Kapolres dan Pjs Bupati Keeerom Rapat Bahas Kondusivitas hingga Malam Hari
loading...
A
A
A
KEEROM - Kapolres Keerom AKBP Baktiar Joko Mujiono menggelar pertemuan bersama Forkompimda Kabupaten Keerom di Aula Mapolres Keerom, Jumat (2/10) sore hingga malam.
Rapat yang juga dihadiri Direktur Intelkam Polda Papua Kombes Pol Guntur Agung S bersama Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom Ridwan Rumasukun, di dampingi Sekda Keerom Blasiswa Waluyo Sejati, Sekretaris BKD Keerom Lambert Fonataba dan Ketua DRRD Keerom Bambang Mujiono.
Rapat membahas semua persoalan dan penyelesaian pasca-demo ricuh yang berujung pembakaran kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kamis malam. (BACA JUGA: Mengenang Amir Hamzah, Tokoh Pujangga Baru yang Ditangkap dan Dihabisi Pasukan Pesindo)
Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom Ridwan Rumasukun dalam kesempatan tersebut menjelaskan soal penerimaan CPNS formasi 2018 sebagaimana kouta 80 persen orang asli Papua (OAP) Keerom dan 20 persen untuk warga pendatang, yang didalam formasi itu ternyata ada kouta yang tidak dilamar oleh OAP Keerom.
Terkait pengumuman tersebut, kata dia, sudah berkoordinasi dengan Polres Keerom untuk pengamanannya dengan harapan tidak ada protes, namun kenyataan di lapangan sangat berbeda.
"Saudara-saudaraku yang ada di kampung-kampung dan distrik serta di ibu kota Kabupaten Keerom, marilah kita bekerjasama, bersatu padu, bersinergi, kita banguun Keerom bersama-sama, menuju Keerom yang lebih baik, lebih sejahterah, lebih damai dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di Keerom," katanya. (BACA JUGA: Operasi Yustisi 2020 Pencegahan Covid-19)
Ridwan yang juga Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua itu menyarankan jika ada persoalan yang ditemui oleh warga Keerom hendaknya bisa disalurkan lewat dewan adat, tokoh gereja atau tokoh agama dan masyarakat untuk nantinya dilanjutkan atau disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Keerom.
Ia menegaskan bahwa sejumlah persoalan yang ada di Kabupaten Keerom mulai diidentifikasikan dan diselasaikan satu persatu.
"Selama saya menjabat disini, setiap saat siap menerima saudara-saudara sekalian, jam 7 pagi tepat, saya sudah ada di kantor. Jadi, silahkan saja, pak Sekda atur waktunya kapan kita diskusi. Keerom adalah milik kita, tidak ada yang akan perbaiki Keerom kalau bukan kita, selain bersatu bangun Keerom yang kita cintai," kata Ridwan Rumasukun.
Mengenai situasi di Kabupaten Keerom, Baktiar Joko Mujiono menyatakan situasi sudah aman dan terkendali, warga pendemo sudah membubarkan diri.
"Dengan ini kami mengimbau kepada masyarakat Keerom terkait pengumuman CPNS ini, mari kita sikapi dengan bijak, meluapkan kekecawaan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lian, atau dapat menggangu keamanan. Jadi, silahkan kalau ada kekecewaan disampaikan dengan benar, bisa kepada wakil rakyat ataupun tokoh agama," katanya. (BACA JUGA: Memodifikasi Mobil Desa Jadi Kendaraan Taktis TNI dan Polisi)
Sedangkan terkait warga yang diamankan terkait pembakaran kantor Disnaker dan PMK setempat, Baktiar menegaskan bahwa hanya empat orang, tiga diamankan sewaktu demo pada Kamis (01/10) dan satu orang pada Jumat pagi.
"Sementara yang terluka karena kena tembak peluru karet pada saat pembubaran demo tadi pagi itu ada dua orang, yang sedang dirawat di RS Bhayangkara, dimana kondisinya sudah stabil," katanya.
