Ketua DPRD DKI: Anies Tidak Serius Antisipasi Banjir di Jakarta
Senin, 28 September 2020 - 12:28 WIB
loading...
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.Foto/SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyayangkan antisipasi genangan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini. Pemprov DKI Jakarta diingatkan segera mengambil langkah nyata dan cepat untuk mengantisipasi banjir.
Ketua DPRD DKI Jakarta , Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pengerukan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini terbilang telat. Seharusnya, pengerukan dilakukan sebelum musim hujan tiba dan belum terjadinya genangan. Dia bahkan menilai Pemprov DKI tak serius mengantisipasi banjir.
"Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir. Jangan sudah banjir baru kerja," kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (28/9/2020). (Baca: Sindir Anies Soal Banjir, Ketua DPRD DKI: Jangan Pas Terendam Air Baru Kerja)
Pras menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta. Hal itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun anggaran. Bahkan di tahun ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.
Pras berpesan agar Gubernur Anies jangan memikirkan kebijakan populer atau tidak populer dalam mengatasi banjir. Menurutnya, hidup warga harus diutamakan dalam mengambil kebijakan. "Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir. Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus Banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini," pungkasnya.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem akibat peralihan musim akan terjadi hingga Oktober 2020 dan curah hujan akan lebih tinggi dan basah dibanding tahun sebelumnya. Daerah rawan banjir di DKI Jakarta hingga September 2020 tercatat sebanyak 82 Kelurahan, naik dari awal tahun yang berjumlah 56 Kelurahan. Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir.
Ketua DPRD DKI Jakarta , Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pengerukan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini terbilang telat. Seharusnya, pengerukan dilakukan sebelum musim hujan tiba dan belum terjadinya genangan. Dia bahkan menilai Pemprov DKI tak serius mengantisipasi banjir.
"Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir. Jangan sudah banjir baru kerja," kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (28/9/2020). (Baca: Sindir Anies Soal Banjir, Ketua DPRD DKI: Jangan Pas Terendam Air Baru Kerja)
Pras menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta. Hal itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun anggaran. Bahkan di tahun ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.
Pras berpesan agar Gubernur Anies jangan memikirkan kebijakan populer atau tidak populer dalam mengatasi banjir. Menurutnya, hidup warga harus diutamakan dalam mengambil kebijakan. "Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir. Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus Banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini," pungkasnya.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem akibat peralihan musim akan terjadi hingga Oktober 2020 dan curah hujan akan lebih tinggi dan basah dibanding tahun sebelumnya. Daerah rawan banjir di DKI Jakarta hingga September 2020 tercatat sebanyak 82 Kelurahan, naik dari awal tahun yang berjumlah 56 Kelurahan. Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir.
(hab)
Lihat Juga :
