Azis Syamsuddin Kritik Kekosongan Wagub Aceh dan Wabup Bireun
Selasa, 24 November 2020 - 07:31 WIB
loading...
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin
A
A
A
BANDA ACEH - Kekesalan Timwas Otsus pimpinan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang tidak hadir dalam kunjungan kerja mereka ke Kantor Gubernur Aceh, nampaknya tidak selesai sampai di situ
Pasalnya, Azis Syamsuddin juga mengkritisi tentang kekosongan posisi Wakil Gubernur (Wagub) Aceh dan Wakil Bupati (Wabup) Bireun yang dibiarkan terlalu lama. Sehingga, pemerintahan Aceh tidak bisa berjalan maksimal.(Baca juga: Pembangunan Aceh Harus Bersinergi dan Sinkron Antara Pusat dan Daerah )
“Kurun waktunya masih ada ini fraksi-fraksi partai pendukung untuk bisa dilakukan, untuk bisa jalan untuk pemerintahan bisa jalan. Begitupula kabupaten kota yang lain, tolong disampaikan saja Pak Sekda, satu permasalahan wakil gubernur, untuk mengagendakan, supaya prtai-partai pengusung ini bisa mengisi, sehingga tidak ada kebuntuan,” kata Azis di Kantor Gubernu Aceh, Banda Aceh, Senin (23/11/2020).
Menurut Azis, pengisian kekosongan jabatan ini akan lebih baik jika dikerjakan bersama-sama secara team work. Karena, tujuannya adalah bagaimana membuat masyarakat Aceh sejahtera, kecuali ada hal yang disembunyikan.
“Toh tidak ada yang diumpetin kecuali kalau ada yang mau diumpetin,” tukas Azis.(Baca juga: Indrajid Mengaku Tiduri 2 Korbannya Puluhan Kali, Kadang Bersamaan Istri )
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, kekosongan posisi Wabup Bireun juga pelru menjadi perhatian. Tentu ini harus menjadi skala prioritas dan tidak perlu mengulur-ulur waktu agar tidak memenuhi kriteria normatif lagi.
Karena itu, sambung mantan Ketua Komisi III DPR ini, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait dengan kekosongan jabatan kepala daerah ini.
“Contohnya di kabupaten, wakil bupati bireun, kemudian wagub Aceh ini, kan harus segera diisi pak. Nanti saya akan koordinasi dengan Pak Mendagri, Pak Tito ini kalau ndak begini apa? Sanksinya kalau gubernur atau kepala daerah yang tidak melakukan pengagendaan atau sengaja melakukan mengulur-ulur waktu,” tandasnya.
Adapun Timwas Otsus DPR RI yang hadir dalam acara tersebut di antaranya, Salim Fakhry dari Fraksi Partai Golkar, Muslim dari Fraksi Partai Demokrat, Masinton Pasaribu dari Fraksi PDIP, Fahdlullah dari Fraksi Partai Gerindra, Irmawan dari Fraksi PKB, Adang Daradjatun dari Fraksi PKS dan Anwar Idris dari Fraksi PPP.
Pasalnya, Azis Syamsuddin juga mengkritisi tentang kekosongan posisi Wakil Gubernur (Wagub) Aceh dan Wakil Bupati (Wabup) Bireun yang dibiarkan terlalu lama. Sehingga, pemerintahan Aceh tidak bisa berjalan maksimal.(Baca juga: Pembangunan Aceh Harus Bersinergi dan Sinkron Antara Pusat dan Daerah )
“Kurun waktunya masih ada ini fraksi-fraksi partai pendukung untuk bisa dilakukan, untuk bisa jalan untuk pemerintahan bisa jalan. Begitupula kabupaten kota yang lain, tolong disampaikan saja Pak Sekda, satu permasalahan wakil gubernur, untuk mengagendakan, supaya prtai-partai pengusung ini bisa mengisi, sehingga tidak ada kebuntuan,” kata Azis di Kantor Gubernu Aceh, Banda Aceh, Senin (23/11/2020).
Menurut Azis, pengisian kekosongan jabatan ini akan lebih baik jika dikerjakan bersama-sama secara team work. Karena, tujuannya adalah bagaimana membuat masyarakat Aceh sejahtera, kecuali ada hal yang disembunyikan.
“Toh tidak ada yang diumpetin kecuali kalau ada yang mau diumpetin,” tukas Azis.(Baca juga: Indrajid Mengaku Tiduri 2 Korbannya Puluhan Kali, Kadang Bersamaan Istri )
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, kekosongan posisi Wabup Bireun juga pelru menjadi perhatian. Tentu ini harus menjadi skala prioritas dan tidak perlu mengulur-ulur waktu agar tidak memenuhi kriteria normatif lagi.
Karena itu, sambung mantan Ketua Komisi III DPR ini, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait dengan kekosongan jabatan kepala daerah ini.
“Contohnya di kabupaten, wakil bupati bireun, kemudian wagub Aceh ini, kan harus segera diisi pak. Nanti saya akan koordinasi dengan Pak Mendagri, Pak Tito ini kalau ndak begini apa? Sanksinya kalau gubernur atau kepala daerah yang tidak melakukan pengagendaan atau sengaja melakukan mengulur-ulur waktu,” tandasnya.
Adapun Timwas Otsus DPR RI yang hadir dalam acara tersebut di antaranya, Salim Fakhry dari Fraksi Partai Golkar, Muslim dari Fraksi Partai Demokrat, Masinton Pasaribu dari Fraksi PDIP, Fahdlullah dari Fraksi Partai Gerindra, Irmawan dari Fraksi PKB, Adang Daradjatun dari Fraksi PKS dan Anwar Idris dari Fraksi PPP.
(msd)
Lihat Juga :
