Satgas Harus Berani, Wawali Jakut: Agar Segera Merdeka dari Covid-19
Kamis, 04 Februari 2021 - 14:29 WIB
loading...
Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkompimko) Jakarta Utara menggelar rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Foto: Yohannes Tobing/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Memasuki Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid II, Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkompimko) Jakarta Utara menggelar rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 .
Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengajak kepada Kepala Satuan Tugas Satgas COVID-19 di Jakarta Utara untuk membantu pemerintah dalam menurunkan mobilitas masyarakat. Baca juga: PPKM Tak Efektif, HNW Minta Jokowi Pimpin Langsung Penanganan Covid-19
"Penegakan disiplin aturan PPKM wajib dilakukan untuk menurunkan mobilitas masyarakat dan meningkatkan kepatuhan terhadap 3M. Hal ini penting untuk menurunkan penambahan kasus baru," kata Ali kepada wartawan, Kamis (4/2/2021).
Ali mengatakan, pada PPKM jilid II, meskipun masyarakat dan petugas sudah jenuh dengan adanya pandemi. Namun perlu diedukasi dengan pengetatan protokol kesehatan.
"Dengan faktor-faktor yang ada mari kita kembali mengintensifkan protokol kesehatan, membatasi kerumunan dan membatasi mobilitas masyarakat," ucap Ali. Baca juga: Tembus 1 Juta Kasus, Demokrat Nilai Kebijakan Penanganan COVID-19 Penuh Kompromi
Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengajak kepada Kepala Satuan Tugas Satgas COVID-19 di Jakarta Utara untuk membantu pemerintah dalam menurunkan mobilitas masyarakat. Baca juga: PPKM Tak Efektif, HNW Minta Jokowi Pimpin Langsung Penanganan Covid-19
"Penegakan disiplin aturan PPKM wajib dilakukan untuk menurunkan mobilitas masyarakat dan meningkatkan kepatuhan terhadap 3M. Hal ini penting untuk menurunkan penambahan kasus baru," kata Ali kepada wartawan, Kamis (4/2/2021).
Ali mengatakan, pada PPKM jilid II, meskipun masyarakat dan petugas sudah jenuh dengan adanya pandemi. Namun perlu diedukasi dengan pengetatan protokol kesehatan.
"Dengan faktor-faktor yang ada mari kita kembali mengintensifkan protokol kesehatan, membatasi kerumunan dan membatasi mobilitas masyarakat," ucap Ali. Baca juga: Tembus 1 Juta Kasus, Demokrat Nilai Kebijakan Penanganan COVID-19 Penuh Kompromi
Lihat Juga :
