Kunjungi Jogja, Kapolri Bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir
Jum'at, 19 Februari 2021 - 17:37 WIB
loading...
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir saat kunjungan di Yogyakarta, Jumat (19/2/2021). Foto/Ist
A
A
A
YOGYAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir saat kunjungan di Yogyakarta, Jumat (19/2/2021). Pertemuan ini membahas sejumlah topik, mulai dari peran Muhammadiyah di Indonesia hingga upaya Polri dalam menyeleksi laporan dari warga.
Baca juga: PPKM di DIY Berjalan Baik, Kapolri Minta Warga Tetap Patuhi Protokol Kesehatan
Pertemuan yang digelar di kantor PP Muhammadiyah , Yogyakarta itu juga dihadiri Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto, Kapolda DIY Irjen Asep Suhendar, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Wakabaintelkam Irjen Nana Suntana, hingga Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi.
Baca juga: Berprestasi, Kapolri Beri Reward Dua Anggota Polda DIY Tiket Sekolah
Dalam pertemuan tersebut, Haedar Nashir bercerita tentang peran Muhammadiyah dalam upaya pembangunan di sejumlah daerah di Indonesia. Muhammadiyah berbuat kebaikan tanpa membedakan agama.
Haedar juga menyampaikan harapannya kepada Kapolri agar hal-hal yang dapat menyinggung persoalan agama dapat dicegah sejak awal.
Sementara itu, Listyo Sigit kembali menyampaikan rencananya membentukvirtual police. Nantinyavirtual policeini bertugas menegur mereka yang melanggar UU ITE.
"Virtual policenantinya akan menegur jika ada kalimat-kalimat disampaikan masyarakat di media sosial yang kurang pas dan berpotensi melanggar UU ITE. Kemudian dijelaskan sebaiknya dia harus melakukan apa," kata Kapolri, Jumat (19/2/2021).
Terkait fenomena warga saling lapor, Kapolri menggarisbawahi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta selektif menerima laporan. Selain itu, Listyo Sigit bakal mengedepankan ruang mediasi, kecuali terhadap isu-isu yang berakibat konflik dan keutuhan NKRI.
"Sesuai dengan arahan Presiden agar Polri lebih selektif dalam menerima laporan. Tentu ini menjadi catatan penting yang harus kita tindaklanjuti," katanya. Kapolri menyatakan, Polri akan mengedepankan penyelesaian dengan cara yang lebih baik, mediasi,restorative justice.
"Namun untuk hal-hal yang berpotensi terhadap konflik sesama bangsa dan berisiko memecah belah NKRI, kami akan proses, tak ada toleransi," tegasnya.
Baca juga: PPKM di DIY Berjalan Baik, Kapolri Minta Warga Tetap Patuhi Protokol Kesehatan
Pertemuan yang digelar di kantor PP Muhammadiyah , Yogyakarta itu juga dihadiri Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto, Kapolda DIY Irjen Asep Suhendar, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Wakabaintelkam Irjen Nana Suntana, hingga Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi.
Baca juga: Berprestasi, Kapolri Beri Reward Dua Anggota Polda DIY Tiket Sekolah
Dalam pertemuan tersebut, Haedar Nashir bercerita tentang peran Muhammadiyah dalam upaya pembangunan di sejumlah daerah di Indonesia. Muhammadiyah berbuat kebaikan tanpa membedakan agama.
Haedar juga menyampaikan harapannya kepada Kapolri agar hal-hal yang dapat menyinggung persoalan agama dapat dicegah sejak awal.
Sementara itu, Listyo Sigit kembali menyampaikan rencananya membentukvirtual police. Nantinyavirtual policeini bertugas menegur mereka yang melanggar UU ITE.
"Virtual policenantinya akan menegur jika ada kalimat-kalimat disampaikan masyarakat di media sosial yang kurang pas dan berpotensi melanggar UU ITE. Kemudian dijelaskan sebaiknya dia harus melakukan apa," kata Kapolri, Jumat (19/2/2021).
Terkait fenomena warga saling lapor, Kapolri menggarisbawahi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta selektif menerima laporan. Selain itu, Listyo Sigit bakal mengedepankan ruang mediasi, kecuali terhadap isu-isu yang berakibat konflik dan keutuhan NKRI.
"Sesuai dengan arahan Presiden agar Polri lebih selektif dalam menerima laporan. Tentu ini menjadi catatan penting yang harus kita tindaklanjuti," katanya. Kapolri menyatakan, Polri akan mengedepankan penyelesaian dengan cara yang lebih baik, mediasi,restorative justice.
"Namun untuk hal-hal yang berpotensi terhadap konflik sesama bangsa dan berisiko memecah belah NKRI, kami akan proses, tak ada toleransi," tegasnya.
(shf)
Lihat Juga :