Untuk diketahui, suasana Kabupaten Keerom saat ini sudah kondusif, aparat Kepolisian masih berjaga-jaga di Kantor Bupati dan beberapa titik lain untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Rapat yang juga dihadiri Direktur Intelkam Polda Papua Kombes Pol Guntur Agung S bersama Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom Ridwan Rumasukun, di dampingi Sekda Keerom Blasiswa Waluyo Sejati, Sekretaris BKD Keerom Lambert Fonataba dan Ketua DRRD Keerom Bambang Mujiono.
Rapat membahas semua persoalan dan penyelesaian pasca-demo ricuh yang berujung pembakaran kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kamis malam. (BACA JUGA: Mengenang Amir Hamzah, Tokoh Pujangga Baru yang Ditangkap dan Dihabisi Pasukan Pesindo)
Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom Ridwan Rumasukun dalam kesempatan tersebut menjelaskan soal penerimaan CPNS formasi 2018 sebagaimana kouta 80 persen orang asli Papua (OAP) Keerom dan 20 persen untuk warga pendatang, yang didalam formasi itu ternyata ada kouta yang tidak dilamar oleh OAP Keerom.
Terkait pengumuman tersebut, kata dia, sudah berkoordinasi dengan Polres Keerom untuk pengamanannya dengan harapan tidak ada protes, namun kenyataan di lapangan sangat berbeda.
"Saudara-saudaraku yang ada di kampung-kampung dan distrik serta di ibu kota Kabupaten Keerom, marilah kita bekerjasama, bersatu padu, bersinergi, kita banguun Keerom bersama-sama, menuju Keerom yang lebih baik, lebih sejahterah, lebih damai dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di Keerom," katanya. (BACA JUGA: Operasi Yustisi 2020 Pencegahan Covid-19)
Ridwan yang juga Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua itu menyarankan jika ada persoalan yang ditemui oleh warga Keerom hendaknya bisa disalurkan lewat dewan adat, tokoh gereja atau tokoh agama dan masyarakat untuk nantinya dilanjutkan atau disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Keerom.
Ia menegaskan bahwa sejumlah persoalan yang ada di Kabupaten Keerom mulai diidentifikasikan dan diselasaikan satu persatu.
"Selama saya menjabat disini, setiap saat siap menerima saudara-saudara sekalian, jam 7 pagi tepat, saya sudah ada di kantor. Jadi, silahkan saja, pak Sekda atur waktunya kapan kita diskusi. Keerom adalah milik kita, tidak ada yang akan perbaiki Keerom kalau bukan kita, selain bersatu bangun Keerom yang kita cintai," kata Ridwan Rumasukun.
Mengenai situasi di Kabupaten Keerom, Baktiar Joko Mujiono menyatakan situasi sudah aman dan terkendali, warga pendemo sudah membubarkan diri.
"Dengan ini kami mengimbau kepada masyarakat Keerom terkait pengumuman CPNS ini, mari kita sikapi dengan bijak, meluapkan kekecawaan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lian, atau dapat menggangu keamanan. Jadi, silahkan kalau ada kekecewaan disampaikan dengan benar, bisa kepada wakil rakyat ataupun tokoh agama," katanya. (BACA JUGA: Memodifikasi Mobil Desa Jadi Kendaraan Taktis TNI dan Polisi)
Sedangkan terkait warga yang diamankan terkait pembakaran kantor Disnaker dan PMK setempat, Baktiar menegaskan bahwa hanya empat orang, tiga diamankan sewaktu demo pada Kamis (01/10) dan satu orang pada Jumat pagi.
"Sementara yang terluka karena kena tembak peluru karet pada saat pembubaran demo tadi pagi itu ada dua orang, yang sedang dirawat di RS Bhayangkara, dimana kondisinya sudah stabil," katanya.
Untuk diketahui, suasana Kabupaten Keerom saat ini sudah kondusif, aparat Kepolisian masih berjaga-jaga di Kantor Bupati dan beberapa titik lain untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
(vit)