Pengamat Sebut Bansos Covid-19 Makin Lemah, DPRD DKI Malah Minta Naik Gaji
Kamis, 03 Desember 2020 - 14:10 WIB
loading...
A
A
A
Trubus meminta DPRD DKI terbuka dalam pembahasan Rancangan APBD DKI Jakarta 2021. Harapannya dapat meningkatkan kepercayaan publik pada legislatif dalam mengawal dan mengelola anggaran daerah.
“Saran saya penyusunannya kan masih tertutup, tidak ada transparansi, publik mau akses juga enggak bisa. Kalau memang enggak ada mainan apa-apa ya dibuka saja ke publik. Kedua, pertanggungjawaban publiknya bagaimana? Targetnya bagaimana? Pengajuan berapa?" ungkap Trubus. (Baca juga: Soal Kenaikan Gaji, DPRD DKI Diminta Efisiensikan Anggaran untuk Kesehatan)
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI 2021. PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD.
Kenaikan anggaran tersebut untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.
"Total nilai anggaran adalah Rp888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Karena itu, tidak elok rasanya apabila kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).
“Saran saya penyusunannya kan masih tertutup, tidak ada transparansi, publik mau akses juga enggak bisa. Kalau memang enggak ada mainan apa-apa ya dibuka saja ke publik. Kedua, pertanggungjawaban publiknya bagaimana? Targetnya bagaimana? Pengajuan berapa?" ungkap Trubus. (Baca juga: Soal Kenaikan Gaji, DPRD DKI Diminta Efisiensikan Anggaran untuk Kesehatan)
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI 2021. PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD.
Kenaikan anggaran tersebut untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.
"Total nilai anggaran adalah Rp888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Karena itu, tidak elok rasanya apabila kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).
(jon)
Lihat Juga :
