Kewarganegaraan Ganda, Raja Adat di NTT Imbau Pemerintah Jangan Gegabah Lantik Orient
Senin, 22 Februari 2021 - 08:36 WIB
loading...
Kewarganegaraan ganda, Raja Adat di NTT Imbau Pemerintah Jangan Gegabah Lantik Orient. Foto/Eman
A
A
A
KUPANG - Wacana pelantikan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P Riwu Kore dikecam berbagai pihak. Pasalnya, Orient diketahui memiliki dua kewarganegaraan pasca ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilkada 2020 .
Salah satu raja Adat Rote Ndao, Vico Amalo meminta pemerintah tidak gegabah mengambil keputusan untuk melantik Orient Riwu Kore yang saat ini status kewarganegaraannya tengah menjadi polemik.
Ia meminta pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo tegas menyikapi persoalan status kewarganegaraan. Apalagi, regulasi yang mengatur soal kewarganegaraan dibuat oleh negara.
"Kalau bupatinya dipimpin orang Amerika, itu sudah keterlaluan. Kita tidak lihat orangnya, tapi kewarganegaraannya. Ini menyangkut wibawa NKRI, bukan soal Sabu Raijua saja. Negara harus tegas seperti melawan radikalisme," ujarnya kepada wartawan, Minggu (21/2/2021).
Ia mengaku bersama tokoh adat Sabu Raijua lainnya sudah berdiskusi dengan pihak terkait termasuk Mabes Polri.
"Persoalan ini memang menjadi kewenangan instansi terkait. Tapi ingat, regulasi di republik ini, tidak mengatur WNA bisa jadi bupati di Indonesia. Masa WNA yang mau atur Indonesia? Ini jadi preseden buruk dan wibawa Indonesia menjadi taruhan jika Orient sampai dilantik," tegasnya.
Sementara kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Nikodemus dan Yohanis mengatakan, hingga kini pihaknya belum melihat keseriusan Kemenkumham terkait status kewarganegaraan Orient Riwu Kore.
Salah satu raja Adat Rote Ndao, Vico Amalo meminta pemerintah tidak gegabah mengambil keputusan untuk melantik Orient Riwu Kore yang saat ini status kewarganegaraannya tengah menjadi polemik.
Ia meminta pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo tegas menyikapi persoalan status kewarganegaraan. Apalagi, regulasi yang mengatur soal kewarganegaraan dibuat oleh negara.
"Kalau bupatinya dipimpin orang Amerika, itu sudah keterlaluan. Kita tidak lihat orangnya, tapi kewarganegaraannya. Ini menyangkut wibawa NKRI, bukan soal Sabu Raijua saja. Negara harus tegas seperti melawan radikalisme," ujarnya kepada wartawan, Minggu (21/2/2021).
Ia mengaku bersama tokoh adat Sabu Raijua lainnya sudah berdiskusi dengan pihak terkait termasuk Mabes Polri.
"Persoalan ini memang menjadi kewenangan instansi terkait. Tapi ingat, regulasi di republik ini, tidak mengatur WNA bisa jadi bupati di Indonesia. Masa WNA yang mau atur Indonesia? Ini jadi preseden buruk dan wibawa Indonesia menjadi taruhan jika Orient sampai dilantik," tegasnya.
Sementara kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Nikodemus dan Yohanis mengatakan, hingga kini pihaknya belum melihat keseriusan Kemenkumham terkait status kewarganegaraan Orient Riwu Kore.
Lihat Juga :
