Penunjukan Plt DPD II Golkar Diklaim Kebutuhan Organisasi
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Juru Bicara DPD I Golkar Sulsel , Salwa Mochtar menanggapi riak-riak yang mempermasalahkan adanya penunjukan Plt Ketua DPD II oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel , Taufan Pawe.
Menurutnya, pengangkatan Plt adalah murni kebutuhan organisasi, dikarenakan masa jabatan seluruh ketua DPD II sudah berakhir. Jadi ia menilai, pergantian tersebut bukan sebagai ajang bersih-bersih, ataupun karma politik pasca pilkada .
"Ini murni kebutuhan organisasi. Karena kita tahu masa jabatan ketua DPD II sudah berakhir, oleh karena itu Ketua DPD I Taufan Pawe menunjuk Plt agar roda organisasi tetap bergerak sesuai dengan aturan yang ada," kata Salwa kepada awak media, Jumat (25/12/2020).
Wakil Ketua Bidang Perempuan Golkar Sulsel ex officio Ketua KPPG Sulsel ini menjelaskan, Plt yang telah ditunjuk ditugaskan untuk segera melakukan konsolidasi partai, serta menyelenggarakan Musda, sehingga lahir Ketua DPD II yang dapat membesarkan Golkar .
"Siapa saja dapat mencalonkan diri pada saat Musda, termasuk ketua yang telah habis masa jabatannya, selama sesuai dengan mekanisme partai. Hal ini menunjukkan bahwa partai Golkar terbuka untuk semua kadernya," ucapnya.
Bagi kader yang tidak menerima keputusan Partai Golkar , dia menyarankan untuk menempuh mekanisme organisasi.
“Jika pun ada kader yang merasa kurang menerima putusan DPD I terkait Plt, silahkan tempuh mekanisme organisasi,” sebut Salwa.
Ia menjelaskan, Partai Golkar di era TP membawa paradigma baru, yaitu Golkar partai cerdas dan modern.
Wali Kota Parepare dua periode itu menegaskan jika kader adalah subjek, mereka menyandang hak dan kewajiban.
Menurutnya, pengangkatan Plt adalah murni kebutuhan organisasi, dikarenakan masa jabatan seluruh ketua DPD II sudah berakhir. Jadi ia menilai, pergantian tersebut bukan sebagai ajang bersih-bersih, ataupun karma politik pasca pilkada .
"Ini murni kebutuhan organisasi. Karena kita tahu masa jabatan ketua DPD II sudah berakhir, oleh karena itu Ketua DPD I Taufan Pawe menunjuk Plt agar roda organisasi tetap bergerak sesuai dengan aturan yang ada," kata Salwa kepada awak media, Jumat (25/12/2020).
Wakil Ketua Bidang Perempuan Golkar Sulsel ex officio Ketua KPPG Sulsel ini menjelaskan, Plt yang telah ditunjuk ditugaskan untuk segera melakukan konsolidasi partai, serta menyelenggarakan Musda, sehingga lahir Ketua DPD II yang dapat membesarkan Golkar .
"Siapa saja dapat mencalonkan diri pada saat Musda, termasuk ketua yang telah habis masa jabatannya, selama sesuai dengan mekanisme partai. Hal ini menunjukkan bahwa partai Golkar terbuka untuk semua kadernya," ucapnya.
Bagi kader yang tidak menerima keputusan Partai Golkar , dia menyarankan untuk menempuh mekanisme organisasi.
“Jika pun ada kader yang merasa kurang menerima putusan DPD I terkait Plt, silahkan tempuh mekanisme organisasi,” sebut Salwa.
Ia menjelaskan, Partai Golkar di era TP membawa paradigma baru, yaitu Golkar partai cerdas dan modern.
Wali Kota Parepare dua periode itu menegaskan jika kader adalah subjek, mereka menyandang hak dan kewajiban.