Dampak Covid 19, Sri Mulyani: Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia Meningkat
Kamis, 07 Mei 2020 - 11:39 WIB
loading...
A
A
A
Oleh karena itu, ia mengatakan belanja bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu upaya untuk bisa menjaga agar kemiskinan tidak semakin melonjak akibat pandemi Covid-19, yang menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penurunan kegiatan ekonomi termasuk sektor informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Dari Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditargetkan 4,8%-5%, dengan Covid-19 maka apa yang dilakukan pemerintah? Dari Kemenaker sudah muncul angka pengangguran melonjak 2 juta hanya dalam kurun waktu 1,5 bulan ini. Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan berbagai langkah-langkah untuk jaga daya tahan dunia usaha dan langkah-langkah agar mereka tidak lakukan PHK," jelas Sri Mulyani.
Ia menegaskan hal ini memang tidak mudah. Sri Mulyani mengatakan, "kalau di berbagai negara, mereka memberi insentif ke perusahaan agar tidak PHK, seperti insentif pembayaran gaji ke perusahaan untuk subsidi dari pemerintah. Tapi itu untuk negara relatif kaya, Singapura juga bayar gaji ke perusahaan asal tidak PHK."
Hal tersebut, menurut Sri Mulyani, memang bisa menjadi pelajaran, namun dari segi kemampuan APBN untuk menanggung itu semua ada batas.
"Kita sekarang fokus pada Prakerja yang diharapkan bisa cover 5,6 juta yang bentuknya setengah bansos. Kami tingkatkan bersama Kemnaker langkah-langkah untuk tangani lonjakan pengangguran," pungkasnya.
"Dari Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditargetkan 4,8%-5%, dengan Covid-19 maka apa yang dilakukan pemerintah? Dari Kemenaker sudah muncul angka pengangguran melonjak 2 juta hanya dalam kurun waktu 1,5 bulan ini. Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan berbagai langkah-langkah untuk jaga daya tahan dunia usaha dan langkah-langkah agar mereka tidak lakukan PHK," jelas Sri Mulyani.
Ia menegaskan hal ini memang tidak mudah. Sri Mulyani mengatakan, "kalau di berbagai negara, mereka memberi insentif ke perusahaan agar tidak PHK, seperti insentif pembayaran gaji ke perusahaan untuk subsidi dari pemerintah. Tapi itu untuk negara relatif kaya, Singapura juga bayar gaji ke perusahaan asal tidak PHK."
Hal tersebut, menurut Sri Mulyani, memang bisa menjadi pelajaran, namun dari segi kemampuan APBN untuk menanggung itu semua ada batas.
"Kita sekarang fokus pada Prakerja yang diharapkan bisa cover 5,6 juta yang bentuknya setengah bansos. Kami tingkatkan bersama Kemnaker langkah-langkah untuk tangani lonjakan pengangguran," pungkasnya.
(vit)
Lihat Juga :
