Begini Cara Bappeda Mengatasi Masalah Kemiskinan di Bulukumba
Minggu, 27 September 2020 - 18:18 WIB
loading...
Kepala Bappeda Bulukumba Ferryawan Z. Fahmi saat melaporkan program mereka untuk menanggulangi kemiskinan. Foto: Istimewa
A
A
A
BULUKUMBA - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bulukumba, menyusun rencana aksi daerah (RAD) untuk menanggulangi kemiskinan di kabupaten tersebut.
Telebih untuk melaksanakan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah harus menjalankan secara terpadu dan memiliki data warga miskin yang jelas, agar penanggulangan kemiskinan dapat terukur dan tepat sasaran.
Baca Juga: Pembayaran Retribusi Pasar Sentral Bulukumba Pakai Sistem Non Tunai
Kepala Bappeda Bulukumba Ferryawan Z Fahmi, berupaya mengatasi permasalahan perencanaan penanggulangan kemiskinan ini dengan melakukan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan lintas sektor. Sebagai tahap pertama, ia telah mendorong penetapan regulasi berupa peraturan bupati sebagai dasar pelaksanaan sinkronisasi.
Selanjutnya, pihaknya juga telah membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dibahas setiap Musrenbang Kabupaten.
“Terobosan ini merupakan upaya menciptakan data terpadu yang menjadi bahan perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang sinkron, terukur, terpadu dan terarah pada organisasi perangkat daerah dengan memanfaatkan data yang akurat dan valid,” ungkap Ferryawan, Minggu, (27/09/2020).
Fungsi dari sinkronisasi itu lanjutnya, adalah untuk mempertajam perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini cenderung tidak fokus dalam menyasar warga atau kelompok miskin.
Dikatakannya, sinkronisasi ini nantinya menjadi dokumen acuan dasar untuk penyusunan perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari pendanaan pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pusat dan Dana Bantuan Pusat lainnya serta dana bantuan provinsi serta daerah.
Untuk memastikan data warga miskin lebih valid, maka pihaknya, tambah Ferryawan juga membuat dokumen Data Warga Miskin setiap Kecamatan yang telah ditabulasi per desa dan kelurahan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga: DPRD Tagih Janji Bupati Bulukumba Copot Koordinator PSC
Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali mengapresiasi strategi yang ditempuh Bappeda, sebagai leading sektor yang mengatur mengendalikan perencanaa pembangunan. Menurutnya Bappeda harus menjadikan penurunan kemiskinan menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan.
"Upaya penurunan kemiskinan ini harus dilakukan secara terpadu dan sistematis, sehingga hasilnya lebih terukur," pintanya.
Telebih untuk melaksanakan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah harus menjalankan secara terpadu dan memiliki data warga miskin yang jelas, agar penanggulangan kemiskinan dapat terukur dan tepat sasaran.
Baca Juga: Pembayaran Retribusi Pasar Sentral Bulukumba Pakai Sistem Non Tunai
Kepala Bappeda Bulukumba Ferryawan Z Fahmi, berupaya mengatasi permasalahan perencanaan penanggulangan kemiskinan ini dengan melakukan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan lintas sektor. Sebagai tahap pertama, ia telah mendorong penetapan regulasi berupa peraturan bupati sebagai dasar pelaksanaan sinkronisasi.
Selanjutnya, pihaknya juga telah membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dibahas setiap Musrenbang Kabupaten.
“Terobosan ini merupakan upaya menciptakan data terpadu yang menjadi bahan perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang sinkron, terukur, terpadu dan terarah pada organisasi perangkat daerah dengan memanfaatkan data yang akurat dan valid,” ungkap Ferryawan, Minggu, (27/09/2020).
Fungsi dari sinkronisasi itu lanjutnya, adalah untuk mempertajam perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini cenderung tidak fokus dalam menyasar warga atau kelompok miskin.
Dikatakannya, sinkronisasi ini nantinya menjadi dokumen acuan dasar untuk penyusunan perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari pendanaan pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pusat dan Dana Bantuan Pusat lainnya serta dana bantuan provinsi serta daerah.
Untuk memastikan data warga miskin lebih valid, maka pihaknya, tambah Ferryawan juga membuat dokumen Data Warga Miskin setiap Kecamatan yang telah ditabulasi per desa dan kelurahan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga: DPRD Tagih Janji Bupati Bulukumba Copot Koordinator PSC
Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali mengapresiasi strategi yang ditempuh Bappeda, sebagai leading sektor yang mengatur mengendalikan perencanaa pembangunan. Menurutnya Bappeda harus menjadikan penurunan kemiskinan menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan.
"Upaya penurunan kemiskinan ini harus dilakukan secara terpadu dan sistematis, sehingga hasilnya lebih terukur," pintanya.
(agn)
Lihat Juga :
