Lewat Twitter, Partai Demokrat Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI
Senin, 07 Desember 2020 - 19:26 WIB
loading...
DPD Partai Demokrat DKI Jakarta tolak kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta. Foto/Twitter @PDemokrat
A
A
A
JAKARTA - DPD Partai Demokrat DKI Jakarta menyayangkan adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta pada tahun anggaran 2021 . Kenaikan tersebut dinilai menyakiti hati rakyat.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso melalui akun twitter resmi Partai Demokrat @Pdemokrat. (Baca juga: Ketua DPRD DKI: Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI Hoaks )
"Kita ini sedang prihatin, ekonomi sedang lesu akibat tertindas Covid-19, tidak etis kalau DPRD minta naik fasilitas dan tunjangan lainnya, termasuk penambahan volume kegiatan DPRD, itu akan menyakiti hati rakyat," tulis Santoso di akun @Pdemokrat yang dikutip, Senin (7/12/2020).
Sikap DPD Partai Demokrat menolak kenaikan tunjangan itu sebelumnya juga telah dilakukan oleh DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bahkan, DPW PSI menginstruksikan Fraksi di DPRD DKI Tak Hadiri Rapat Paripurna Persetujuan APBD 2021 yang rencananya digelar hari ini, Senin (7/12/2020). (Baca juga: PNS di Wilayah Ini Bakal Naik Gaji Nih, Doain Ya )
Ketua DPW DKI Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar, menginstruksikan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk tidak menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan APBD 2021 yang diselenggarakan hari Senin (7/12/2020) di Gedung DPRD Kebon Sirih. Sikap tersebut adalah wujud protes PSI terhadap simpang siurnya isi rincian anggaran APBD, termasuk RKT, yang akan disahkan hari ini.
"Kami dari pihak DPW PSI mempertanyakan bagaimana mungkin anggota-anggota DPRD dari Fraksi kami menghadiri rapat yang rinciannya sendiri belum bisa dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada publik,” kata Michael," kata Michael melalui siaran tertulisnya. (Baca juga: Viral, Petisi Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI Jakarta )
Diketahui sebelumnya, berdasarkan sumber dokumen yang diterima, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.
Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso melalui akun twitter resmi Partai Demokrat @Pdemokrat. (Baca juga: Ketua DPRD DKI: Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI Hoaks )
"Kita ini sedang prihatin, ekonomi sedang lesu akibat tertindas Covid-19, tidak etis kalau DPRD minta naik fasilitas dan tunjangan lainnya, termasuk penambahan volume kegiatan DPRD, itu akan menyakiti hati rakyat," tulis Santoso di akun @Pdemokrat yang dikutip, Senin (7/12/2020).
Sikap DPD Partai Demokrat menolak kenaikan tunjangan itu sebelumnya juga telah dilakukan oleh DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bahkan, DPW PSI menginstruksikan Fraksi di DPRD DKI Tak Hadiri Rapat Paripurna Persetujuan APBD 2021 yang rencananya digelar hari ini, Senin (7/12/2020). (Baca juga: PNS di Wilayah Ini Bakal Naik Gaji Nih, Doain Ya )
Ketua DPW DKI Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar, menginstruksikan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk tidak menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan APBD 2021 yang diselenggarakan hari Senin (7/12/2020) di Gedung DPRD Kebon Sirih. Sikap tersebut adalah wujud protes PSI terhadap simpang siurnya isi rincian anggaran APBD, termasuk RKT, yang akan disahkan hari ini.
"Kami dari pihak DPW PSI mempertanyakan bagaimana mungkin anggota-anggota DPRD dari Fraksi kami menghadiri rapat yang rinciannya sendiri belum bisa dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada publik,” kata Michael," kata Michael melalui siaran tertulisnya. (Baca juga: Viral, Petisi Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI Jakarta )
Diketahui sebelumnya, berdasarkan sumber dokumen yang diterima, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.
Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
(mhd)
Lihat Juga :
