Sah, UMK Kota Bekasi 2021 Naik Rp193.000
Rabu, 18 November 2020 - 14:49 WIB
loading...
Dewan Pengupahan Kota Bekasi akhirnya memutuskan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021 naik 4,21% atau sebesar Rp193.000. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
BEKASI - Dewan Pengupahan Kota Bekasi akhirnya memutuskan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021 naik 4,21% atau sebesar Rp193.000. Alhasil, UMK Kota Bekasi tahun depan direkomendasikan menjadi Rp4.782.935,64. Sebelumnya, UMK Kota Bekasi 2020 sebesar Rp4.589.708.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Ika Indah Yarti mengatakan, telah menyelesaikan rapat penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021 yang dihadiri oleh para dewan pengupahan kota (depeko), Selasa (17/11) malam."Sudah diputuskan bersama, UMK Kota Bekasi 2021 naik 4,21%," katanya.
Dalam penetapan UMK 2021, rapat berlangsung cukup alot lantaran perwakilan serikat buruh kekeuh meminta agar UMK 2021 Kota Bekasi dinaikkan sebesar 13,7% atau setara dengan Rp600.000. Namun berdasarkan penghitungan formula menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan PDB nasional 2020 ditemukan angka kenaikan hanya berkisar 3,27% atau setara dengan Rp150.000.
"Jadi itu kita ketemu angka 3,7% namun dirasa kurang karena angka penawaran dari serikat sendiri tinggi awalnya dari 13,7%. Sebaliknya itu dirasa oleh pengusaha sangat besar," ujarnya. (Baca juga; Pengamat Sebut Kebijakan Asimetris UMP DKI 2021 Sangat Tepat )
Dia menjelaskan, kenaikan 13,7% sangat memberatkan para anggota Depeko unsur Apindo Kota Bekasi. Setelah perdebatan cukup panjang, disepakati angka UMK 2021 ditetapkan naik 4,21%. "Naiknya 4,21% adalah tertahan di angka itu, yang tidak turun, yang pada akhirnya dia mengikuti," ucapnya.
Apabila dikonversikan, kenaikan 4,27% setara dengan Rp 193.000 sehingga gaji buruh pada 2021 mendatang direkomendasikan menjadi Rp4.782.935,64. "Kan (tahun) kemarin Rp4,5 juta. Jadinya sekitar Rp4,7 juta," ungkapnya. (Baca juga; UMP DKI Naik Rp4,4 Juta kecuali Kegiatan Usaha Terdampak Covid )
Selanjutnya, Disnaker Kota Bekasi akan membuat surat yang dilaporkan kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Kemudian, surat tersebut akan menjadi rekomendasi yang diajukan ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk segera ditetapkan dan mulai berlaku pada awal Januari 2021.
Ika menambahkan, dalam penetapanya pemerintah sempat melakukan rapat dewan pengupahan kota (depeko) secara setengah kamar untuk mengakomodir keinginan dua pihak, antara buruh dan Apindo Kota Bekasi. Setelah buruh bertahan cukup lama di angka kenaikan sebesar 13,7% atau sekitar Rp600.000.
Kemudian buruh menurunkan persentase menjadi 8,51%. Lalu kembali turun lagi jadi 7,74% dan bertahan di angka 5,03%. Pemerintah sendiri pada dasarnya mengajukan kenaikan hanya sebesar 3,27% dengan penghitungan formula menggunakan variabel inflasi dan PDB nasional.
Sementara perwakilan anggota depeko Bekasi dari elemen buruh, Rudolf mengatakan kesepakatan kenaikan di angka 4,27% terpaksa dilakukan secara voting. Terdapat dua pilihan voting kenaikan UMK 2021, yakni angka 4,21% dari pemerintah dan 5,03% yang diajukan buruh. "Angka yang kita voting ada dua angka, angka pemerintah dan angka serikat," katanya.
Rapat yang beranggotakan 29 orang dihadiri oleh 25 orang saja, yakni pemerintah sebanyak 12 orang, buruh dan Apindo sebanyak 6 orang dan akademisi 1 orang. Saat voting, tak satu pun perwakilan Apindo yang berpartisipasi.
