Buruh Jawa Barat Tuntut Kenaikan Upah 8% pada 2021
Senin, 26 Oktober 2020 - 15:58 WIB
loading...
Buruh Jawa Barat menuntut kenaikan upah 8 persen pada 2021.Foto/ilustrasi
A
A
A
BANDUNG - Buruh Jawa Jawa Barat menuntut kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2021 minimal sebesar 8%. Kenaikan tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi saat ini.
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Provinsi Jawa Barat Roy Jinto Ferianto mengatakan, tuntutan ini seiring akan segera disahkannya UMP 2021 pada tanggal 1 November 2020 oleh Gubernur Jabar. Serta penetapan UMK paling lambat 21 November 2020.
Rencananya, rapat pleno untuk menentukan UMP tahun 2021 di Jabar akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2020. "Kami menolak UMP 2021 dengan alasan bahwa yang berlaku di Jawa Barat adalah UMK dan UMSK. Jawa Barat tidak membutuhkan UMP," kata Roy, Senin (26/10/2020).
(Baca juga: Ada 44 Titik Lokasi Rawan Bencana di Sepanjang Rel KA di Jabar, Ini Rinciannya )
Buruh, kata dia, juga menuntut kenaikan UMK Tahun 2021 minimal sebesar 8%. Dengan dasar pertimbangan kenaikkan upah 5 tahun terakhir sejak adanya PP 78 THN 2015 rata-rata 5% dan proyeksi pertumbuhan ekonomi ditahun 2021. Di mana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 2021 bisa dijadikan dasar untuk menetapkan upah minimum tahun 2021.
Roy juga meminta revisi SK UMSK Bakasi dan Bogor tahun 2020. Karena yang ditetapkan oleh Gubernur tidak sesuai dengan rekomendasi Bupati dan walikota Bekasi dan Bogor. Banyak kode KBLI yang dihapus serta berlakunya UMSK dalam Keputusan Gubernur sejak tanggal ditetapkan.
(Baca juga: Buka Jasa Endorse, Ridwan Kamil Mulai Garap Puluhan Merek Lokal di Pulau Jawa )
"Dengan demikian maka kenaikkan Upah Minimum untuk daerah yang ada diktum tersebut hanya naik sejak Oktober hingga Desember 2020, sedangkan prinsip upah minimum itu berlaku sejak Januari 2020," tegas dia.
Buruh juga menuntut UMSK Karawang tahun 2020 sesuai rekomendasi Bupati. Karena hasil rapat pleno Depeprov Jabar kemarin, tidak sesuai dengan rekomendasi Bupati Karawang. Banyak perusahaan yang tidak masuk dalam berita acara Depeprov Jabar ke Gubernur
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Provinsi Jawa Barat Roy Jinto Ferianto mengatakan, tuntutan ini seiring akan segera disahkannya UMP 2021 pada tanggal 1 November 2020 oleh Gubernur Jabar. Serta penetapan UMK paling lambat 21 November 2020.
Rencananya, rapat pleno untuk menentukan UMP tahun 2021 di Jabar akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2020. "Kami menolak UMP 2021 dengan alasan bahwa yang berlaku di Jawa Barat adalah UMK dan UMSK. Jawa Barat tidak membutuhkan UMP," kata Roy, Senin (26/10/2020).
(Baca juga: Ada 44 Titik Lokasi Rawan Bencana di Sepanjang Rel KA di Jabar, Ini Rinciannya )
Buruh, kata dia, juga menuntut kenaikan UMK Tahun 2021 minimal sebesar 8%. Dengan dasar pertimbangan kenaikkan upah 5 tahun terakhir sejak adanya PP 78 THN 2015 rata-rata 5% dan proyeksi pertumbuhan ekonomi ditahun 2021. Di mana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 2021 bisa dijadikan dasar untuk menetapkan upah minimum tahun 2021.
Roy juga meminta revisi SK UMSK Bakasi dan Bogor tahun 2020. Karena yang ditetapkan oleh Gubernur tidak sesuai dengan rekomendasi Bupati dan walikota Bekasi dan Bogor. Banyak kode KBLI yang dihapus serta berlakunya UMSK dalam Keputusan Gubernur sejak tanggal ditetapkan.
(Baca juga: Buka Jasa Endorse, Ridwan Kamil Mulai Garap Puluhan Merek Lokal di Pulau Jawa )
"Dengan demikian maka kenaikkan Upah Minimum untuk daerah yang ada diktum tersebut hanya naik sejak Oktober hingga Desember 2020, sedangkan prinsip upah minimum itu berlaku sejak Januari 2020," tegas dia.
Buruh juga menuntut UMSK Karawang tahun 2020 sesuai rekomendasi Bupati. Karena hasil rapat pleno Depeprov Jabar kemarin, tidak sesuai dengan rekomendasi Bupati Karawang. Banyak perusahaan yang tidak masuk dalam berita acara Depeprov Jabar ke Gubernur
(msd)
Lihat Juga :
