Terkait Vaksinasi Covid-19 di Sumut, Gubernur Edy Harapkan Tidak Ada Penolakan

Rabu, 06 Januari 2021 - 22:03 WIB
loading...
Terkait Vaksinasi Covid-19 di Sumut, Gubernur Edy Harapkan Tidak Ada Penolakan
Gubernur Edy Rahmayadi mengikuti rapat penanganan Covid-19 dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (6/1/2020). Foto SINDOnews
A A A
MEDAN - Sumatera Utara (Sumut) siap melakukan vaksinasi Covid-19 dengan langkah awal kepada para tenaga kesehatan mulai 14 Januari 2021. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, pihaknya berharap tidak ada penolakan vaksinasi Covid-19 di Sumut. Sebab, selain untuk keselamatan semua pihak, pelaksanaan vaksinasi juga sudah dipastikan aman.

“Secara regulasi tidak ada alasan masyarakat menolak, jika rakyat menolak berarti mengorbankan orang lain. Tidak usah pakai sanksi, semua harus menyadari vaksin ini untuk keselamatan semuanya. Makanya diawali gubernur, sehingga Covid-19 ini selesai,” kata Gubernur Edy Rahmayadi kepada wartawan usai mengikuti rapat penanganan Covid-19 dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (6/1/2020).

Edy menyampaikan sebanyak 40.000 dosis vaksin sudah masuk Sumut. Vaksin tersebut diprioritaskan untuk 72.461 tenaga kesehatan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, Gubernur siap divaksin pertama. Namun hingga saat ini, Gubernur masih menunggu izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). (Baca juga: Tiba di KNIA, 40 Ribu Vaksin Covid-19 Akan Didistribusikan di Sumut)

“Khusus di tingkat nasional, presiden yang pertama, kalau di daerah pasti gubernur, di kabupaten berarti bupati dan walikota, selanjutnya dilakukan kepada seluruh tenaga kesehatan,” ungkap gubernur.

Kepada Presiden Jokowi, gubernur melaporkan kondisi penanganan Covid-19 di Sumut. Hingga 5 Januari 2021, kasus aktif mencapai 2.064, kasus sembuh 15.836 atau 85,2 %. Angka kesembuhan Sumut berada di atas rata-rata nasional yakni 83 %.

Sementara itu total kasus konfirmasi mencapai 18.586. “Kami berharap ini segera membaik, sedapat mungkin kami akan berbuat yang terbaik,” ujar gubernur.

Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahit menyampaikan, Sumut sudah siap melakukan vaksinasi. Untuk cold storage sebagai tempat penyimpanan vaksin di kabupaten/kota, pihaknya sudah meninjau dan tidak menemukan masalah.

Begitu pula dengan tenaga yang melakukan vaksinasi, Alwi menyampaikan, sampai saat ini sudah ada 1500 tenaga yang siap bertugas. Selanjutnya pihaknya akan melatih 1.000 orang lagi untuk tenaga vaksinasi. “Persiapan untuk vaksinasi, Alhamdulillah, tidak ada masalah,” beber Alwi.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan jumlah total vaksin hingga Januari sebesar 5.800.000 vaksin, Februari diharapkan 10.450.000, Maret berjumlah 13.300.000 vaksin harus terdistribusi dan bisa dilaksanakan vaksinasi di daerah. “Makanya saya minta kesiapan kita dalam rangka vaksinasi agar dicek dan dikontrol para gubernur,” ujar Presiden.

Presiden juga mengharapkan yang pertama mengawali vaksinasi di tingkat provinsi adalah gubernur. Masyarakat juga diharapkan diberi pemahaman penuh mengenai vaksinasi. Kepala daerah juga diharapkan terus menggencarkan 3T (test, tracing dan treatment).

Hal ini perlu dilakukan lantaran berdasarkan survei, motivasi masyarakat yang menjalankan protokol kesehatan masyarakat cenderung berkurang. “Oleh sebab itu, saya minta kepada gubernur agar menggencarkan kembali masalah terkait kedisiplinan protokol kesehatan, karena surveinya memang disiplin protokol kesehatan menurun,” ujar Presiden. (Baca juga: Plt Wali Kota Medan Siap Jadi Orang Pertama Disuntik Vaksin Sinovac)

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi mengatakan logistik vaksinasi aman. Diharapkan vaksinasi tidak dijalankan sekaligus. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak seperti demam pada seluruh tenaga kesehatan. Maka diharapkan dilakukan sebanyak 2 tahap.

“Tahapan vaksinasi di setiap titik jangan sekaligus seluruh tenaga kesehatan, tolong kepala daerah dilakukan di setiap titik 2 tahap tidak sekaligus,” tandasnya.
(don)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1070 seconds (0.1#10.140)