Kadisnaker Jatim Minta Buruh Memahami Tidak Naiknya UMP
Selasa, 27 Oktober 2020 - 17:01 WIB
loading...
Ilustrasi upah minimun provinsi (UMP). Foto/Dok
A
A
A
SURABAYA - Pemerintah memutuskan pada 2021 tidak ada kenaikan upah bagi pekerja. Hal itu tertuang dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah Nomor M/11/HK.04/2020.SE ini mengatur Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19 .
SE tersebut yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Dalam surat edaran tersebut,pemerintah memutuskan upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan alias setara dengan upah minimum tahun ini. (Baca juga: Menaker Terbitkan SE, Upah Minimum 2021 Dipastikan Tidak Berubah )
Keputusan itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional. (Baca juga: Sempat Terhambat Pandemi, 503 WNI Berhasil Dipulangkan dari Malaysia )
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Himawan Estu Bagijo membenarkan bahwa pemerintah pusat telah memutuskan penetapan upah minimum 2021 tidak naik atau sama seperti 2020. Namun penetapan untuk di provinsi merupakan kewenangan gubernur.
“Kami sepakat dengan keluarnya kepmenaker. Karena kita tahu saat ini saat pandemi. Perusahan-perusahan juga masih memikirkan bagaimana membayar dengan upah minimum regional (UMR) saat ini. Saya pikir teman-teman karyawan dan buruh memahami situasi saat ini. Berikan kami waktu untuk kembali dalam pemulihan ekonomi,” kata dia, Selasa (27/10/2020).
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim berharap penetapan upah minimum provinsi (UMP) oleh Gubernur Jatim akhir bulan ini bisa seirama dengan keputusan pemerintah pusat demi pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
“Pengusaha di Kadin sepakat dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan soal upah minimum 2021 tidak naik atau sama dengan 2020,” kata Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto.
Menurut dia, saat ini para karyawan dan buruh pun akan bisa memahami situasi pandemi yang membutuhkan waktu untuk pulih. Jika UMP tahun depan tidak naik, kata dia, setidaknya ada kesempatan untuk memulihkan ekonomi Jatim yang sempat kontraksi -5,9% pada triwulan II 2020. “Jika kondisi yang berat ini ditambah dengan beban kenaikan upah,pasti industri tambah kelimpungan,” kata dia.
SE tersebut yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Dalam surat edaran tersebut,pemerintah memutuskan upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan alias setara dengan upah minimum tahun ini. (Baca juga: Menaker Terbitkan SE, Upah Minimum 2021 Dipastikan Tidak Berubah )
Keputusan itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional. (Baca juga: Sempat Terhambat Pandemi, 503 WNI Berhasil Dipulangkan dari Malaysia )
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Himawan Estu Bagijo membenarkan bahwa pemerintah pusat telah memutuskan penetapan upah minimum 2021 tidak naik atau sama seperti 2020. Namun penetapan untuk di provinsi merupakan kewenangan gubernur.
“Kami sepakat dengan keluarnya kepmenaker. Karena kita tahu saat ini saat pandemi. Perusahan-perusahan juga masih memikirkan bagaimana membayar dengan upah minimum regional (UMR) saat ini. Saya pikir teman-teman karyawan dan buruh memahami situasi saat ini. Berikan kami waktu untuk kembali dalam pemulihan ekonomi,” kata dia, Selasa (27/10/2020).
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim berharap penetapan upah minimum provinsi (UMP) oleh Gubernur Jatim akhir bulan ini bisa seirama dengan keputusan pemerintah pusat demi pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
“Pengusaha di Kadin sepakat dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan soal upah minimum 2021 tidak naik atau sama dengan 2020,” kata Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto.
Menurut dia, saat ini para karyawan dan buruh pun akan bisa memahami situasi pandemi yang membutuhkan waktu untuk pulih. Jika UMP tahun depan tidak naik, kata dia, setidaknya ada kesempatan untuk memulihkan ekonomi Jatim yang sempat kontraksi -5,9% pada triwulan II 2020. “Jika kondisi yang berat ini ditambah dengan beban kenaikan upah,pasti industri tambah kelimpungan,” kata dia.
(nth)
