Sebut KLB Dagelan, DPC-DPD Demokrat se-Jabar Serukan Deligitimasi
Jum'at, 05 Maret 2021 - 08:50 WIB
loading...
DPC dan DPD Partai Demokrat menyerukan legitimasi atas penyelenggaran KLB Partai Demokrat. Foto/Ilustrasi
A
A
A
BANDUNG - Kisruh di tubuh Partai Demokrat semakin meruncing menyusul wacana pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Menyikapi kondisi tersebut, DPC dan DPD Partai Demokrat menyerukan legitimasi terhadap penyelenggaran KLB tersebut.
Seruan legitimasi merupakan wujud penolakan DPC-DPD Partai Demokrat se-Jabar terhadap penyelenggaraan KLB yang diinisiasi sejumlah pihak yang mengklaim sebagai pendiri partai berlambang bintang mercy itu.
"DPD dan DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat akan menyerahkan surat pernyataan bermaterai kepada DPP Partai Demokrat yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPD dan DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat menolak dengan tegas pelaksanaan KLB liar dan dagelan yg dilakukan sekelompok politisi liar," tegas Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyu Wijaya, Jumat (5/3/2021).
Asep menyatakan bahwa para ketua DPC dan DPD Partai Demokrat se-Jabar sebagai pemilik suara sah tidak pernah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada siapapun untuk hadir ke KLB.
Menurutnya, surat pernyataan tersebut dibuat karena pihaknya mensinyalir ada upaya dari kelompok politisi liar yang menghubungi beberapa ketua DPC Partai Demokrat di Jabar.
"Mereka menanyakan SK (surat keputusan) kepengurusan, meminta copy-an, dan menanyakan siapa-siapa saja nama dan jabatan dalam SK kepengurusan tersebut. Kita sangat memahami bahwa cara kotor itu mereka lakukan agar mereka mendapatkan klaim legitimasi dengan menyatakan bahwa seolah-olah yang hadir dan mendukung KLB itu adalah pengurus yg sah," beber Asep.
Oleh karenanya, lanjut Asep, sebagai upaya awal untuk melakukan pencegahan atas kondisi yang terjadi sekaligus melakukan upaya deligitimasi yang maksimal atas KLB dagelan tersebut, maka seluruh DPC dan DPD Partai Demokrat se-Jabar sepakat membuat surat pernyataan tersebut dengan segala konsekuensi hukum yang menyertainya.
"Jadi, apabila di antara kelompok politisi liar ada yang mengklaim sebagai utusan dan pemilik suara sah dari pengurus Partai Demokrat di Jawa Barat dalam forum KLB jadi-jadian itu, maka bisa dipastikan bahwa semua itu adalah bohong dan bisa juga diduga mereka melakukan upaya manipulasi yang dapat dituntut secara hukum," tegas Asep.
Pihaknya pun menyerukan kepada seluruh pengurus DPC dan DPD Partai Demokrat di seluruh Indonesia melakukan hal yang sama.
Dia menekankan, upaya ini perlu dilakukan agar upaya deligitimasi dari para pemilik suara sah menjadi optimal.
Baca juga: Viral, Botol Bisa Ngomong Bahasa Sunda
"Sekaligus memberikan pesan yang kuat kepada negara bahwa KLB yang diselenggarakan oleh kelompok politisi liar itu adalah abal-abal dan dagelan yang amat tidak lucu karena tak dihadiri oleh pemilik suara sah yang sesungguhnya," tegasnya lagi.
Berdasarkan alasan tersebut, pihaknya juga menyatakan agar pihak berwajib membubarkan KLB dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak boleh melakukan pengesahan apapun atas penyelenggaraan KLB dagelan itu.
Baca juga: Kelola PI Blok ONWJ, Migas Hulu Jabar Bukukan Pendapatan Rp262 Miliar
"Pihak berwajib harus membubarkan acara itu dan Kemenkumhan tidak boleh mengesahkan apapun hasil dari KLB liar yang kita anggap sebagai produk dari para penjahat demokrasi," tandas Asep.
Menyikapi kondisi tersebut, DPC dan DPD Partai Demokrat menyerukan legitimasi terhadap penyelenggaran KLB tersebut.
Seruan legitimasi merupakan wujud penolakan DPC-DPD Partai Demokrat se-Jabar terhadap penyelenggaraan KLB yang diinisiasi sejumlah pihak yang mengklaim sebagai pendiri partai berlambang bintang mercy itu.
"DPD dan DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat akan menyerahkan surat pernyataan bermaterai kepada DPP Partai Demokrat yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPD dan DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat menolak dengan tegas pelaksanaan KLB liar dan dagelan yg dilakukan sekelompok politisi liar," tegas Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyu Wijaya, Jumat (5/3/2021).
Asep menyatakan bahwa para ketua DPC dan DPD Partai Demokrat se-Jabar sebagai pemilik suara sah tidak pernah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada siapapun untuk hadir ke KLB.
Menurutnya, surat pernyataan tersebut dibuat karena pihaknya mensinyalir ada upaya dari kelompok politisi liar yang menghubungi beberapa ketua DPC Partai Demokrat di Jabar.
"Mereka menanyakan SK (surat keputusan) kepengurusan, meminta copy-an, dan menanyakan siapa-siapa saja nama dan jabatan dalam SK kepengurusan tersebut. Kita sangat memahami bahwa cara kotor itu mereka lakukan agar mereka mendapatkan klaim legitimasi dengan menyatakan bahwa seolah-olah yang hadir dan mendukung KLB itu adalah pengurus yg sah," beber Asep.
Oleh karenanya, lanjut Asep, sebagai upaya awal untuk melakukan pencegahan atas kondisi yang terjadi sekaligus melakukan upaya deligitimasi yang maksimal atas KLB dagelan tersebut, maka seluruh DPC dan DPD Partai Demokrat se-Jabar sepakat membuat surat pernyataan tersebut dengan segala konsekuensi hukum yang menyertainya.
"Jadi, apabila di antara kelompok politisi liar ada yang mengklaim sebagai utusan dan pemilik suara sah dari pengurus Partai Demokrat di Jawa Barat dalam forum KLB jadi-jadian itu, maka bisa dipastikan bahwa semua itu adalah bohong dan bisa juga diduga mereka melakukan upaya manipulasi yang dapat dituntut secara hukum," tegas Asep.
Pihaknya pun menyerukan kepada seluruh pengurus DPC dan DPD Partai Demokrat di seluruh Indonesia melakukan hal yang sama.
Dia menekankan, upaya ini perlu dilakukan agar upaya deligitimasi dari para pemilik suara sah menjadi optimal.
Baca juga: Viral, Botol Bisa Ngomong Bahasa Sunda
"Sekaligus memberikan pesan yang kuat kepada negara bahwa KLB yang diselenggarakan oleh kelompok politisi liar itu adalah abal-abal dan dagelan yang amat tidak lucu karena tak dihadiri oleh pemilik suara sah yang sesungguhnya," tegasnya lagi.
Berdasarkan alasan tersebut, pihaknya juga menyatakan agar pihak berwajib membubarkan KLB dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak boleh melakukan pengesahan apapun atas penyelenggaraan KLB dagelan itu.
Baca juga: Kelola PI Blok ONWJ, Migas Hulu Jabar Bukukan Pendapatan Rp262 Miliar
"Pihak berwajib harus membubarkan acara itu dan Kemenkumhan tidak boleh mengesahkan apapun hasil dari KLB liar yang kita anggap sebagai produk dari para penjahat demokrasi," tandas Asep.
(boy)
Lihat Juga :
