Anggota DPRD Sulsel Pantau Penanganan COVID-19 di Kabupaten dan Kota

PALOPO - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai turun melakukan pemantauan penanganan COVID-19 di seluruh kabupaten dan kota di Sulsel.

Khusus di Luwu Raya, ada beberapa anggota DPRD Provinsi Sulsel yang mulai melaksanakan tugasnya, di antaranya Andi Hatta Marakarma dan Rahmat Kasjim.

Mengawali tugas mereka, kedua legislator provinsi ini mendatangi sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Palopo, Jumat (8/5/2020) siang.

Dikatakan Andi Hatta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyiapkan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk menangani pandemi yang disebabkan virus asal Wuhan, China ini.

Anggaran ini kata mantan Bupati Luwu Timur dua periode ini, diperuntukan penanganan kesehatan warga dan mengangani persoalan sosial yang dialami masyarakat di tengah pandemi.

"Kami anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan diperintah turun memantau sejauh mana penanganan percepatan COVID-19 di daerah atau dapil masing-masing, saya di Palopo bersama Rahmat Kasjim," ujarnya.

"Setelah ini kami akan lanjut ke Luwu Utara dan daerah lainnya. Tugas kami di sini, mencari data, apa saja yang menjadi kendala pemerintah daerah, kabupaten dan kota khususnya di Luwu Raya. Bukan hanya persoalan kesehatan tetapi juga persoalan sosial masyarakat," ujarnya.



Andi Hatta bersama Rahmat Kasjim berharap, tim gugus di setiap daerah di Luwu Raya memiliki data dari lapangan terkait kendala dan rencana strategis dalam percepatan penanganan COVID-19 di wilayahnya.

"Data ini sangat penting karena akan menjadi bahan, baik evaluasi maupun bahan dalam proses penganggaran oleh pemerintah provinsi ke depannya," jelasnya.

Wakil Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso (RMB) didampingi tim gugus percepatan menyambut kedatangan keduanya dan menyampaikan data-data yang dibutuhkan.

"Kami berharap anggota DPRD provinsi melanjutkan perhatian mereka untuk dapil masing-masing. Dan kami berterima kasih atas kerja samanya selama ini. Seluruh laporan, penanganan COVID-19 di Kota Palopo akan kami sampaikan ke Gubernur Sulsel termasuk ke DPRD Sulsel jika memang dibutuhkan," kuncinya.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo secara khusus menganggarkan Rp17,9 miliar untuk penanganan COVID-19 tahun ini.

Sekretaris Gugus Tugas, Taufik yang juga Plt Kadis Kesehatan Palopo, yang menyebutkan angka ini diambil dari anggaran SKPD yang digeser sekira 50 persen dalam program realokasi dan refocusing APBD-P Palopo TA 2020 ini.



"Anggaran penanganan COVID-19 di Palopo sekira Rp17, 937 miliar. Anggaran tersebut dibagi dalam 3 item utama. Pertama penanganan kesehatan dengan porsi paling banyak sekitar 60 persen menyusul penanganan dampak ekonomi sekitar 31 persen dan jaring pengaman sosial sekitar 9 persen," sebutnya.