Meski begitu, mereka tak melakukan walk out. Didapati hasil angka penghitungan pemerintah yakni kenaikan sebesar 4,21% mendapat suara terbanyak. Adapun Apindo mereka tetap berpegangan terhadap surat edaran kemenakertrans, sehingga pada saat voting suara berbanding 6 banding 13, serikat 6 suara, pemerintah 13 suara.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Ika Indah Yarti mengatakan, telah menyelesaikan rapat penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021 yang dihadiri oleh para dewan pengupahan kota (depeko), Selasa (17/11) malam."Sudah diputuskan bersama, UMK Kota Bekasi 2021 naik 4,21%," katanya.
Dalam penetapan UMK 2021, rapat berlangsung cukup alot lantaran perwakilan serikat buruh kekeuh meminta agar UMK 2021 Kota Bekasi dinaikkan sebesar 13,7% atau setara dengan Rp600.000. Namun berdasarkan penghitungan formula menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan PDB nasional 2020 ditemukan angka kenaikan hanya berkisar 3,27% atau setara dengan Rp150.000.
"Jadi itu kita ketemu angka 3,7% namun dirasa kurang karena angka penawaran dari serikat sendiri tinggi awalnya dari 13,7%. Sebaliknya itu dirasa oleh pengusaha sangat besar," ujarnya. (Baca juga; Pengamat Sebut Kebijakan Asimetris UMP DKI 2021 Sangat Tepat )
Dia menjelaskan, kenaikan 13,7% sangat memberatkan para anggota Depeko unsur Apindo Kota Bekasi. Setelah perdebatan cukup panjang, disepakati angka UMK 2021 ditetapkan naik 4,21%. "Naiknya 4,21% adalah tertahan di angka itu, yang tidak turun, yang pada akhirnya dia mengikuti," ucapnya.
Apabila dikonversikan, kenaikan 4,27% setara dengan Rp 193.000 sehingga gaji buruh pada 2021 mendatang direkomendasikan menjadi Rp4.782.935,64. "Kan (tahun) kemarin Rp4,5 juta. Jadinya sekitar Rp4,7 juta," ungkapnya. (Baca juga; UMP DKI Naik Rp4,4 Juta kecuali Kegiatan Usaha Terdampak Covid )
Selanjutnya, Disnaker Kota Bekasi akan membuat surat yang dilaporkan kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Kemudian, surat tersebut akan menjadi rekomendasi yang diajukan ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk segera ditetapkan dan mulai berlaku pada awal Januari 2021.
Ika menambahkan, dalam penetapanya pemerintah sempat melakukan rapat dewan pengupahan kota (depeko) secara setengah kamar untuk mengakomodir keinginan dua pihak, antara buruh dan Apindo Kota Bekasi. Setelah buruh bertahan cukup lama di angka kenaikan sebesar 13,7% atau sekitar Rp600.000.
Kemudian buruh menurunkan persentase menjadi 8,51%. Lalu kembali turun lagi jadi 7,74% dan bertahan di angka 5,03%. Pemerintah sendiri pada dasarnya mengajukan kenaikan hanya sebesar 3,27% dengan penghitungan formula menggunakan variabel inflasi dan PDB nasional.
Sementara perwakilan anggota depeko Bekasi dari elemen buruh, Rudolf mengatakan kesepakatan kenaikan di angka 4,27% terpaksa dilakukan secara voting. Terdapat dua pilihan voting kenaikan UMK 2021, yakni angka 4,21% dari pemerintah dan 5,03% yang diajukan buruh. "Angka yang kita voting ada dua angka, angka pemerintah dan angka serikat," katanya.
Rapat yang beranggotakan 29 orang dihadiri oleh 25 orang saja, yakni pemerintah sebanyak 12 orang, buruh dan Apindo sebanyak 6 orang dan akademisi 1 orang. Saat voting, tak satu pun perwakilan Apindo yang berpartisipasi.
Meski begitu, mereka tak melakukan walk out. Didapati hasil angka penghitungan pemerintah yakni kenaikan sebesar 4,21% mendapat suara terbanyak. Adapun Apindo mereka tetap berpegangan terhadap surat edaran kemenakertrans, sehingga pada saat voting suara berbanding 6 banding 13, serikat 6 suara, pemerintah 13 suara.
(wib)
Lihat Juga :
