Sempat Tertunda, Gaji Legislator DPRD Makassar Akhirnya Cair
Rabu, 03 Februari 2021 - 10:16 WIB
loading...
Gedung DPRD Kota Makassar. Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
MAKASSAR - Anggota DPRD Makassar tak perlu lagi risau. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar telah merampungkan pencairan gaji 50 anggota dewan bulan Januari yang sempat tertunda.
Plt Kepala BPKAD Kota Makassar , Rahmat Mappatoba mengatakan, gaji dewan sudah dibayarkan sejak akhir pekan lalu. Tidak ada lagi yang tertunda.
Baca juga: Gaji Pokok 50 Anggota DPRD Makassar Telat Dibayar, Ini Sebabnya
"Sudah cair semua mi itu, Jumat lalu kita mulai bayarkan," kata Rahmat kepada SINDOnews, Selasa (2/2/2021).
Dia menjelaskan, keterlambatan pembayaran gaji anggota dewan dikarenakan ada perbaikan sistem. Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum sempurna, namun wajib diimplementasikan pemerintah daerah.
Rahmat melanjutkan, SIPD belum bisa mem-backup secara keseluruhan penatausahaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga untuk memproses pencairan gaji dewan harus diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA).
"Sekarang ini kita paralelkan SIPD dengan SIMDA, supaya simultan jalannya. Karena kemarin itu SIPD belum bisa menampung secara keseluruhan sampai di penatausahaan, kita belum tarik ke situ. Tidak bisa kita tarik," jelas dia.
Baca juga: RS Jumpandang Baru Butuh Rp10 Milliar untuk Pengadaan Alkes
Berbeda dengan anggota dewan, tenaga kontrak di DPRD Makassar masih mesti bersabar. Sebab hingga saat ini belum ada kejelasan kapan gaji mereka dicairkan. Dia menyebut, gaji tenaga kontrak memang biasanya dibayarkan pada Februari atau paling lambat Maret.
Sebab, kata dia, gaji tenaga kontrak dibayar setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) telah diasistensi. Hanya saja, hingga saat ini masih sebagian kecil OPD yang menyetor DPA. Padahal, dokumen itu menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk pembayaran gaji tenaga kontrak.
"Kalau tenaga kontrak biasanya memang kita paralelkan gajinya," ucap dia.
Baca juga: Dewan Minta Pemkot Makassar Jamin Pelaksanaan Sistem PPDB 2021
Anggota DPRD Komisi A, Azwar saat dikonfirmasi membenarkan pencairan gaji anggota dewan. Dia mengaku belum menerima laporan jika ada dewan yang gajinya belum dibayarkan. "Iye cair mi. Saya tidak tahu pasti tapi kayaknya sudah cair semua mi," beber Aswar.
Tidak hanya gaji dewan, gaji PNS lingkup Pemkot Makassar juga mengalami keterlambatan akibat SIPD yang bermasalah. Namun, saat ini Pemkot Makassar mulai membayar gaji PNS meski belum semuanya terakomodir. Pencairan dilakukan bertahap.
Plt Kepala BPKAD Kota Makassar , Rahmat Mappatoba mengatakan, gaji dewan sudah dibayarkan sejak akhir pekan lalu. Tidak ada lagi yang tertunda.
Baca juga: Gaji Pokok 50 Anggota DPRD Makassar Telat Dibayar, Ini Sebabnya
"Sudah cair semua mi itu, Jumat lalu kita mulai bayarkan," kata Rahmat kepada SINDOnews, Selasa (2/2/2021).
Dia menjelaskan, keterlambatan pembayaran gaji anggota dewan dikarenakan ada perbaikan sistem. Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum sempurna, namun wajib diimplementasikan pemerintah daerah.
Rahmat melanjutkan, SIPD belum bisa mem-backup secara keseluruhan penatausahaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga untuk memproses pencairan gaji dewan harus diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA).
"Sekarang ini kita paralelkan SIPD dengan SIMDA, supaya simultan jalannya. Karena kemarin itu SIPD belum bisa menampung secara keseluruhan sampai di penatausahaan, kita belum tarik ke situ. Tidak bisa kita tarik," jelas dia.
Baca juga: RS Jumpandang Baru Butuh Rp10 Milliar untuk Pengadaan Alkes
Berbeda dengan anggota dewan, tenaga kontrak di DPRD Makassar masih mesti bersabar. Sebab hingga saat ini belum ada kejelasan kapan gaji mereka dicairkan. Dia menyebut, gaji tenaga kontrak memang biasanya dibayarkan pada Februari atau paling lambat Maret.
Sebab, kata dia, gaji tenaga kontrak dibayar setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) telah diasistensi. Hanya saja, hingga saat ini masih sebagian kecil OPD yang menyetor DPA. Padahal, dokumen itu menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk pembayaran gaji tenaga kontrak.
"Kalau tenaga kontrak biasanya memang kita paralelkan gajinya," ucap dia.
Baca juga: Dewan Minta Pemkot Makassar Jamin Pelaksanaan Sistem PPDB 2021
Anggota DPRD Komisi A, Azwar saat dikonfirmasi membenarkan pencairan gaji anggota dewan. Dia mengaku belum menerima laporan jika ada dewan yang gajinya belum dibayarkan. "Iye cair mi. Saya tidak tahu pasti tapi kayaknya sudah cair semua mi," beber Aswar.
Tidak hanya gaji dewan, gaji PNS lingkup Pemkot Makassar juga mengalami keterlambatan akibat SIPD yang bermasalah. Namun, saat ini Pemkot Makassar mulai membayar gaji PNS meski belum semuanya terakomodir. Pencairan dilakukan bertahap.
(luq)
Lihat Juga :
