Penataan Kawasan Perkotaan di Makassar Harus Prioritaskan Mutu dan Keamanan

Selasa, 24 November 2020 - 23:33 WIB
loading...
Penataan Kawasan Perkotaan di Makassar Harus Prioritaskan Mutu dan Keamanan
Calon Wali Kota Makassar, Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH saat debat publik tahap II di Jakarta, Selasa (24/11/2020). Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Penataan Kawasan Perkotaan menjadi salah satu tema debat publik tahap II Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar , yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (24/11/2020) malam. Calon Wali Kota Makassar, Irman "None" Yasin Limpo, menegaskan, dalam penataan kawasan perkotaan, mutu dan keamanan lingkungan menjadi prioritasnya bersama Andi Zunnun Armin NH.

"Dalam penataan kota, harus dimulai dengan memberikan infrastruktur yang aman dan nyaman untuk warga," tegas None. (Baca juga: Hadapi Debat Kandidat, Irman-Zunnun Siap Beberkan 5 Program Unggulan)

Ditanya mengenai proses reklamasi, kandidat yang diusung tiga parpol ini menegaskan, proses dan pengelolaan reklamasi harus berdasarkan analisis lingkungan hidup. Mutu dan keamanan lingkungan dan masyarakat harus dikedepankan. (Baca juga: Warga dan Santri Banten 'Pukul Mundur' Alat Berat yang Dikawal Pasukan Marinir)

"Salah satu poin yang tidak boleh diabaikan adalah mengedukasi masyarakat. Sepanjang dampak ekonominya tinggi, harus disampaikan dengan transparan ke masyarakat," jelasnya.

Hal yang paling penting dalam menata kota, lanjut None, adalah bagaimana konsistensi dan integritas pemerintah dalam menegakkan aturan. "Percuma konsepsi bagus, kalau kita tidak konsisten terhadap hukum penegakannya," tegasnya.

Menurut adik Syahrul Yasin Limpo ini, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Makassar sudah sangat bagus. Namun, karena pemerintah tidak konsisten, masih ada pembangunan yang tidak sesuai RTRW. Misalnya, hotel di tengah daerah pemukiman.

Dalam debat tersebut, ia juga menyoroti persoalan penggusuran dan pemindahan lokasi Pedagang Kaki Lima (PK5). Menurutnya, memindahkan PK5 jauh lebih kejam daripada mengkambinghitamkan mereka terhadap sejumlah persoalan yang muncul.

"Memindahkan PK5 itu lebih kejam dari mengkambinghitamkan mereka. Karena kalau mereka dipindahkan, mereka bisa kehilangan market. Yang mereka butuhkan adalah akses permodalan," terangnya.
(shf)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1859 seconds (0.1#10.140)