Membelot di Pilkada 2020, Lima Kader PDIP di Jateng Dipecat

SEMARANG - PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah bertindak tegas terhadap kadernya yang membelot di Pilkada Serentak 2020. Itu dibuktikan dengan pemecatan lima kader PDIP yang berkhianat dalam pertarungan Pilkada 2020. Kelima kader tersebut berasal dari Kabupaten Semarang, Blora, Demak, dan Klaten.

Sekretaris DPD PDIP Jateng, Bambang Kusriyanto menyebutkan lima kader tersebut adalah Bupati Semarang Mundjirin dan anaknya, Biena Munawar Hatta (Kabupaten Semarang), Dwi Astutiningsih (Blora), Mugiyono (Demak), dan Harjanta (Klaten).
(Baca juga: Dipecat PDIP, Bupati Semarang Mundjirin Pasrah)

Surat pemecatan para kader tersebut telah diturunkan DPP PDIP. "Mereka dianggap tidak patuh dan tidak tegak lurus terhadap rekomendasi partai saat pilkada," ungkap Bambang, Jumat (23/10/2020). (Baca juga: (Baca juga: Keluarga Tak Menyangka, Eko Pembunuh Wanita di Mobil yang Terbakar)

Para kader tersebut dipecat karena maju pilkada melawan pasangan calon (paslon) yang diusung PDIP. Dua lainnya mendukung anggota keluarga maju sebagai calon bupati.

Bupati Semarang Mundjirin disanksi karena dianggap mendukung istrinya, Bintang Narsasi maju di Pilkada Kabupaten Semarang. Begitu juga Biena Munawar Hatta, anak Mundjirin. Anggota DPRD Kabupaten Semarang tersebut dianggap memberi jalan ke ibunya maju. Padahal PDIP mengusung paslon Ngesti Nugraha-Basari (Ngebas) di Pilkada Kabupaten Semarang.

Sementara Dwi Astutiningsih dipecat karena maju di Pilkada Blora melalui Partai Demokrat. Padahal PDIP telah mengusung Arif Rohman-Tri Yuli Setyowati.

Sedangkan Mugiyono juga maju sebagai Calon Bupati Demak dengan menggandeng Badarudin Ma'shum (Gus Bad). Mugiyono yang kini kader Gerindra memilih menyeberang setelah PDIP memberikan rekom ke Eistianah-Ali Makhsun.

Terakhir Harjanta dipecat karena maju Pilkada Klaten melalui partai lain. Dia melawan jagoan PDIP, Sri Mulyani-Yoga Hardaya.

Bambang Kusriyanto menyatakan para kader tersebut diberi sanksi pemecatan karena dianggap melakukan pelanggaran berat. "Melanggar disiplin partai dan tidak mengawal rekomendasi pada Pilkada. Justru malah maju dari partai lain," kata Ketua DPRD Jateng ini.

Dia membantah anggapan di Pilkada tahun ini banyak kader PDIP yang membelot. "Kalau lima, saya rasa tidak banyak dibanding jumlah kader se-Jateng. Lagipula bukan soal banyak sedikitnya yang dipecat, tapi lebih pada konsekuensi menjadi kader wajib mengawal keputusan partai," pungkasnya.