Bantuan Sembako Banyak yang Rusak, Legislator Ini Minta Ganti Uang Tunai
Minggu, 10 Mei 2020 - 17:59 WIB
loading...
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golkar, Edi Rusyandi. Foto/Dok.Pribadi
A
A
A
BANDUNG - Pemprov Jabar diminta segera membereskan persoalan data keluarga miskin penerima bantuan jaringan pengaman sosial COVID-19.
Jangan sampai karena data belum fix jadi menghambat proses pendistribusian. Padahal di lapangan masyarakat berharap agar bantuan tersebut segera diserahkan.
"Pendataan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar untuk alokasi bansos bagi masyarakat terdampak COVID-19 belum beres, sementara belanja sembako untuk bantuan sudah. Akibatnya bantuan paket sembako tertahan di daerah, karena data penerimanya masih belum jelas," kata anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat dari Dapil Kabupaten Bandung Barat (KBB) Edi Rusyandi, Minggu (10/5/2020).
Dia mencontohkan, informasi yang didapat di Kabupaten Garut ada lebih dari empat ton telur bantuan paket sembako dari gubernur yang telah membusuk dan harus diganti.
Bantuan sembako berupa beras, mie instan, telur, vitamin, minyak sayur, gula, dan terigu tersebut, rencananya untuk 47.983 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun hingga Sabtu (9/5/2020) masih tertahan di gudang Bulog Garut akibat data penerima belum valid.
Jika kondisi itu benar, maka pihaknya sangat menyayangkan sebab empat ton telur bukan barang yang sedikit. Itu menjadi bukti bahwa data yang dimiliki oleh pemprov masih abu-abu karena ada kekhawatiran terjadi duplikasi dengam data yang ada di pusat dan daerah.
Akibatnya, dengan kondisi ini maka masyarakat yang kesulitan akibat Covid-19 menjadi dirugikan karena bantuan tidak kunjung datang.
"Sangat disayangkan kalau ada empat ton telur membusuk, mubajir, dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi dana yang digunakan itu kan uang rakyat, bukan uang gubernur," kata Edi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PW GP Ansor Jawa Barat ini.
Menurutnya, kondisi ini jelas menimbulkan gejolak di masyarakat termasuk menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, kantor pos, dan pemerintah desa.
Ini juga menjadi bukti perencanaan yang tidak matang dari pemerintah provinsi, mulai dari data hingga proses pembelanjaan barang. Dirinya sudah mengingatkan gubernur agar skema bansos senilai Rp500.000 diberikan seluruhnya secara tunai.
Selain mudah dalam pendistribusian juga tidak akan ada risiko busuk seperti bentuk barang. Kemudian dengan semua tunai, maka akan membantu pergerakan ekonomi masyarakat di bawah.
Sementara kalau pakai pabrikan, pedagang kecil dibawah gigit jari. Belum lagi proses quality control andaikan barang-barang tersebut tidak sesuai standar, siapa yang akan bertanggung jawab.
"Mekanisme yang dipakai Pemprov Jabar sekarang ini bisa merusak sistem ekonomi masyarakat. Jika telor diborong pemerintah, harga telor dipasaran bisa jadi mahal. Demikian juga beras, jika pakai beras impor, harga beras lokal hancur. Makanya sedari awal saya usul agar bantuan ini semuanya berbentuk tunai (uang)," pungkasnya.
Jangan sampai karena data belum fix jadi menghambat proses pendistribusian. Padahal di lapangan masyarakat berharap agar bantuan tersebut segera diserahkan.
"Pendataan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar untuk alokasi bansos bagi masyarakat terdampak COVID-19 belum beres, sementara belanja sembako untuk bantuan sudah. Akibatnya bantuan paket sembako tertahan di daerah, karena data penerimanya masih belum jelas," kata anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat dari Dapil Kabupaten Bandung Barat (KBB) Edi Rusyandi, Minggu (10/5/2020).
Dia mencontohkan, informasi yang didapat di Kabupaten Garut ada lebih dari empat ton telur bantuan paket sembako dari gubernur yang telah membusuk dan harus diganti.
Bantuan sembako berupa beras, mie instan, telur, vitamin, minyak sayur, gula, dan terigu tersebut, rencananya untuk 47.983 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun hingga Sabtu (9/5/2020) masih tertahan di gudang Bulog Garut akibat data penerima belum valid.
Jika kondisi itu benar, maka pihaknya sangat menyayangkan sebab empat ton telur bukan barang yang sedikit. Itu menjadi bukti bahwa data yang dimiliki oleh pemprov masih abu-abu karena ada kekhawatiran terjadi duplikasi dengam data yang ada di pusat dan daerah.
Akibatnya, dengan kondisi ini maka masyarakat yang kesulitan akibat Covid-19 menjadi dirugikan karena bantuan tidak kunjung datang.
"Sangat disayangkan kalau ada empat ton telur membusuk, mubajir, dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi dana yang digunakan itu kan uang rakyat, bukan uang gubernur," kata Edi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PW GP Ansor Jawa Barat ini.
Menurutnya, kondisi ini jelas menimbulkan gejolak di masyarakat termasuk menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, kantor pos, dan pemerintah desa.
Ini juga menjadi bukti perencanaan yang tidak matang dari pemerintah provinsi, mulai dari data hingga proses pembelanjaan barang. Dirinya sudah mengingatkan gubernur agar skema bansos senilai Rp500.000 diberikan seluruhnya secara tunai.
Selain mudah dalam pendistribusian juga tidak akan ada risiko busuk seperti bentuk barang. Kemudian dengan semua tunai, maka akan membantu pergerakan ekonomi masyarakat di bawah.
Sementara kalau pakai pabrikan, pedagang kecil dibawah gigit jari. Belum lagi proses quality control andaikan barang-barang tersebut tidak sesuai standar, siapa yang akan bertanggung jawab.
"Mekanisme yang dipakai Pemprov Jabar sekarang ini bisa merusak sistem ekonomi masyarakat. Jika telor diborong pemerintah, harga telor dipasaran bisa jadi mahal. Demikian juga beras, jika pakai beras impor, harga beras lokal hancur. Makanya sedari awal saya usul agar bantuan ini semuanya berbentuk tunai (uang)," pungkasnya.
(awd)
Lihat Juga :
