Atasi Permasalahan KIP, Ini Langkah yang Dilakukan Pemprov Babel
Selasa, 08 Desember 2020 - 05:23 WIB
loading...
Gubernur Babel Erzaldi saat menggelar rapat di kantor gubernur, Senin (7/12/2020). Foto/Ist
A
A
A
PANGKALPINANG - Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyiapkan beberapa langkah untuk mengatasi polemik Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Babel.
Salah satunya menghentikan aktivitas pertambangan, jika terbukti merusak lingkungan dan berdampak buruk bagi masyarakat dan nelayan.
“Ini sebagai bentuk responsif Pemprov Babel terkait aktivitas tambang di Babel, yang menjadi sorotan oleh Komisi IV DPR RI yang sempat melakukan kunjungan ke beberapa lokasi pertambangan yang banyak mendapat penolakan dari masyarakat setempat,” ujar Gubernur Babel, Erzaldi Rosman , saat rapat pembahasan terkait aktivitas penambangan di perairan Laut Mengkubung, Laut Dante, dan sekitarnya, Senin (7/12/2020).
Menurutnya, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI bersama Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan kemarin menghasilkan tujuh kesepakatan.
Dari ketujuh itu, terdapat empat kesepakatan yang mencakup penghentian aktivitas tambang yang terbukti berdampak pada kerusakan lingkungan ekosistem perairan dan merugikan masyarakat atau nelayan.
Kemudian, papar Erzaldi, akan dilakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan operasional KIP di Babel, yang terindikasi melakukan tindak pidana perusakan lingkungan ekosistem perairan untuk saling berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam pembangunan break water.
Selain itu, menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan berupa sedimentasi pasir laut di muara Air Kantung dan Perairan Muntok, akibat kegiatan operasional KIP penambangan timah di Pantai Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
“Atas dasar tersebut, kami (Pemprov) harus segera menetapkan langkah-langkah yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut," kata Erzaldi.
Kepada PT Timah, Gubernur Erzaldi mengatakan, tanggung jawab sosial kepada masyarakat merupakan salah satu investasi PT Timah Tbk. Untuk itu, dirinya meminta perusahaan berani berinvestasi bagi masyarakat dan lingkungan.
(Baca juga: Ayah Bejat di Barsel Cabuli Anak Tirinya Selama 10 Tahun)
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Babel Irjen Anang Syarif Hidayat menegaskan, pihaknya siap menertibkan semua aktivitas tambang yang memang terbukti tidak memiliki izin alias ilegal.
“Masalah ini harus kita sikapi dengan serius dan kita harus melakukan langkah-langkah yang konkrit. Untuk itu, masalah Amdal ini perlu kita evaluasi kembali dan bersama-sama kita akan mengamankan, sehingga sumber daya alam ini (timah) memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah,” katanya.
(Baca juga: Berpusat Didaratan, Gempa Bermagnitudo 4,8 Mengguncang Kawasan Pasaman)
Sementara itu, Director of Operation & Production PT Timah, Agung Pratama menjelaskan, pihaknya sudah melakukan prosedur aktivitas sesuai aturan yang berlaku.
“Sedangkan untuk lokasi penambangan pasti mengakibatkan kerusakan namun untuk mengembalikannya kami melakukan reklamasi. Itulah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kami,” ujarnya.
Salah satunya menghentikan aktivitas pertambangan, jika terbukti merusak lingkungan dan berdampak buruk bagi masyarakat dan nelayan.
“Ini sebagai bentuk responsif Pemprov Babel terkait aktivitas tambang di Babel, yang menjadi sorotan oleh Komisi IV DPR RI yang sempat melakukan kunjungan ke beberapa lokasi pertambangan yang banyak mendapat penolakan dari masyarakat setempat,” ujar Gubernur Babel, Erzaldi Rosman , saat rapat pembahasan terkait aktivitas penambangan di perairan Laut Mengkubung, Laut Dante, dan sekitarnya, Senin (7/12/2020).
Menurutnya, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI bersama Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan kemarin menghasilkan tujuh kesepakatan.
Dari ketujuh itu, terdapat empat kesepakatan yang mencakup penghentian aktivitas tambang yang terbukti berdampak pada kerusakan lingkungan ekosistem perairan dan merugikan masyarakat atau nelayan.
Kemudian, papar Erzaldi, akan dilakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan operasional KIP di Babel, yang terindikasi melakukan tindak pidana perusakan lingkungan ekosistem perairan untuk saling berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam pembangunan break water.
Selain itu, menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan berupa sedimentasi pasir laut di muara Air Kantung dan Perairan Muntok, akibat kegiatan operasional KIP penambangan timah di Pantai Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
“Atas dasar tersebut, kami (Pemprov) harus segera menetapkan langkah-langkah yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut," kata Erzaldi.
Kepada PT Timah, Gubernur Erzaldi mengatakan, tanggung jawab sosial kepada masyarakat merupakan salah satu investasi PT Timah Tbk. Untuk itu, dirinya meminta perusahaan berani berinvestasi bagi masyarakat dan lingkungan.
(Baca juga: Ayah Bejat di Barsel Cabuli Anak Tirinya Selama 10 Tahun)
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Babel Irjen Anang Syarif Hidayat menegaskan, pihaknya siap menertibkan semua aktivitas tambang yang memang terbukti tidak memiliki izin alias ilegal.
“Masalah ini harus kita sikapi dengan serius dan kita harus melakukan langkah-langkah yang konkrit. Untuk itu, masalah Amdal ini perlu kita evaluasi kembali dan bersama-sama kita akan mengamankan, sehingga sumber daya alam ini (timah) memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah,” katanya.
(Baca juga: Berpusat Didaratan, Gempa Bermagnitudo 4,8 Mengguncang Kawasan Pasaman)
Sementara itu, Director of Operation & Production PT Timah, Agung Pratama menjelaskan, pihaknya sudah melakukan prosedur aktivitas sesuai aturan yang berlaku.
“Sedangkan untuk lokasi penambangan pasti mengakibatkan kerusakan namun untuk mengembalikannya kami melakukan reklamasi. Itulah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kami,” ujarnya.
(boy)
Lihat Juga :
