Sindir Anies Soal Banjir, Ketua DPRD DKI: Jangan Pas Terendam Air Baru Kerja
Senin, 28 September 2020 - 11:22 WIB
loading...
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai Pemprov DKI lamban dan tak serius mengantisipasi banjir. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai Pemprov DKI lamban dan tak serius mengantisipasi banjir. Selama ini, Pras berpendapat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bekerja saat banjir sudah terjadi di sejumlah wilayah DKI Jakarta.
"Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir," kata Prasetyo di Jakarta, Senin (28/9/2020).
“Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tapi ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta,” sambungnya. (Baca juga; Tinjau Pengerukan, Plt Sekda DKI Instruksikan Petugas Amankan Seluruh Saluran Air )
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta. Itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir. Bahkan di tahun ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.
“Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini. ” ujarnya.
Daerah rawan banjir di DKI Jakarta hingga tahun September 2020 tercatat sebanyak 82 Kelurahan, naik dari awal tahun yang berjumlah 56 Kelurahan. Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir, menurut Pras, juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar. Revitalisasi trotoar di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro justru mengakibatkan penyumbatan tali air sehingga membanjiri perumahan warga sekitar.
"Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya," ungkap Pras.
"Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir," kata Prasetyo di Jakarta, Senin (28/9/2020).
“Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tapi ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta,” sambungnya. (Baca juga; Tinjau Pengerukan, Plt Sekda DKI Instruksikan Petugas Amankan Seluruh Saluran Air )
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta. Itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir. Bahkan di tahun ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.
“Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini. ” ujarnya.
Daerah rawan banjir di DKI Jakarta hingga tahun September 2020 tercatat sebanyak 82 Kelurahan, naik dari awal tahun yang berjumlah 56 Kelurahan. Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir, menurut Pras, juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar. Revitalisasi trotoar di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro justru mengakibatkan penyumbatan tali air sehingga membanjiri perumahan warga sekitar.
"Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya," ungkap Pras.
Lihat Juga :
