Gebrakan Awal Bima Arya Pimpin Apeksi, Minta Jokowi Alokasikan Dana Kelurahan

"Data harus transparan, data harus update, sehingga tidak ada persoalan bahwa data tidak valid, data tidak akurat. Kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Sosial Ibu Risma yang tentunya sudah punya pengalaman banyak juga sebagai Wali Kota Surabaya. Jadi, dana bansos, pendataan warga tidak mampu menjadi kepedulian pertama kami para wali kota," tandasnya.

Apeksi juga siap bersama-sama pemerintah pusat untuk fokus kepada economic recovery, di mana banyak kota-kota yang memiliki potensi dibidang pariwisata dan perdagangan.

"Ini sebagian agenda yang diperjuangkan sebagai rekomendasi eksternal yang akan disampaikan kepada bapak Presiden. Waktunya sedang diatur, kami akan bertemu dengan bapak Presiden dan para menteri untuk menyampaikan aspirasi dari 98 kota anggota Apeksi di seluruh Indonesia," jelasnya.

Terkait dengan pilkada serentak, Apeksi meminta pemerintah bisa mengantisipasi persoalan yang tercipta hingga edukasi dan sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif agar publik mengetahui tujuan dilakukannya Pilkada serentak.

Baca juga: Akhir Pekan Tanpa Ganjil Genap, Begini Kondisi Lalu Lintas di Kota Bogor

Juga harus ada solusi bagi persoalan tentang sumber daya pelaksana pilkada serentak jangan sampai korban berjatuhan. Lalu, harus ada sistem teknologi IT yang canggih sehingga pilkada serentak itu tidak pemborosan dan lainnya.

"Tahapan-tahapannya pun sebaiknya dihitung cermat supaya tidak beraturan dan tidak ada kekosongan pemerintahan yang mengganggu dampak. Kami juga sepakat agar edukasi dan sosialisasi tentang pilkada serentak, supaya publik memahami mengapa perlu diselenggarakan Pilkada serentak. Jadi ada konstruksi berpikir yang sudah ada, perlu disosialisasikan kepada warga," ungkap Bima.