Pilkada Tangsel, Bawaslu Catat 17 Pelanggaran Pasangan Calon
loading...
Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
TANGERANG SELATAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mencatat total pelanggaran Pilkada Kota Tangsel hingga saat ini sebanyak 17 kasus. Terdiri dari 7 laporan warga, 7 temuan oleh Bawaslu Kota Tangsel, dan 3 temuan dari Panwascam.
Dari total 17 kasus itu, ada dua pelanggaran tertinggi. Pertama adalah netralitas ASN dan kedua soal administrasi.
Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kota Tangsel Ahmad Jazuli mengatakan, total dugaan pelanggaran Pilkada Tangsel sejak awal hingga saat ini ada l7 laporan.
"Rician laporannya ada 7 laporan temuan, 7 temuan, dan dari Panwascam ada 3. Masalahnya variatif ada pidana, ASN, dan administrasi," kata Jazuli, di kantor Bawaslu, Minggu (4/10/2020). (Baca juga: KPU Akui Masa Kampanye Paling Krusial dalam Tahapan Pilkada)
Dari total 17 laporan yang masuk itu, dugaan pelanggaran netralitas ASN dan administrasi masih mendominasi. Semua kasus pun sudah ditangani. Namun, tidak ada yang sampai dijatuhkan kepada pasangan calon.
"Dari total 17 kasus ini, yang pidana ada 6, semuanya sudah sampai proses putusan. Tetapi ada yang dihentikan di pembahasan pertama dan kedua Gakkumdu," tukasnya. (Baca juga: Kampanye di Pilkada Depok Masih Banyak Melanggar Protokol Kesehatan)
Dari total 17 kasus itu, ada dua pelanggaran tertinggi. Pertama adalah netralitas ASN dan kedua soal administrasi.
Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kota Tangsel Ahmad Jazuli mengatakan, total dugaan pelanggaran Pilkada Tangsel sejak awal hingga saat ini ada l7 laporan.
"Rician laporannya ada 7 laporan temuan, 7 temuan, dan dari Panwascam ada 3. Masalahnya variatif ada pidana, ASN, dan administrasi," kata Jazuli, di kantor Bawaslu, Minggu (4/10/2020). (Baca juga: KPU Akui Masa Kampanye Paling Krusial dalam Tahapan Pilkada)
Dari total 17 laporan yang masuk itu, dugaan pelanggaran netralitas ASN dan administrasi masih mendominasi. Semua kasus pun sudah ditangani. Namun, tidak ada yang sampai dijatuhkan kepada pasangan calon.
"Dari total 17 kasus ini, yang pidana ada 6, semuanya sudah sampai proses putusan. Tetapi ada yang dihentikan di pembahasan pertama dan kedua Gakkumdu," tukasnya. (Baca juga: Kampanye di Pilkada Depok Masih Banyak Melanggar Protokol Kesehatan)
(thm)
Explore More