Koordinasi, Jalan Keluar Kebutuhan Pegawai di Daerah Pemekaran
loading...
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) menerima audiensi Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam rangka silahturahmi di Ruang Rapat Griya Agung Sumsel, Minggu (25/10/2020).
A
A
A
PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) menerima audiensi Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam rangka silahturahmi di Ruang Rapat Griya Agung Sumsel, Minggu (25/10/2020).
Kedatangan Kepala Kantor Regional VII BKN, Magri Prayitno, beserta jajaran disambut baik oleh HD. Dalam kesempatan tersebut, HD mengungkapkan keinginannya agar kedepan Provinsi Sumsel dapat menjadi role model ketertiban pegawai di Indonesia. "Untuk mewujudkan keinginan itu tentunya harus dimulai dengan koordinasi dan komunikasi yang baik. Makanya Saya apresiasi sekali pertemuan hari ini", ucap HD.
Menurut HD koordinasi dan komunikasi sangat diperlukan oleh kedua belah pihak, termasuk bagi dirinya yang merupakan Pembina Kepegawaian di daerah. Dengan koordinasi yang baik itu diharapkan peran BKN sebagai instrumen pemerintah pusat dapat semakin memperlancar jalannya roda pemerintahan di daerah.
Seperti dijelaskan Gubernur HD, Sumsel merupakan provinsi yang terdiri dari 17 Kab/kota, 10 di antaranya adalah daerah pemekaran seperti misalnya Kabupaten Ogan Ilir (OI), Empat Lawang, Pali, Banyuasin, Prabumulih, Muratara dan banyak lagi lainnya. "Saya ini pernah jadi Bupati daerah pemekaran jadi paham betul bahwa daerah-daerah itu banyak kekurangan pegawai atau jumlah pegawai yang tidak proporsional. Nah dengan terjalinnya koordinasi seperti ini semoga ada jalan keluarnya dan tidak ada yang tersumbat," jelas HD.
Sementara itu, Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang yang baru Margi Prayitno mengungkapkan sangat berterimakasih karena Gubernur Sumsel sudah mau meluangkan akhir pekannya untuk menerima kedatangan mereka untuk bersilaturahmi. Ia berharap setelah pertemuan ini akan terjalin sinergitas yang baik di antara keduanya. Terutama dalam menciptakan ketertiban pegawai.
Turut hadir Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Sumsel Prof. Edward Juliartha, Kepala BKD Provinsi Sumsel Nora Elisya.
Kedatangan Kepala Kantor Regional VII BKN, Magri Prayitno, beserta jajaran disambut baik oleh HD. Dalam kesempatan tersebut, HD mengungkapkan keinginannya agar kedepan Provinsi Sumsel dapat menjadi role model ketertiban pegawai di Indonesia. "Untuk mewujudkan keinginan itu tentunya harus dimulai dengan koordinasi dan komunikasi yang baik. Makanya Saya apresiasi sekali pertemuan hari ini", ucap HD.
Menurut HD koordinasi dan komunikasi sangat diperlukan oleh kedua belah pihak, termasuk bagi dirinya yang merupakan Pembina Kepegawaian di daerah. Dengan koordinasi yang baik itu diharapkan peran BKN sebagai instrumen pemerintah pusat dapat semakin memperlancar jalannya roda pemerintahan di daerah.
Seperti dijelaskan Gubernur HD, Sumsel merupakan provinsi yang terdiri dari 17 Kab/kota, 10 di antaranya adalah daerah pemekaran seperti misalnya Kabupaten Ogan Ilir (OI), Empat Lawang, Pali, Banyuasin, Prabumulih, Muratara dan banyak lagi lainnya. "Saya ini pernah jadi Bupati daerah pemekaran jadi paham betul bahwa daerah-daerah itu banyak kekurangan pegawai atau jumlah pegawai yang tidak proporsional. Nah dengan terjalinnya koordinasi seperti ini semoga ada jalan keluarnya dan tidak ada yang tersumbat," jelas HD.
Sementara itu, Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang yang baru Margi Prayitno mengungkapkan sangat berterimakasih karena Gubernur Sumsel sudah mau meluangkan akhir pekannya untuk menerima kedatangan mereka untuk bersilaturahmi. Ia berharap setelah pertemuan ini akan terjalin sinergitas yang baik di antara keduanya. Terutama dalam menciptakan ketertiban pegawai.
Turut hadir Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Sumsel Prof. Edward Juliartha, Kepala BKD Provinsi Sumsel Nora Elisya.
(alf)
Explore More