RAPBD DKI Jakarta 2021 Sebesar Rp84,19 Triliun, Penanganan Corona Jadi Prioritas
Senin, 07 Desember 2020 - 16:53 WIB
loading...
A
A
A
"Kami menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan atas kecermatan, ketelitian dan kesungguhan dalam mencermati dan menelaah seluruh substansi materi ketiga Raperda tersebut. Sehingga, hari ini persetujuan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Peraturan Daerah dimaksud dapat diberikan," ujar Ariza.
Politis Gerindra itu menuturkan bahwa melalui fungsi pengawasan DPRD, diharapkan implementasi di lapangan dalam melaksanakan ketiga Perda tersebut nantinya dapat berjalan dengan optimal dan bermanfaat luas untuk masyarakat seperti yang diharapkan bersama. Menurutnya, baik eksekutif maupun legislatif harus bersinergi, berkolaborasi, serta menjaga semangat kemitraan dengan solid sebagaimana telah dilaksanakan sejauh ini.
Selain pengesahan ketiga Raperda tersebut, dalam sidang paripurna, Wagub Ariza juga menyampaikan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).
Dalam hal ini telah diidentifikasi berbagai faktor internal maupun eksternal yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap tatanan ruang Provinsi DKI Jakarta, di antaranya penetapan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Yang mengamanatkan Gubernur dan Bupati atau Walikota untuk melakukan evaluasi dan revisi atas peraturan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional.
"Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, peraturan tersebut mengamanatkan untuk dilakukan peninjauan kembali rencana tata ruang satu kali dalam lima tahun," ungkap Ariza.
Politis Gerindra itu menuturkan bahwa melalui fungsi pengawasan DPRD, diharapkan implementasi di lapangan dalam melaksanakan ketiga Perda tersebut nantinya dapat berjalan dengan optimal dan bermanfaat luas untuk masyarakat seperti yang diharapkan bersama. Menurutnya, baik eksekutif maupun legislatif harus bersinergi, berkolaborasi, serta menjaga semangat kemitraan dengan solid sebagaimana telah dilaksanakan sejauh ini.
Selain pengesahan ketiga Raperda tersebut, dalam sidang paripurna, Wagub Ariza juga menyampaikan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).
Dalam hal ini telah diidentifikasi berbagai faktor internal maupun eksternal yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap tatanan ruang Provinsi DKI Jakarta, di antaranya penetapan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Yang mengamanatkan Gubernur dan Bupati atau Walikota untuk melakukan evaluasi dan revisi atas peraturan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional.
"Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, peraturan tersebut mengamanatkan untuk dilakukan peninjauan kembali rencana tata ruang satu kali dalam lima tahun," ungkap Ariza.
Lihat Juga :
