Polisi Siapkan Skema Pengamanan Unjuk Rasa Tolak Pengesahan Omnibus Law
Jum'at, 02 Oktober 2020 - 16:46 WIB
loading...
Ilustrasi. Foto: SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Tapi, pengesahan itu tampaknya akan dibarengi aksi unjuk rasa penolakan.
Di Kota Makassar, sudah ada pamflet terkait rencana konsolidasi akbar gabungan mahasiswa se-Kota Makassar membatalkan pengesahan Omnibus Law beredar di sosial media, tertulis digelar pada Sabtu, 3 September 2020, sekitar pukul 15.00 Wita.
Baca juga: Omnibus Law Harus Segera Disahkan, DPR: Sudah Ditunggu Masyarakat
Dalam pamflet konsolidasi mahasiswa se Kota Daeng itu, mengundang sejumlah elemen dan organisasi sipil lainnya untuk terlibat. Mulai dari komunitas lapak baca, diskusi, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas, BEM Fakultas, himpunan mahasiswa, organisasi eksternal mahasiswa, komunitas seni dan masih banyak lagi, termasuk organisasi buruh di Sulawesi Selatan.
Kepala Bagian Operasional Polrestabes Makassar , AKBP Anwar Danu mengaku, pihaknya menyusun rencana antisipasi demonstrasi besar-besaran di wilayah hukumnya. Terlebih penyampaian pendapat di muka umum akan dilakukan di tengah pandemi COVID-19 .
"Itu besok kegiatannya tapi kita belum ada perkiraan (massa) dari Intelejen karena itukan masih konsolidasi. Mungkin (konsolidasi) untuk persiapan tanggal 6,7,8 Oktober nanti, itu menurut analisa saya," jelas, Anwar kepada SINDOnews melalui sambungan telepon, Jumat (2/10/2020).
Meski begitu kata Anwar, pembahasan skema pengamanan oleh internalnya tetap merujuk pada instruksi Kapolri Jenderal Idham Azis , tentang pencegahan dan pengamanan demonstrasi di tengah pandemi COVID-19 yang melibatkan banyak orang. Terlebih jika unjuk rasa ini tidak punya izin resmi.
Baca juga: Ormas Islam dan PTN Bisa Berikan Sertifikasi Halal, UU Cipta Kerja Permudah UMKM
"Pada prinsipnya kalau perintah pimpinan, tidak ada demo, tidak ada mogok kerja. Itu saja kuncinya. Namanya orang banyak mana mungkin mau menerapkan protokol kesehatan , seharusnya rekan-rekan mahasiswa bisa sadar itu," ungkap perwira menengah polisi berpangkat dua bunga itu.
Terpisah salah satu penanggung jawab konsolidasi Arurarevo mengatakan, unjuk rasa mahasiswa se-Kota Makassar sebagai respons penolakan rencana pengesahan Omnibus Law oleh DPR RI. "Iya," katanya singkat saat dikonfirmasi via WhatsApp.
Di Kota Makassar, sudah ada pamflet terkait rencana konsolidasi akbar gabungan mahasiswa se-Kota Makassar membatalkan pengesahan Omnibus Law beredar di sosial media, tertulis digelar pada Sabtu, 3 September 2020, sekitar pukul 15.00 Wita.
Baca juga: Omnibus Law Harus Segera Disahkan, DPR: Sudah Ditunggu Masyarakat
Dalam pamflet konsolidasi mahasiswa se Kota Daeng itu, mengundang sejumlah elemen dan organisasi sipil lainnya untuk terlibat. Mulai dari komunitas lapak baca, diskusi, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas, BEM Fakultas, himpunan mahasiswa, organisasi eksternal mahasiswa, komunitas seni dan masih banyak lagi, termasuk organisasi buruh di Sulawesi Selatan.
Kepala Bagian Operasional Polrestabes Makassar , AKBP Anwar Danu mengaku, pihaknya menyusun rencana antisipasi demonstrasi besar-besaran di wilayah hukumnya. Terlebih penyampaian pendapat di muka umum akan dilakukan di tengah pandemi COVID-19 .
"Itu besok kegiatannya tapi kita belum ada perkiraan (massa) dari Intelejen karena itukan masih konsolidasi. Mungkin (konsolidasi) untuk persiapan tanggal 6,7,8 Oktober nanti, itu menurut analisa saya," jelas, Anwar kepada SINDOnews melalui sambungan telepon, Jumat (2/10/2020).
Meski begitu kata Anwar, pembahasan skema pengamanan oleh internalnya tetap merujuk pada instruksi Kapolri Jenderal Idham Azis , tentang pencegahan dan pengamanan demonstrasi di tengah pandemi COVID-19 yang melibatkan banyak orang. Terlebih jika unjuk rasa ini tidak punya izin resmi.
Baca juga: Ormas Islam dan PTN Bisa Berikan Sertifikasi Halal, UU Cipta Kerja Permudah UMKM
"Pada prinsipnya kalau perintah pimpinan, tidak ada demo, tidak ada mogok kerja. Itu saja kuncinya. Namanya orang banyak mana mungkin mau menerapkan protokol kesehatan , seharusnya rekan-rekan mahasiswa bisa sadar itu," ungkap perwira menengah polisi berpangkat dua bunga itu.
Terpisah salah satu penanggung jawab konsolidasi Arurarevo mengatakan, unjuk rasa mahasiswa se-Kota Makassar sebagai respons penolakan rencana pengesahan Omnibus Law oleh DPR RI. "Iya," katanya singkat saat dikonfirmasi via WhatsApp.
(luq)
Lihat Juga :
