UMKM Terpuruk, Hipmikindo Jabar Dituntut Kawal Pengusaha Mikro-Kecil
Sabtu, 27 Februari 2021 - 20:16 WIB
loading...
Hipmikindo Jabar dituntut mendampingi UMKM agar tetap bertahan hingga naik kelas di tengah situasi pandemi COVID-19. Foto/Ilustrasi
A
A
A
BANDUNG - Pandemi COVID-19 yang telah meluluhlantakkan sektor ekonomi telah berdampak besar terhadap keberadaan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Barat.
Kondisi tersebut harus menjadi perhatian Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) Jabar sebagai wadah bagi para pelaku UMKM. Bahkan, di tengah pandemi yang belum berakhir, Hipmikindo dituntut untuk mendorong para pelaku usaha mikro dan kecil khususnya, agar naik kelas.
Baca juga: Selama PPKM Mikro Zonasi Risiko COVID-19 di KBB Didominasi Hijau
"Hipmikindo Jabar harus melakukan pendampingan bagi para pelaku UMKM di Jabar, agar meningkat menjadi pengusaha menengah hingga besar," ujar Dewan Pembina Hipmikindo Jabar,
Rahmat Hidayat Djati dalam keterangannya, Sabtu (27/2/2021).
Meski para pelaku UMKM di Jabar banyak yang terpuruk akibat pandemi, namun tidak sedikit dari mereka yang mampu bertahan dan tetap berkembang di tengah situasi pandemi.
Ketua Komisi II DPRD Jabar itu menambahkan, pihaknya juga mendorong Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran kepada DPD Hipmikindo Jabar melalui Dinas Koperasi dan UMKM Jabar sebagai mitra kerja pemerintah di sektor UMKM.
"Hipmikindo Jabar harus memberikan kinerja terbaik dan dapat merealisasikan visi dan misi pembangunan Jawa Barat, khususnya di bidang UMKM," tegasnya.
Jajaran pengurus DPD Hipmikindo Jabar sendiri telah resmi dilantik di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/2/2021) lalu. Dalam agenda pelantikan itu, DPRD dan Pemprov Jabar juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan Provinsi Gyongsambuk-do, Korea Selatan.
Baca juga: Pergerakan Tanah di Saguling Terus Melebar, BPBD Minta Tim Geologi Turun
Salah satu wujud kerja sama tersebut, yakni Hipmikindo Jabar dapat bekerja sama dengan para pengusaha Korea Selatan. Selain itu, para pelaku UMKM di Jabar juga dapat memasarkan produknya ke Korea Selatan.
"Perjuangan bagi pengurus DPD Hipmikindo Jabar sudah menanti di depan mata. Tentunya, bersama seluruh jajaran birokrasi, legislatif, dan para pemangku amanah bersinergi menggerakan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang harus diutamakan," kata Rahmat.
Mengacu pada data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jabar, dampak pandemi COVID-19 dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM. Meski masih ada yang bertahan, namun tidak sedikit yang menyerah dan bangkrut.
"Penurunan daya beli berdampak signifikan terhadap para pelaku UMKM. Pendapatan mereka turun drastis hingga 80 persen dalam situasi pandemi ini," ungkap Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jabar, Kusmana Hartadji.
Menurut Kusmana, UMKM di Jabar mencapai 4,6 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, 98 persennya merupakan usaha mikro dan kecil yang tidak mampu lagi membeli bahan baku untuk produksi, termasuk mengakses permodalan.
"Ada yang bertahan, ada juga yang sama sekali menghentikan usaha," ungkapnya.
Dia menekankan, upaya dan strategi harus dilakukan untuk menyelamatkan dan memulihkan UMKM, di antaranya mempermudah UMKM mendapatkan bahan baku.
"Selain itu, membentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), fasilitasi pembiayaan dan pemasaran, hingga program padat karya," katanya.
Kondisi tersebut harus menjadi perhatian Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) Jabar sebagai wadah bagi para pelaku UMKM. Bahkan, di tengah pandemi yang belum berakhir, Hipmikindo dituntut untuk mendorong para pelaku usaha mikro dan kecil khususnya, agar naik kelas.
Baca juga: Selama PPKM Mikro Zonasi Risiko COVID-19 di KBB Didominasi Hijau
"Hipmikindo Jabar harus melakukan pendampingan bagi para pelaku UMKM di Jabar, agar meningkat menjadi pengusaha menengah hingga besar," ujar Dewan Pembina Hipmikindo Jabar,
Rahmat Hidayat Djati dalam keterangannya, Sabtu (27/2/2021).
Meski para pelaku UMKM di Jabar banyak yang terpuruk akibat pandemi, namun tidak sedikit dari mereka yang mampu bertahan dan tetap berkembang di tengah situasi pandemi.
Ketua Komisi II DPRD Jabar itu menambahkan, pihaknya juga mendorong Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran kepada DPD Hipmikindo Jabar melalui Dinas Koperasi dan UMKM Jabar sebagai mitra kerja pemerintah di sektor UMKM.
"Hipmikindo Jabar harus memberikan kinerja terbaik dan dapat merealisasikan visi dan misi pembangunan Jawa Barat, khususnya di bidang UMKM," tegasnya.
Jajaran pengurus DPD Hipmikindo Jabar sendiri telah resmi dilantik di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/2/2021) lalu. Dalam agenda pelantikan itu, DPRD dan Pemprov Jabar juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan Provinsi Gyongsambuk-do, Korea Selatan.
Baca juga: Pergerakan Tanah di Saguling Terus Melebar, BPBD Minta Tim Geologi Turun
Salah satu wujud kerja sama tersebut, yakni Hipmikindo Jabar dapat bekerja sama dengan para pengusaha Korea Selatan. Selain itu, para pelaku UMKM di Jabar juga dapat memasarkan produknya ke Korea Selatan.
"Perjuangan bagi pengurus DPD Hipmikindo Jabar sudah menanti di depan mata. Tentunya, bersama seluruh jajaran birokrasi, legislatif, dan para pemangku amanah bersinergi menggerakan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang harus diutamakan," kata Rahmat.
Mengacu pada data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jabar, dampak pandemi COVID-19 dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM. Meski masih ada yang bertahan, namun tidak sedikit yang menyerah dan bangkrut.
"Penurunan daya beli berdampak signifikan terhadap para pelaku UMKM. Pendapatan mereka turun drastis hingga 80 persen dalam situasi pandemi ini," ungkap Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jabar, Kusmana Hartadji.
Menurut Kusmana, UMKM di Jabar mencapai 4,6 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, 98 persennya merupakan usaha mikro dan kecil yang tidak mampu lagi membeli bahan baku untuk produksi, termasuk mengakses permodalan.
"Ada yang bertahan, ada juga yang sama sekali menghentikan usaha," ungkapnya.
Dia menekankan, upaya dan strategi harus dilakukan untuk menyelamatkan dan memulihkan UMKM, di antaranya mempermudah UMKM mendapatkan bahan baku.
"Selain itu, membentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), fasilitasi pembiayaan dan pemasaran, hingga program padat karya," katanya.
(msd)
Lihat Juga :
