Ridwan Kamil Tuntut Keadilan, Ungkit Kerumunan Massa Habib Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta
Rabu, 16 Desember 2020 - 14:04 WIB
loading...
A
A
A
Ridwan Kamil juga menekankan bahwa provinsi yang dipimpinnya berbeda dengan DKI Jakarta, karena Provinsi Jabar merupakan daerah otonom.
"Jabar adalah daerah otonom, beda sama Jakarta, khusus. Kalau DKI wali kota diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. Kalau pejabat daerah di luar Jakarta itu bupati wali kota dipilih rakyat, tidak bisa disanksi gubernur. Itu harap diipahami," tegasnya lagi.
Karena merupakan daerah otonom, lanjut Kang Emil, maka acara-acara lokal yang digelar di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jabar menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
Oleh karenanya, kasus kerumunan massa pendukung Habib Rizieq di Megamendung, Kabupaten Bogor yang menyeret dirinya diperiksa Polda Jabar sebenarnya tanggung jawab Pemerintah dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Kabupaten Bogor.
"Nah, Megamendung tidak masuk kriteria tadi. Maka ini tanggung jawab teknis ada di Satgas dan Kabupaten Bogor. Tapi, secara moral ini tanggung jawab sebagai Gubernur. Kalau secara aturan perundang-undangan ini harus adil dan proposional," tandasnya.
"Jabar adalah daerah otonom, beda sama Jakarta, khusus. Kalau DKI wali kota diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. Kalau pejabat daerah di luar Jakarta itu bupati wali kota dipilih rakyat, tidak bisa disanksi gubernur. Itu harap diipahami," tegasnya lagi.
Karena merupakan daerah otonom, lanjut Kang Emil, maka acara-acara lokal yang digelar di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jabar menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
Oleh karenanya, kasus kerumunan massa pendukung Habib Rizieq di Megamendung, Kabupaten Bogor yang menyeret dirinya diperiksa Polda Jabar sebenarnya tanggung jawab Pemerintah dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Kabupaten Bogor.
"Nah, Megamendung tidak masuk kriteria tadi. Maka ini tanggung jawab teknis ada di Satgas dan Kabupaten Bogor. Tapi, secara moral ini tanggung jawab sebagai Gubernur. Kalau secara aturan perundang-undangan ini harus adil dan proposional," tandasnya.
(shf)
Lihat Juga :
