Masih Zona Merah, DPRD Kritisi Penanganan Covid-19 di Kota Depok
Selasa, 12 Januari 2021 - 06:20 WIB
loading...
DPRD Kota Depok mengkritisi soal penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemkot Depok saat ini.Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
A
A
A
DEPOK - DPRD Kota Depok mengkritisi soal penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemkot Depok saat ini. Sehingga tidak heran kalau Kota Depok masih berada dalam zona merah Covid-19 hingga saat ini.
Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman menilai masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam penanganan Covid-19 di Kota Depok. Menurutnya, dengan peraturan pemerintah yang ada dan memungkinkan Pemkot Depok melakukan tindakan-tindakan kedaruratan sendiri tanpa DPRD membuat pihaknya tidak banyak tahu soal penanganan Covid-19 di Depok.
"Bukan berarti sama sekali ada, dikasih tahu angka sekian yang direfocusing dan sebagainya itu ada. Kita enggak tahu ya, sudah saatnya, mau minta, sebelum nanti minta lagi nih soal anggaran lagi, refocusing lagi ini. Kalau sudah dibilangin supaya ada evaluasi dulu itu yang kemarin itu gimana dilihat," kata Ikra, Senin, 11 Januari 2021.
Dia mengaku tidak keberatan jika dilakukan refocusing anggaran. Hanya saja diperlukan keterbukaan penggunaan anggaran tersebut. Karena, menurutnya, dengan dana tersebut seharusnya bisa membangun infrastruktur seperti bangun jalan, sekolah dan sebagainya.
"Saya ingin evaluasi dulu seperti apa yang kemarin, kita mau seperti apa. Jangan bilang siap tapi ternyata tidak. Ketika ada orang sakit disuruh lah dia periksa ke puskesmas sendiri, enggak dijemput," ujarnya. (Baca: PSBB Jawa Bali Mulai Berlaku, Idris Minta Warga Tulus Ikhlas Ikuti Kebijakan)
Dia mengkritik soal penanganan yang dilakukan saat ini. Sehingga tidak heran kalau Kota Depok masih berada dalam zona merah hingga saat ini."Jadi jangan heran kalau kita merah terus. Karena kita nggak punya ambulans. Makanya terbukalah, kalau butuh ambulans nanti kita beli. Kemarin itu sampai Rp200 miliaran direfocusing,” tegasnya.
Ikra menambahkan, kalaupun yang akan dilakukan refocusing tahun ini lebih besar dari sebelumnya bukanlah masalah. Asalkan, kata dia peruntukkannya jelas dan transparan. "Kalaupun sampai Rp500 miliar enggak masalah, yang penting jelas buat apa dan memang ditujukan untuk mengatasi. Awal kalau teman-teman ngobrol sama saya dulu pernah saya saya minta di DPRD itu fokus anggarannya kepada pencegahan dan penanganan dari awal Rp100 miliar, pencegahannya cuma Rp6-10 miliar pencegahan, sisanya buat belanja banyak. Belanja alat ini, belanja ini banyak yang. Penting itu, tapi ini nggak bisa kita atasi ketika terjadi outbreak nggak ada yang mampu menampung. pencegahan itu harus ditekankan dari mulai sosialisasi penyediaan alat-alat penyediaan apa,” ucapnya.
Kendati demikian, Ikra menyambut baik ide dari Pemkot Depok soal Kampung Siaga Covid. Menurutnya, ini adalah solusi menangani permasalahan yang ada saat ini. “Sebetulnya ada ide dari pemerintah kota Yang luar biasa dari pemerintah kota ini saya apresiasi telepon langsung pembentukan Kampung siaga covid. Inilah sebetulnya alat untuk mengatasi covid ini tapi kan tidak terfokus di sini. Kalau ini betul disuport ini semuanya ya dari mulai sosialisasi pencegahan dan penanganan,” pungkasnya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman menilai masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam penanganan Covid-19 di Kota Depok. Menurutnya, dengan peraturan pemerintah yang ada dan memungkinkan Pemkot Depok melakukan tindakan-tindakan kedaruratan sendiri tanpa DPRD membuat pihaknya tidak banyak tahu soal penanganan Covid-19 di Depok.
"Bukan berarti sama sekali ada, dikasih tahu angka sekian yang direfocusing dan sebagainya itu ada. Kita enggak tahu ya, sudah saatnya, mau minta, sebelum nanti minta lagi nih soal anggaran lagi, refocusing lagi ini. Kalau sudah dibilangin supaya ada evaluasi dulu itu yang kemarin itu gimana dilihat," kata Ikra, Senin, 11 Januari 2021.
Dia mengaku tidak keberatan jika dilakukan refocusing anggaran. Hanya saja diperlukan keterbukaan penggunaan anggaran tersebut. Karena, menurutnya, dengan dana tersebut seharusnya bisa membangun infrastruktur seperti bangun jalan, sekolah dan sebagainya.
"Saya ingin evaluasi dulu seperti apa yang kemarin, kita mau seperti apa. Jangan bilang siap tapi ternyata tidak. Ketika ada orang sakit disuruh lah dia periksa ke puskesmas sendiri, enggak dijemput," ujarnya. (Baca: PSBB Jawa Bali Mulai Berlaku, Idris Minta Warga Tulus Ikhlas Ikuti Kebijakan)
Dia mengkritik soal penanganan yang dilakukan saat ini. Sehingga tidak heran kalau Kota Depok masih berada dalam zona merah hingga saat ini."Jadi jangan heran kalau kita merah terus. Karena kita nggak punya ambulans. Makanya terbukalah, kalau butuh ambulans nanti kita beli. Kemarin itu sampai Rp200 miliaran direfocusing,” tegasnya.
Ikra menambahkan, kalaupun yang akan dilakukan refocusing tahun ini lebih besar dari sebelumnya bukanlah masalah. Asalkan, kata dia peruntukkannya jelas dan transparan. "Kalaupun sampai Rp500 miliar enggak masalah, yang penting jelas buat apa dan memang ditujukan untuk mengatasi. Awal kalau teman-teman ngobrol sama saya dulu pernah saya saya minta di DPRD itu fokus anggarannya kepada pencegahan dan penanganan dari awal Rp100 miliar, pencegahannya cuma Rp6-10 miliar pencegahan, sisanya buat belanja banyak. Belanja alat ini, belanja ini banyak yang. Penting itu, tapi ini nggak bisa kita atasi ketika terjadi outbreak nggak ada yang mampu menampung. pencegahan itu harus ditekankan dari mulai sosialisasi penyediaan alat-alat penyediaan apa,” ucapnya.
Kendati demikian, Ikra menyambut baik ide dari Pemkot Depok soal Kampung Siaga Covid. Menurutnya, ini adalah solusi menangani permasalahan yang ada saat ini. “Sebetulnya ada ide dari pemerintah kota Yang luar biasa dari pemerintah kota ini saya apresiasi telepon langsung pembentukan Kampung siaga covid. Inilah sebetulnya alat untuk mengatasi covid ini tapi kan tidak terfokus di sini. Kalau ini betul disuport ini semuanya ya dari mulai sosialisasi pencegahan dan penanganan,” pungkasnya.
(hab)
Lihat Juga :
