Manajemen Vaksinasi COVID-19, Ridwan Kamil Usul Diserahkan ke Daerah 100%

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait manajeman pelaksanaan vaksinasi COVID-19 diserahkan ke daerah 100%. Menurut Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu, hal itu agar vaksinasi COVID-19 lebih terukur dan tepat sasaran.

Baca juga: 2 Kali Disuntik Vaksin COVID-19, Ridwan Kamil Sebut Tak Ada Efek Samping, Cuma Kantuk

Diketahui, sebanyak 7 kabupaten kota di Provinsi Jabar melaksanakan vaksinasi COVID-19 mulai Kamis(14/1/2021) besok menyusul datangnya jatah vaksin Sinovac dari pemerintah pusat sebanyak 97.080 dosis.

Baca juga: Lama Tidak Muncul, Bupati Bandung Barat dan Istri Positif COVID-19

Adapun 7 daerah itu, yakni tujuh daerah tersebut yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.

"Selama ini, siapa yang dipanggil melalui SMS by name dan by adress-nya tidak kami ketahui. Sehingga, kalau ada yang tidak datang atau apa, kami tidak bisa mengontak dan melakukan tindakan terukur," ujar Kang Emil dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Rabu (13/1/2021).

Selain itu, Kang Emil juga akan mengajukan argumentasi, agar manajemen distribusi vaksin COVID-19 diatur oleh pemerintah provinsi mengingat sampai saat ini, kewenangan menunjuk daerah yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 masih berada di tangan pemerintah pusat.

Karena menjadi kewenangan pemerintah pusat, lanjut Kang Emil, Kabupaten Karawang yang lima pekan berturut-turut berstatus zona merah tidak masuk dalam daftar 7 daerah pertama yang akan menjalani vaksinasi COVID-19 di Jabar.

"Kami tahu betul mana zona merah dan mana (perkembangan COVID-19) secara harian. Jadi, isu itu kami angkat untuk didelegasikan ke pemerintah provinsi," tegasnya.

Emil juga memastikan, Jabar sudah sangat siap untuk menggelar vaksinasi COVID-19, baik dari sisi cold room tempat menyimpan vaksin hingga jumlah tenaga vaksinator yang terus diupakan meningkat. "Karena ada target dari Jabar kalau (vaksinasi) bisa selesai sebelum satu tahun," katanya.

Adapun upaya yang dilakukan untuk merealisasikannya, kata Kang Emil, salah satunya menyiapkan gedung untuk vaksinasi di luar puskesmas, seperti ruang serba guna dan markas TNI Polri yang punya ruangan besar.

"Itu sudah dihubungi, Minggu ini sedang diverifikasi agar bisa digunakan untuk mengejar target di bawah satu tahun," katanya.