Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Kota Bogor Mangkrak
Rabu, 17 Februari 2021 - 15:45 WIB
loading...
Banyak pembangunan infrastruktur di Kota Bogor mangkrak sejak pandemi COVID-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
BOGOR - Banyak pembangunan infrastruktur di Kota Bogor mangkrak sejak pandemi COVID-19. Hal itu disebabkan minimnya anggaran, sehingga tak sedikit infrastruktur yang sudah direncanakan sejak 2019 tidak berjalan.
"Di Kota Bogor ada beberapa kegiatan infrastruktur yang menjadi skala prioritas nasional yang dibutuhkan untuk mendukung transportasi dan sebagainya di Kota Bogor," kata Kepala Bappeda Kota Bogor, Hanafi dalam rapat koordinasi virtual yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Rabu (17/2/2021).
Hanafi menyebutkan pembangunan sarana transportasi di Kota Bogor menjadi satu dari lima pokok pembahasan, empat lainnya adalah pengembangan kawasan Cirebon, Patimban dan Kertajati, pengembangan Jawa Barat bagian selatan, pengembangan kawasan perkotaan cekungan Bandung dan pengembangan wilayah Bogor, Depok, Puncak, Cianjur (Bodepunjur).
Menurut dia, pada 2019 Kota Bogor mengajukan beberapa kegiatan infrastruktur, di antaranya penataan Jalan Otto Iskandardinata (Otista) dan kawasan Suryakencana yang rencananya akan dibangun park and ride, taman, underpass bagi pejalan kaki antara plaza Bogor ke Kebun Raya Bogor.
Selanjutnya, Flyover MA Salmun, penataan stasiun dan yang lainnya. Salah satu program skala prioritas nasional yang sudah terealisasi di Kota Bogor hanya Flyover Martadinata. (Baca juga; Bima Arya: Bogor Selatan Wilayah dengan Warga Miskin Terbanyak se-Kota Bogor )
“Ada yang belum terealisasi dan sekarang ditindaklanjuti secara teknis dan dikoordinir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Beberapa kebutuhan infrastruktur kabupaten/kota yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan menjadi skala prioritas nasional,” kata Hanafi.
Hanafi melanjutkan, beberapa titik di Kota Bogor yang perlu diintervensi skema pembiayaan pusat, di antaranya rencana pembangunan underpass pintu kereta Kebon Pedes, penataan GOR Pajajaran, di mana Kota Bogor berencana mengajukan diri menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Daerah (Porda). Selain itu juga untuk keperluan liga dan sebagainya serta proyek Trem.
“Kita akan berupaya meminta bantuan ke pemerintah pusat dalam hal ini melalui kementerian terkait. Artinya beberapa kegiatan infrastruktur yang tidak bisa kita biayai berarti kita menggunakan skema pembiayaan dari pemerintah pusat,” katanya. (Baca juga; Kampung Tematik Ciharashas, Destinasi Wisata Pertanian di Selatan Kota Bogor )
"Di Kota Bogor ada beberapa kegiatan infrastruktur yang menjadi skala prioritas nasional yang dibutuhkan untuk mendukung transportasi dan sebagainya di Kota Bogor," kata Kepala Bappeda Kota Bogor, Hanafi dalam rapat koordinasi virtual yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Rabu (17/2/2021).
Hanafi menyebutkan pembangunan sarana transportasi di Kota Bogor menjadi satu dari lima pokok pembahasan, empat lainnya adalah pengembangan kawasan Cirebon, Patimban dan Kertajati, pengembangan Jawa Barat bagian selatan, pengembangan kawasan perkotaan cekungan Bandung dan pengembangan wilayah Bogor, Depok, Puncak, Cianjur (Bodepunjur).
Menurut dia, pada 2019 Kota Bogor mengajukan beberapa kegiatan infrastruktur, di antaranya penataan Jalan Otto Iskandardinata (Otista) dan kawasan Suryakencana yang rencananya akan dibangun park and ride, taman, underpass bagi pejalan kaki antara plaza Bogor ke Kebun Raya Bogor.
Selanjutnya, Flyover MA Salmun, penataan stasiun dan yang lainnya. Salah satu program skala prioritas nasional yang sudah terealisasi di Kota Bogor hanya Flyover Martadinata. (Baca juga; Bima Arya: Bogor Selatan Wilayah dengan Warga Miskin Terbanyak se-Kota Bogor )
“Ada yang belum terealisasi dan sekarang ditindaklanjuti secara teknis dan dikoordinir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Beberapa kebutuhan infrastruktur kabupaten/kota yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan menjadi skala prioritas nasional,” kata Hanafi.
Hanafi melanjutkan, beberapa titik di Kota Bogor yang perlu diintervensi skema pembiayaan pusat, di antaranya rencana pembangunan underpass pintu kereta Kebon Pedes, penataan GOR Pajajaran, di mana Kota Bogor berencana mengajukan diri menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Daerah (Porda). Selain itu juga untuk keperluan liga dan sebagainya serta proyek Trem.
“Kita akan berupaya meminta bantuan ke pemerintah pusat dalam hal ini melalui kementerian terkait. Artinya beberapa kegiatan infrastruktur yang tidak bisa kita biayai berarti kita menggunakan skema pembiayaan dari pemerintah pusat,” katanya. (Baca juga; Kampung Tematik Ciharashas, Destinasi Wisata Pertanian di Selatan Kota Bogor )
(wib)
Lihat Juga :
