Mendagri: Terapkan Protokol Kesehatan untuk Pemulihan Ekonomi
Kamis, 03 Desember 2020 - 10:18 WIB
loading...
A
A
A
“Saya ingatkan kepada para Kepala Daerah, bahwa sesuai arahan Bapak Presiden terkait pemulihan ekonomi, maka harus ada belanja yang signifikan di kwartal satu atau Januari 2021. Kenapa demikian, karena kita sedang melakukan pemulihan ekonomi. Masyarakat akan terimbas jika belanja negara dan belanja Pemerintah Daerah tidak telaksana dengan baik. Ingat, belanja harus cepat, tepat dan akuntabel,” ujar Tito Tegas.
Untuk itu, Mendagri mengajak BPKP agar lebih progresif dan aktif selama pendampingan dengan Pemerintah Daerah, sehingga upaya pemulihan ekonomi yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo dapat berjalan baik. “Saya berharap, BPKP dapat mengawal ini, sehingga pemerintahan di daerah berjalan lancar. Dengan demikian, apa yang diperintahkan Presiden, yaitu semua program terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” imbuh Tito.
Mendagri menambahkan, untuk menyukseskan program-program pemulihan ekonomi, maka fungsi pengawasan BPKP sangat penting. Selain itu, pendampingan dari BPKP juga sangat dibutuhkan. “Saya berharap rekan-rekan BPKP mengedepankan fungsi pendampingan. Tapi jika ada moral hazard, maka sebagai tanggungjawab moral, kami persilahkan BPKP menjalankan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya,” lanjut Tito.
Karena pandemi Covid-19 prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah tingkat provinsi se-Indonesia, dilakukan serentak via konferensi video. Sementara itu, Mendagri dan Kepala BPKP Pusat Muhammad Yusuf Ateh, menyaksikan penandatanganan serentak ini, dari Sasana Bhakti Praja.
Usai menandatangani Nota Kesepahaman Gubernur Aceh Nova Iriansyah, bersama Kepala BPKP Perwakilan Aceh Indra Khaira Jaya, dan Inspektur Aceh Zulkifli, mendengarkan arahan Mendagri, di Ruang Rapat Gubernur di Meuligoe Gubernur Aceh.
Untuk itu, Mendagri mengajak BPKP agar lebih progresif dan aktif selama pendampingan dengan Pemerintah Daerah, sehingga upaya pemulihan ekonomi yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo dapat berjalan baik. “Saya berharap, BPKP dapat mengawal ini, sehingga pemerintahan di daerah berjalan lancar. Dengan demikian, apa yang diperintahkan Presiden, yaitu semua program terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” imbuh Tito.
Mendagri menambahkan, untuk menyukseskan program-program pemulihan ekonomi, maka fungsi pengawasan BPKP sangat penting. Selain itu, pendampingan dari BPKP juga sangat dibutuhkan. “Saya berharap rekan-rekan BPKP mengedepankan fungsi pendampingan. Tapi jika ada moral hazard, maka sebagai tanggungjawab moral, kami persilahkan BPKP menjalankan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya,” lanjut Tito.
Karena pandemi Covid-19 prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah tingkat provinsi se-Indonesia, dilakukan serentak via konferensi video. Sementara itu, Mendagri dan Kepala BPKP Pusat Muhammad Yusuf Ateh, menyaksikan penandatanganan serentak ini, dari Sasana Bhakti Praja.
Usai menandatangani Nota Kesepahaman Gubernur Aceh Nova Iriansyah, bersama Kepala BPKP Perwakilan Aceh Indra Khaira Jaya, dan Inspektur Aceh Zulkifli, mendengarkan arahan Mendagri, di Ruang Rapat Gubernur di Meuligoe Gubernur Aceh.
(alf)
Lihat Juga :
