Puluhan Ribu Buruh Bergerak Dari Ahmad Yani Menuju Gedung Grahadi
Kamis, 08 Oktober 2020 - 15:15 WIB
loading...
Puluhan ribu buruh dari berbagai elemen turun ke jalan menolak Omnibus Law. FOTO: SINDOnews/Lukman Hakim
A
A
A
SURABAYA - Puluhan ribu buruh dari berbagai elemen yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur (Jatim) sekitar pukul 14.45 WIB bergerak dari Graha Pangeran Jalan Ahmad Yani hingga Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo.
Sambil berjalan kaki, mereka meneriakkan yel-yel menolak pengesahan UU Omnibus Law. Saking banyaknya buruh, jalan frontage sisi barat macet total dan digunakan sebagai area aksi. (Baca juga : Bundaran Waru Macet Total, Massa Berkumpul di Jalan A Yani )
"Kami menolak Omnibus Law karena telah mencederai hak-hak pekerja," teriak salah satu orator. Sebagian massa aksi, melakukan aksi jalan kaki ini menempuh jarak sekitar 8 kilometer. (Baca juga : Ricuh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Malang, 1 Bus Polisi Rusak )
Dalam aksi ini, Getol Jatim menuntut agar UU Omnibus Law tersebut dicabut. Mereka juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menganulir undang-undang itu. "Pemerintah dan DPR harus membatalkan Omnibus Law," kata penanggung jawab aksi Getol Jatim, Andy Irfan Junaedi.
Sambil berjalan kaki, mereka meneriakkan yel-yel menolak pengesahan UU Omnibus Law. Saking banyaknya buruh, jalan frontage sisi barat macet total dan digunakan sebagai area aksi. (Baca juga : Bundaran Waru Macet Total, Massa Berkumpul di Jalan A Yani )
"Kami menolak Omnibus Law karena telah mencederai hak-hak pekerja," teriak salah satu orator. Sebagian massa aksi, melakukan aksi jalan kaki ini menempuh jarak sekitar 8 kilometer. (Baca juga : Ricuh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Malang, 1 Bus Polisi Rusak )
Dalam aksi ini, Getol Jatim menuntut agar UU Omnibus Law tersebut dicabut. Mereka juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menganulir undang-undang itu. "Pemerintah dan DPR harus membatalkan Omnibus Law," kata penanggung jawab aksi Getol Jatim, Andy Irfan Junaedi.
(nun)
Lihat Juga :
