APBD 2021 Kota Makassar Diproyeksikan Menurun
Kamis, 22 Oktober 2020 - 09:06 WIB
loading...
Ilustrasi. Foto: SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengaku sudah menyetor draf kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2021 ke DPRD .
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Rahmat Mappatoba mengatakan, asumsi proyeksi anggaran di 2021 sedikit mengalami perubahan. Itu dikarenakan dampak pandemi COVID-19 dinilai masih akan berlangsung hingga dua tahun ke depan.
"Kita sudah kirim draf rancangan KUA-PPAS 2021 ke dewan, tinggal tunggu jadwal pembahasan. Kita fokus ke berbagai sektor khususnya pemulihan ekonomi ," kata Rahmat, kepada SINDOnews, Rabu (21/10/2020).
Baca juga: Revitalisasi Anjungan Pantai Losari Tunggu Persetujuan Kemendagri
Diakui Rahmat, proyeksi APBD 2021 mengalami penurunan. Begitu pula dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar diproyeksikan lebih dari Rp1 triliun.
Pada APBD 2020, target PAD Kota Makassar mencapai Rp1,7 triliun. Namun, target itu turun drastis hingga Rp900 miliar akibat refocusing. Begitu juga dengan dana dari pusat yang mencapai Rp1,8 triliun.
"Asumsi kita PAD masih di atas Rp1 triliun. Cuma kalau dana pusat memang ada tapi pasti mengalami penurunan," tutur Rahmat.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Hadija Iriani mengatakan, proyeksi APBD 2021 tidak jauh beda dengan tahun ini. Meski diakui mengalami penurunan akibat pandemi.
Jika merujuk pada APBD 2020, anggaran pendapatan Kota Makassar mencapai Rp4,1 triliun. Rinciannya, PAD Rp1,7 triliun, dana perimbangan Rp1,8 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah Rp537 miliar.
Sedangkan, untuk anggaran belanja daerah berkisar Rp4,2 triliun. Rinciannya, Rp1,6 triliun belanja tidak langsung dan Rp2,5 belanja langsung.
"Proyeksi kita sama dengan APBD 2020, ini masih sebatas rancangan. Jika pemkot dan dewan sepakat kita lanjutkan ke pembahasa APBD 2021," ujarnya.
Sementara, Anggota Banggar DPRD Makassar , Mario David mengaku belum menerima draf KUA-PPAS untuk tahun anggaran 2021. Meski begitu, ia meminta kepada pemkot Makassar untuk menyusun program yang output dan outcomenya langsung dirasakan masyarakat.
Baca juga: Dewan Minta Pemkot Benahi Drainase Sebelum Musim Hujan Tiba
"Buat program yang manfaatnya langsung dinikmati masyarakat. Jadi tidak apa-apa jangka pendek dulu, jangka panjang nantilah," ujar Mario.
Meski begitu, proyek-proyek fisik yang sempat diusul di APBD-P dan dinilai memiliki asas manfaat jangka panjang tetap menjadi pertimbangan. Itupun jika proyeksi anggaran pemkot Makassar memadai.
"Sebagian jangka pendek, sebagian lagi jangka panjang itu boleh. Jadi jangan semua program jangka panjang dan kita tinggalkan jangka pendek yang dirasakan langsung manfaatnya. Seperti, kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi rakyat," paparnya.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Rahmat Mappatoba mengatakan, asumsi proyeksi anggaran di 2021 sedikit mengalami perubahan. Itu dikarenakan dampak pandemi COVID-19 dinilai masih akan berlangsung hingga dua tahun ke depan.
"Kita sudah kirim draf rancangan KUA-PPAS 2021 ke dewan, tinggal tunggu jadwal pembahasan. Kita fokus ke berbagai sektor khususnya pemulihan ekonomi ," kata Rahmat, kepada SINDOnews, Rabu (21/10/2020).
Baca juga: Revitalisasi Anjungan Pantai Losari Tunggu Persetujuan Kemendagri
Diakui Rahmat, proyeksi APBD 2021 mengalami penurunan. Begitu pula dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar diproyeksikan lebih dari Rp1 triliun.
Pada APBD 2020, target PAD Kota Makassar mencapai Rp1,7 triliun. Namun, target itu turun drastis hingga Rp900 miliar akibat refocusing. Begitu juga dengan dana dari pusat yang mencapai Rp1,8 triliun.
"Asumsi kita PAD masih di atas Rp1 triliun. Cuma kalau dana pusat memang ada tapi pasti mengalami penurunan," tutur Rahmat.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Hadija Iriani mengatakan, proyeksi APBD 2021 tidak jauh beda dengan tahun ini. Meski diakui mengalami penurunan akibat pandemi.
Jika merujuk pada APBD 2020, anggaran pendapatan Kota Makassar mencapai Rp4,1 triliun. Rinciannya, PAD Rp1,7 triliun, dana perimbangan Rp1,8 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah Rp537 miliar.
Sedangkan, untuk anggaran belanja daerah berkisar Rp4,2 triliun. Rinciannya, Rp1,6 triliun belanja tidak langsung dan Rp2,5 belanja langsung.
"Proyeksi kita sama dengan APBD 2020, ini masih sebatas rancangan. Jika pemkot dan dewan sepakat kita lanjutkan ke pembahasa APBD 2021," ujarnya.
Sementara, Anggota Banggar DPRD Makassar , Mario David mengaku belum menerima draf KUA-PPAS untuk tahun anggaran 2021. Meski begitu, ia meminta kepada pemkot Makassar untuk menyusun program yang output dan outcomenya langsung dirasakan masyarakat.
Baca juga: Dewan Minta Pemkot Benahi Drainase Sebelum Musim Hujan Tiba
"Buat program yang manfaatnya langsung dinikmati masyarakat. Jadi tidak apa-apa jangka pendek dulu, jangka panjang nantilah," ujar Mario.
Meski begitu, proyek-proyek fisik yang sempat diusul di APBD-P dan dinilai memiliki asas manfaat jangka panjang tetap menjadi pertimbangan. Itupun jika proyeksi anggaran pemkot Makassar memadai.
"Sebagian jangka pendek, sebagian lagi jangka panjang itu boleh. Jadi jangan semua program jangka panjang dan kita tinggalkan jangka pendek yang dirasakan langsung manfaatnya. Seperti, kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi rakyat," paparnya.
(luq)
Lihat Juga :
