Soal Kerumunan Massa Habib Rizieq, Ridwan Kamil Tegaskan Jabar Beda dengan Jakarta

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil angkat bicara soal tanggung jawabnya menangani kerumunan massa pendukung Habib Rizieq Shihab di Provinsi Jawa Barat.

Diketahui, kegiatan Habib Rizieq Shihab yang menimbulkan kerumunan sejak tiba di Tanah Air menjadi sorotan publik.

Bahkan, hal itupun diduga menjadi pemicu pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jabar, Irjen Rudy Sufahriadi.

Tidak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun harus berhadapan dengan institusi kepolisian. Anies diminta klarifikasinya terkait kerumunan massa pendukung Habib Rizieq oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.



Meski begitu, gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menegaskan bahwa penindakan terhadap kerumunan massa pendukung Habib Rizieq di Jabar, seperti yang sempat terjadi di kawasan Gadok, Megamendung, Kabupaten Bogor bukan merupakan kewenangan Pemprov Jabar.

Kang Emil menjelaskan, berbeda dengan Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jabar tidak memiliki wewenang penuh dalam menindak kerumunan massa tersebut. Pasalnya, pihaknya tidak memiliki kewenangan yang bersifat teknis.

"Tolong bedakan hierarki diskresi izin keramaian. Kalau Jakarta itu kan langsung Gubernurnya secara teknis, tapi kalau provinsi-provinsi di luar Jakarta, itu kewenangannya ada di bupati wali kota sebagai instrumen pemerintahan pertama dalam mengurusi izin-izin lokal kira-kira begitu," papar Kang Emil di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Selasa (17/11/2020).

"Makanya, sifat gubernur di luar Jakarta itu lebih baik koordinatif, bukan teknis karena teknis itu adanya di wali kota bupati," sambung Kang Emil menegaskan.

Kang Emil mengakui, pihaknya memang sudah menerbitkan peraturan gubernur (pergub) tentang protokol kesehatan yang di dalamnya memuat jenis-jenis pelanggaran, termasuk sanksinya.

Namun, dia kembali menegaskan bahwa pelaksanaan pergub tersebut diserahkan kepada bupati dan wali kota.

"Contoh, dulu saya imbau jangan buka dulu hiburan malam kan, tapi wali kota di Bekasi kan punya pandangan lain, ya itu diskresi namanya. Jadi, agak beda membandingkan hierarki yang ada di Jakarta dengan di Jawa Barat," katanya.

Disinggung tindakan tegas yang akan diambil pihaknya ke depan, Kang Emil menyatakan, sejak awal, pihaknya sebenarnya sudah menginstruksikan penindakan tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Namun, implementasinya di lapangan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

"Level ketegasan itu diserahkan kepada aparat. Ada sifat tegasnya dilobi, ada diimbau kemudian dilarang, ada tegasnya diusir, ada tegasnya apa itu kan nggak ada teknis kita," jelasnya. (Baca juga: Kapolda Jabar Dicopot, Ridwan Kamil: Sosok Irjen Rudy Sufahriadi Luar Biasa)

Kang Emil pun berharap, kasus kerumunan massa pendukung Habib Rizieq Shihab menjadi pelajaran semua pihak. (Baca juga: Ridwan Kamil Sudah Kirim Pesan kepada Habib Rizieq, Begini Bunyinya)

Dia menekankan, penanganan termasuk penindakan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 perlu partisipasi masyarakat dan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.

"Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat semuanya karena keberhasilan menangani COVID-19 itu perlu partisipasi publik. Kasihan ke polisinya kalau dari masyarakat tidak menaati, kan nanti yang disalahkan polisi lagi polisi lagi," tandasnya.