Imam Budi Dengarkan Aspirasi Penyandang Tunarungu
loading...
Calon Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono melakukan komunikasi dengan komunitas difabel, khususnya penyandang tunarungu. SINDOnews/R Ratna Purnama
A
A
A
DEPOK - Calon Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono melakukan komunikasi dengan komunitas difabel, khususnya penyandang tunarungu. Imam yang maju bersama Mohammad Idris banyak mendapat masukan dan aspirasi dari komunitas tunarungu di Depok.
“Mereka memberikan informasi pada kami untuk bisa diperjuangkan terhadap hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang dihadapi mereka karena ada sedikit gangguan pada mereka ketika ini terus berlangsung,” kata Imam, Senin (28/9/2020). (Baca juga; Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Cuti, Ini Dia Penggantinya )
Sejumlah aspirasi dari komunitas tunarungu antara lain terkait pengumuman di tempat umum atau instansi, misalnya di rumah sakit dan perbankan. Menurut komunitas tunarugnu, jika ada pengumuman jangan hanya suara saja, mereka berharap disertakan dengan papan tulis agar bisa dibaca.
“Kedua, tentang rel kereta api. KRL kan kencang dan bunyinya juga kencang, tapi nggak kedengeran bagi mereka. Mereka usulkan KAI membuat kebijakan ramah pada tunarungu dengan membuat seperti trafficl light ada tulisanya bahwa kereta akan lewat atau stop. Ada watch nya untuk memperlihatkan kapan mereka akan berhenti atau jalan,” ucapnya.
Komunitas tunarungu juga meminta agar mereka diperlakukan sama dalam kehidupann sosial. Mereka meminta di kantor-kantor pelayanan dan pemerintahan, ada petugas yang bisa menggunakan bahas isyarat sehingga bisa berkomunikasi dengan mereka.
“Tentang pergaulan dengan sesama kita. Mereka berharap ada seperti tempat kursus terutama di Pemkot Depok agar ada satu sesi seminggu sekali atau sebulan sekali bagi mereka di bagian tertentu ke depan pelayanan bisa berbahasa isyarat,” tukasnya.
Imam juga menerima keluhan dari komintas tersebut perihal kesulitan pembayaran BPJS karena banyak dari mereka adalah kalangan tidak mampu. Bahkan banya juga anak mereka tidak bisa sekolah karena tidak mampu. (Baca juga; Calon Wakil Wali Kota Depok Ini Tertibkan APS Secara Mandiri )
“Ini memang perlu kita fasilitiasi bertemu dengan komunitas mereka untuk mendapatkan data di mana saja penyebarannya, lalu masalah yang mereka hadapi, tentang BPJS kah, tentang anak mereka yang ngga sekolah kah, tentang bansos yang harusnya mereka dapat akibat dari Covid19, termasuk program pusat tentang bantuan kerja yang kena PHK. Mereka memohon pada kita untuk bisa dibantu agar mereka mendapatklan pelayanan setara dengan kita sebagai manusia,” ungkapnya.
Imam pun mengajak semua pihak lembaga baik swasta dan pemerintah hingga tingkat kelurahan untuk bisa memperhatikan usulan mereka. Komunitas ini kata Imam juga harus diberikan kesempatan, termasuk di dalamnya masalah ketenagakerjaan.
“Jangan sampai ada perbedaan karena keahlian sama, tapi karena kekurangan mereka lalu diperlakukan tidak adil. Mohon pertimbangan pada seluruh pemangku kebijakan untuk bisa sedikit merealisasikan apa yang menjadi kendala mereka,” pungkasnya.
“Mereka memberikan informasi pada kami untuk bisa diperjuangkan terhadap hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang dihadapi mereka karena ada sedikit gangguan pada mereka ketika ini terus berlangsung,” kata Imam, Senin (28/9/2020). (Baca juga; Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Cuti, Ini Dia Penggantinya )
Sejumlah aspirasi dari komunitas tunarungu antara lain terkait pengumuman di tempat umum atau instansi, misalnya di rumah sakit dan perbankan. Menurut komunitas tunarugnu, jika ada pengumuman jangan hanya suara saja, mereka berharap disertakan dengan papan tulis agar bisa dibaca.
“Kedua, tentang rel kereta api. KRL kan kencang dan bunyinya juga kencang, tapi nggak kedengeran bagi mereka. Mereka usulkan KAI membuat kebijakan ramah pada tunarungu dengan membuat seperti trafficl light ada tulisanya bahwa kereta akan lewat atau stop. Ada watch nya untuk memperlihatkan kapan mereka akan berhenti atau jalan,” ucapnya.
Komunitas tunarungu juga meminta agar mereka diperlakukan sama dalam kehidupann sosial. Mereka meminta di kantor-kantor pelayanan dan pemerintahan, ada petugas yang bisa menggunakan bahas isyarat sehingga bisa berkomunikasi dengan mereka.
“Tentang pergaulan dengan sesama kita. Mereka berharap ada seperti tempat kursus terutama di Pemkot Depok agar ada satu sesi seminggu sekali atau sebulan sekali bagi mereka di bagian tertentu ke depan pelayanan bisa berbahasa isyarat,” tukasnya.
Imam juga menerima keluhan dari komintas tersebut perihal kesulitan pembayaran BPJS karena banyak dari mereka adalah kalangan tidak mampu. Bahkan banya juga anak mereka tidak bisa sekolah karena tidak mampu. (Baca juga; Calon Wakil Wali Kota Depok Ini Tertibkan APS Secara Mandiri )
“Ini memang perlu kita fasilitiasi bertemu dengan komunitas mereka untuk mendapatkan data di mana saja penyebarannya, lalu masalah yang mereka hadapi, tentang BPJS kah, tentang anak mereka yang ngga sekolah kah, tentang bansos yang harusnya mereka dapat akibat dari Covid19, termasuk program pusat tentang bantuan kerja yang kena PHK. Mereka memohon pada kita untuk bisa dibantu agar mereka mendapatklan pelayanan setara dengan kita sebagai manusia,” ungkapnya.
Imam pun mengajak semua pihak lembaga baik swasta dan pemerintah hingga tingkat kelurahan untuk bisa memperhatikan usulan mereka. Komunitas ini kata Imam juga harus diberikan kesempatan, termasuk di dalamnya masalah ketenagakerjaan.
“Jangan sampai ada perbedaan karena keahlian sama, tapi karena kekurangan mereka lalu diperlakukan tidak adil. Mohon pertimbangan pada seluruh pemangku kebijakan untuk bisa sedikit merealisasikan apa yang menjadi kendala mereka,” pungkasnya.
(wib)
Lihat Juga :
