Warga Bingung soal Vaksin COVID-19, Peran Jubir Dipertanyakan
Selasa, 15 Desember 2020 - 07:00 WIB
loading...
Anggota Komisi 1 DPR-RI, Muhammad Farhan saat menghadiri rapid test masif yang dilaksanakan PRSI Jabar sekaligus meninjau paramedic chamber buatan UPI Bandung, Senin (8/6/2020). Foto: Dok/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Masyarakat hingga kini masih kebingungan terkait kebijakan vaksinasi yang bakal dilakukan pemerintah. Semestinya, masyarakat telah mulai teredukasi terkait program dan skema vaksinasi, memanfaatkan peran lima juru bicara vaksinasi COVID-19 yang baru ditunjuk.
Tokoh warga Jabar yang juga Anggota Komisi 1 DPR RI , Muhammad Farhan mengatakan, hingga saat ini publik masih bingung, terutama warga kurang mampu dan warga pelosok untuk mendapatkan vaksin COVID-19 . Padahal, program vaksinasi digadang-gadang bakal dilakukan awal tahun depan. "Saya tidak mengerti, mengapa lima jubir pemerintah yang ditunjuk untuk menjelaskan tentang vaksin COVID-19 ini seperti nggak terdengar di manapun," ujar Farhan dalam keterangan resminya, Senin (14/12/2020).
Menurut dia, lima juru bicara ini belum memberikan keyakinan kepada masyarakat soal vaksin. Terutama soal teknis penerimaannya. "Narasi komunikasi publik yang dibangun oleh pemerintah tidak jelas. Vaksin ini harus dipersepsikan sebagai apa? Solusi semua permasalah akibat pandemik? Atau salah satu dari sekian banyak solusi," tegas Farhan. (Baca Juga: Uji Vaksin COVID-19 Meleset, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Bersabar)
Akibatnya, publik dihadapkan pada situasi bimbang soal vaksin ini karena kerap bertolak belakang dengan wacana terkait agenda vaksinasi. "Akibatnya sekarang masyarakat berspekulasi macam - macam soal vaksin COVID-19 ini. Mulai dari risiko dan manfaatnya, sampai ke pertanyaan siapa yang dapat gratis, siapa yang wajib, siapa yang harus bayar," ujarnya.
Farhan mengungkapkan, petisi masyarakat ke DPR meminta vaksin untuk digratiskan sebagai respon dari pernyataan Menkes 25 juta dosis gratis, 75 juta masyarakat dapat dibeli yang ditetapkan secara sepihak."Bahkan Menkes juga tidak clear, siapa yang wajib dan siapa yang bisa beli. Jadi, bisa disimpulkan sampai sekarang masalah vaksin ini masih sangat belum jelas untuk masyarakat," katanya. (Baca Juga: Ini Jawaban Pemerintah soal Beredarnya Iklan Preorder Vaksinasi Covid-19)
Dia pun menilai, optimisme Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma merancang infrastruktur untuk kemapanan distribusi harus didukung. "Kalau sudah menyiapkan sistem distribusinya, ada rasa optimis. Tetapi tidak menjawab distribusi dari puskesmas ke masyarakat. Apakah akan dilakukan program seperti Pekan Imunisasi Nasional secara serempak?, Atau kah akan diberikan secara selektif sesuai prioritas," terangnya. (Baca Juga: Mahfud MD Sebut Tidak Ada Klaster Penularan COVID-19 di Pilkada Serentak)
Yang diharapkan, menurut Farhan, vaksinasi harus terlaksana dengan adil merata kepada masyarakat dari ujung Sabang sampai Merauke. "Kita semua diberi vaksin dengan prinsip keadilan. Keadilan bisa tercapai jika ada transparansi. Maka diharapkan pemerintah bisa memberikan transparansi program vaksinasi Nasional ini," katanya.
Tokoh warga Jabar yang juga Anggota Komisi 1 DPR RI , Muhammad Farhan mengatakan, hingga saat ini publik masih bingung, terutama warga kurang mampu dan warga pelosok untuk mendapatkan vaksin COVID-19 . Padahal, program vaksinasi digadang-gadang bakal dilakukan awal tahun depan. "Saya tidak mengerti, mengapa lima jubir pemerintah yang ditunjuk untuk menjelaskan tentang vaksin COVID-19 ini seperti nggak terdengar di manapun," ujar Farhan dalam keterangan resminya, Senin (14/12/2020).
Menurut dia, lima juru bicara ini belum memberikan keyakinan kepada masyarakat soal vaksin. Terutama soal teknis penerimaannya. "Narasi komunikasi publik yang dibangun oleh pemerintah tidak jelas. Vaksin ini harus dipersepsikan sebagai apa? Solusi semua permasalah akibat pandemik? Atau salah satu dari sekian banyak solusi," tegas Farhan. (Baca Juga: Uji Vaksin COVID-19 Meleset, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Bersabar)
Akibatnya, publik dihadapkan pada situasi bimbang soal vaksin ini karena kerap bertolak belakang dengan wacana terkait agenda vaksinasi. "Akibatnya sekarang masyarakat berspekulasi macam - macam soal vaksin COVID-19 ini. Mulai dari risiko dan manfaatnya, sampai ke pertanyaan siapa yang dapat gratis, siapa yang wajib, siapa yang harus bayar," ujarnya.
Farhan mengungkapkan, petisi masyarakat ke DPR meminta vaksin untuk digratiskan sebagai respon dari pernyataan Menkes 25 juta dosis gratis, 75 juta masyarakat dapat dibeli yang ditetapkan secara sepihak."Bahkan Menkes juga tidak clear, siapa yang wajib dan siapa yang bisa beli. Jadi, bisa disimpulkan sampai sekarang masalah vaksin ini masih sangat belum jelas untuk masyarakat," katanya. (Baca Juga: Ini Jawaban Pemerintah soal Beredarnya Iklan Preorder Vaksinasi Covid-19)
Dia pun menilai, optimisme Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma merancang infrastruktur untuk kemapanan distribusi harus didukung. "Kalau sudah menyiapkan sistem distribusinya, ada rasa optimis. Tetapi tidak menjawab distribusi dari puskesmas ke masyarakat. Apakah akan dilakukan program seperti Pekan Imunisasi Nasional secara serempak?, Atau kah akan diberikan secara selektif sesuai prioritas," terangnya. (Baca Juga: Mahfud MD Sebut Tidak Ada Klaster Penularan COVID-19 di Pilkada Serentak)
Yang diharapkan, menurut Farhan, vaksinasi harus terlaksana dengan adil merata kepada masyarakat dari ujung Sabang sampai Merauke. "Kita semua diberi vaksin dengan prinsip keadilan. Keadilan bisa tercapai jika ada transparansi. Maka diharapkan pemerintah bisa memberikan transparansi program vaksinasi Nasional ini," katanya.
(nic)
Lihat Juga :
