Aset Terancam Dialihkan, PD Terminal Makassar Metro Berpotensi Dibubarkan
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Dua aset yang dikelola Perusahaan Daerah (PD) Terminal Makassar Metro terancam dialihkan. Jika ini terwujud, bukan tidak mungkin direksi PD Terminal Makassar Metro juga ikut dibubarkan.
Kinerja PD Terminal Makassar Metro saat ini tak pernah luput dari sorotan. Selain karena pengelolaan yang kurang maksimal, status aset yang belum jelas sampai saat ini juga menjadi kendala.
Terminal Daya rencananya akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ). Sedangkan Terminal Mallengkeri diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel .
Pj Wali Kota Makassar , Rudy Djamaluddin menilai keberadaan perusda cukup penting untuk mengelola aset pemkot. Namun, jika aset itu sudah dialihkan maka tidak ada lagi yang perlu dikelola.
"Kalau sudah aset yah pasti ditutup lah (dibubarkan). Kalau tidak ada aset, apa yang mau diurus?," kata Rudy.
Dia mengatakan ketidakjelasan aset terminal saat ini memang membuat dilema. Namun, dia mengaku sudah meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera mengidentifikasi dan merampungkannya.
"Lemahnya direksi ini bisa saja karena masalah status aset. Tetapi kalau berbicara kreativitas harusnya tidak terbatasi," ujar dia.
Menurut dia, perusda seharusnya bisa menjadi wadah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Meski dalam kondisi status aset yang belum jelas. Makanya butuh inovasi dan kreativitas dalam menjalankannya.
Dia pun melihat sejauh ini terminal di Kota Makassar belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini disebutnya terjadi lantaran leadership PD Terminal Makassar Metro yang terbilang lemah.
"Kalau perusda itu bukan hanya sekadar menduduki jabatan direksi lalu tidak ada ide yang kreatif. Kalau tidak ada pasti kayak seperti sekarang," sesal dia.
Anggota Komisi B DPRD Makassar , Mario David sebelumnya juga menyesalkan kinerja direksi PD Terminal Makassar Metro selama ini tidak berjalan maksimal. Padahal peluangnya bisa sangat besar.
"Itulah makanya kalau saya pribadi hanya ada dua pilihan. Pertama direksi yang ada saat ini diganti, kedua bisa perusda ini dibubarkan saja lalu dialihkan ke UPTD," ujar Mario.
Legislator Partai Nasdem itu menyebut, seharusnya ada banyak inovasi yang bisa dilakukan di terminal. Hanya saja, setiap direksi yang masuk belum bisa menangkap peluang tersebut.
"Terminal harus nyaman bagi pengunjung. Fasilitas harus lengkap di sana. Misalnya ada kafe, mal atau supermarket, dan sebagainya yang mengundang orang masuk ke terminal," papar dia.
Kinerja PD Terminal Makassar Metro saat ini tak pernah luput dari sorotan. Selain karena pengelolaan yang kurang maksimal, status aset yang belum jelas sampai saat ini juga menjadi kendala.
Terminal Daya rencananya akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ). Sedangkan Terminal Mallengkeri diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel .
Pj Wali Kota Makassar , Rudy Djamaluddin menilai keberadaan perusda cukup penting untuk mengelola aset pemkot. Namun, jika aset itu sudah dialihkan maka tidak ada lagi yang perlu dikelola.
"Kalau sudah aset yah pasti ditutup lah (dibubarkan). Kalau tidak ada aset, apa yang mau diurus?," kata Rudy.
Dia mengatakan ketidakjelasan aset terminal saat ini memang membuat dilema. Namun, dia mengaku sudah meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera mengidentifikasi dan merampungkannya.
"Lemahnya direksi ini bisa saja karena masalah status aset. Tetapi kalau berbicara kreativitas harusnya tidak terbatasi," ujar dia.
Menurut dia, perusda seharusnya bisa menjadi wadah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Meski dalam kondisi status aset yang belum jelas. Makanya butuh inovasi dan kreativitas dalam menjalankannya.
Dia pun melihat sejauh ini terminal di Kota Makassar belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini disebutnya terjadi lantaran leadership PD Terminal Makassar Metro yang terbilang lemah.
"Kalau perusda itu bukan hanya sekadar menduduki jabatan direksi lalu tidak ada ide yang kreatif. Kalau tidak ada pasti kayak seperti sekarang," sesal dia.
Anggota Komisi B DPRD Makassar , Mario David sebelumnya juga menyesalkan kinerja direksi PD Terminal Makassar Metro selama ini tidak berjalan maksimal. Padahal peluangnya bisa sangat besar.
"Itulah makanya kalau saya pribadi hanya ada dua pilihan. Pertama direksi yang ada saat ini diganti, kedua bisa perusda ini dibubarkan saja lalu dialihkan ke UPTD," ujar Mario.
Legislator Partai Nasdem itu menyebut, seharusnya ada banyak inovasi yang bisa dilakukan di terminal. Hanya saja, setiap direksi yang masuk belum bisa menangkap peluang tersebut.
"Terminal harus nyaman bagi pengunjung. Fasilitas harus lengkap di sana. Misalnya ada kafe, mal atau supermarket, dan sebagainya yang mengundang orang masuk ke terminal," papar dia.
(agn)