Sumber Daya Perikanan Melimpah Nelayan Lokal di Kuala Pembuang Harus Dilindungi
Kamis, 14 Januari 2021 - 17:47 WIB
loading...
Nelayan saat sedang membongkar ikan hasil tangkapan ikannya di Dermaga Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Foto iNews TV/Sigit D
A
A
A
KUALA PEMBUANG - Kabupaten Seruyan , Kalteng terkenal dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya di sektor perikanan baik itu hasil tangkap laut, sungai maupun budidaya yang sangat melimpah. Sehingga sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.
Mengenai hal itu, DPRD Seruyan menyebutkan, bahwa pihaknya akan berusaha untuk mengupayakan perlindungan bagi para nelayan lokal yang ada di Bumi Gawi Hatantiring.
"Hal ini menindaklanjuti dari banyaknya keluhan masyarakat Seruyan yang berprofesi sebagai nelayan akan keberadaan nelayan luar daerah yang menangkap ikan secara bebas di perairan Seruyan," kata Anggota DPRD Seruyan Bejo Riyanto.
Baca juga: Kanwil Kemenkumham Kalteng dan DPRD Seruyan MoU Soal Penyusunan Ranperda dan JDIH
Dia mengatakan, permasalahan ini sejatinya merupakan masalah klasik dan telah lama terjadi yang menjadi dilema tersendiri bagi masyarakat khususnya nelayan lokal dan terus berlanjut sampai dengan saat ini.
"Sebenarnya dari dulu memang sudah ada, di satu sisi untuk pengawasan wilayah laut itu sudah bukan kewenangan kita lagi tapi di provinsi, jadi kita memang sedikit kesulitan," ujarnya menambahkan.
Sebagai salah satu langkah dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut, pihaknya sendiri tengah memikirkan tentang penggodokan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur khusus tentang Perlindungan Nelayan Lokal.
Mengenai hal itu, DPRD Seruyan menyebutkan, bahwa pihaknya akan berusaha untuk mengupayakan perlindungan bagi para nelayan lokal yang ada di Bumi Gawi Hatantiring.
"Hal ini menindaklanjuti dari banyaknya keluhan masyarakat Seruyan yang berprofesi sebagai nelayan akan keberadaan nelayan luar daerah yang menangkap ikan secara bebas di perairan Seruyan," kata Anggota DPRD Seruyan Bejo Riyanto.
Baca juga: Kanwil Kemenkumham Kalteng dan DPRD Seruyan MoU Soal Penyusunan Ranperda dan JDIH
Dia mengatakan, permasalahan ini sejatinya merupakan masalah klasik dan telah lama terjadi yang menjadi dilema tersendiri bagi masyarakat khususnya nelayan lokal dan terus berlanjut sampai dengan saat ini.
"Sebenarnya dari dulu memang sudah ada, di satu sisi untuk pengawasan wilayah laut itu sudah bukan kewenangan kita lagi tapi di provinsi, jadi kita memang sedikit kesulitan," ujarnya menambahkan.
Sebagai salah satu langkah dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut, pihaknya sendiri tengah memikirkan tentang penggodokan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur khusus tentang Perlindungan Nelayan Lokal.
Lihat Juga :
