PKS Kecewa Sikap PSI yang Sering Teriak Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPRD DKI
Selasa, 15 Desember 2020 - 19:25 WIB
loading...
PKS menilai walk out anggota DPRD DKI Jakarta diduga karena kecewa dengan PSI yang sering teriak kenaikan gaji dan tunjangan DPRD. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Arifin mengatakan, aksi walk out saat PSI membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2014, Senin (14/12/2020) merupakan hal spontan. Fraksi PSI DPRD DKI dinilai kerap menyebut kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta.
Fraksi PKS lebih banyak menyaksikan paripurna melalui via aplikasi Zoom lantaran ada kabar beberapa anggota dewan ada yang terpapar positif Covid-19. Namun, sebagai ketua fraksi, dia memastikan tidak ada rencana walk out.
"Saya lihat pada walk out. Kalau saya nilai itu bentuk kekecewaan teman-teman sama PSI yang selalu bersikap tidak konsisten. Apalagi mereka bilang kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI di media, padahal itu tidak ada," ujar Arifin, Selasa (15/12/2020). (Baca juga:Kecam DPRD DKI yang Lakukan Walk Out, Netizen: Urat Malu Politisi DKI Sudah Putus)
Dalam Rancangan Kegiatan Tahunan (RKT) itu ada rencana penambahan kegiatan DPRD turun ke masyarakat bukan kenaikan gaji atau tunjangan yang sering mereka bicarakan di luar DPRD. Dia menilai anggota PSI tidak bisa turun ke masyarakat karena tidak punya konstituen dan akhirnya membuat isu kenaikan gaji dan tunjangan.
Penambahan kegiatan itu pun anggarannya tidak masuk rekening anggota dewan. Apalagi semua itu diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) setelah mendapatkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri. (Baca juga:Aksi Walk Out DPRD DKI, Netizen Riuh di Dunia Maya)
"Tahun ini kan ada penambahan kegiatan seperti sosialisasi raperda dan kebangsaan. Di DPR juga ada sosialisasi 4 pilar yang memang instruksi Presiden. Nah itu diusulkan dalam RKT. Bukan naik gaji dan tunjangan. Teman-teman PKS kecewa sama PSI kenapa teriak-teriak naik gaji dan tunjangan," kata Arifin.
Dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 di gedung DPRD DKI, Senin (14/12/2020), sejumlah fraksi melakukan aksi walk out ketika PSI mendapatkan giliran berbicara menyampaikan pandangan umumnya. Aksi walk out diduga sebagai respons atas sikap PSI menolak kenaikan RKT dan gaji DPRD DKI.
Fraksi PKS lebih banyak menyaksikan paripurna melalui via aplikasi Zoom lantaran ada kabar beberapa anggota dewan ada yang terpapar positif Covid-19. Namun, sebagai ketua fraksi, dia memastikan tidak ada rencana walk out.
"Saya lihat pada walk out. Kalau saya nilai itu bentuk kekecewaan teman-teman sama PSI yang selalu bersikap tidak konsisten. Apalagi mereka bilang kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI di media, padahal itu tidak ada," ujar Arifin, Selasa (15/12/2020). (Baca juga:Kecam DPRD DKI yang Lakukan Walk Out, Netizen: Urat Malu Politisi DKI Sudah Putus)
Dalam Rancangan Kegiatan Tahunan (RKT) itu ada rencana penambahan kegiatan DPRD turun ke masyarakat bukan kenaikan gaji atau tunjangan yang sering mereka bicarakan di luar DPRD. Dia menilai anggota PSI tidak bisa turun ke masyarakat karena tidak punya konstituen dan akhirnya membuat isu kenaikan gaji dan tunjangan.
Penambahan kegiatan itu pun anggarannya tidak masuk rekening anggota dewan. Apalagi semua itu diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) setelah mendapatkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri. (Baca juga:Aksi Walk Out DPRD DKI, Netizen Riuh di Dunia Maya)
"Tahun ini kan ada penambahan kegiatan seperti sosialisasi raperda dan kebangsaan. Di DPR juga ada sosialisasi 4 pilar yang memang instruksi Presiden. Nah itu diusulkan dalam RKT. Bukan naik gaji dan tunjangan. Teman-teman PKS kecewa sama PSI kenapa teriak-teriak naik gaji dan tunjangan," kata Arifin.
Dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 di gedung DPRD DKI, Senin (14/12/2020), sejumlah fraksi melakukan aksi walk out ketika PSI mendapatkan giliran berbicara menyampaikan pandangan umumnya. Aksi walk out diduga sebagai respons atas sikap PSI menolak kenaikan RKT dan gaji DPRD DKI.
(jon)
Lihat Juga :
