Dapat Utang Rp1,8 T, Ridwan Kamil Fokus Bangun Infrastruktur

BANDUNG - Pemprov Jawa Barat menerima pinjaman daerah senilai Rp1,812 triliun dari PT Multi Sarana Infrastruktur (Persero) yang akan digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas infrastruktur di Provinsi Jabar.

Perjanjian pinjaman daerah antara Pemprov Jabar dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) itu ditandatangani langsung Gubernur Jabar, Ridwan Kamil di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Kamis (24/9/2020). (Baca: Ini Lima Strategi Jabar Dalam Mengendalikan Pagebluk COVID-19)

Menurut Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu, penerimaan pembiayaan lewat Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah tersebut bertujuan mendorong pembangunan perekonomian, khususnya terkait belanja modal pemerintah yang terdampak pandemi COVID-19.

Dana pinjaman senilai Rp1,812 triliun tersebut akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang bersifat pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prioritas penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal, serta mendatangkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Tidak hanya itu , Kang Emil juga mengatakan bahwa pinjaman daerah ini sekaligus mengembalikan biaya program-program strategis yang terdampak refocusing akibat pandemi COVID-19, baik program Provinsi Jabar maupun 27 kabupaten/kota se-Jabar.

"Ini adalah inovasi pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat melalui pinjaman daerah yang tentunya sangat dibutuhkan untuk mengembalikan pemulihan ekonomi di Jabar," ujar Ridwan Kamil dalam keterangan resminya, Jumat (25/9/2020). "Mudah-mudahan pinjaman daerah ini bisa dimaksimalkan di sisa waktu 3 bulan (2020) dengan cara-cara yang bermanfaat," tambahnya.

Kang Emil yakin, pinjaman daerah ini bisa meningkatkan belanja pemerintah di tengah lesunya ekspor dan daya beli masyarakat. "Pinjaman daerah ini juga berguna dalam memulihkan kembali belanja pemerintah. Mudah-mudahan belanja pemerintah menjadi satu-satunya api yang bisa menjaga nyalanya ekonomi Jabar," harapnya.

Adapun penggunaan dana pinjaman daerah senilai Rp1,812 triliun tersebut akan difokuskan untuk membiayai tujuh jenis kegiatan infrastruktur, yakni Infrastruktur jalan dengan nilai Rp463,558 miliar, infrastruktur pengairan Rp27,96 miliar, infrastruktur perumahan Rp200,55 miliar, infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik Rp63,692 miliar, infrastruktur perkotaan bangunan publik Rp25,598 miliar, infrastruktur sosial pariwisata Rp15 miliar, dan infrastruktur sosial kesehatan Rp1,016 triliun.

Kang Emil menegaskan, pihaknya akan memantau langsung pengerjaan proyek-proyek infrastruktur tersebut, agar pinjaman daerah ini dapat dirasakan manfaatnya oleh warga Jabar, seperti menghadirkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

"Maka dari itu, saya titip di-monitoring oleh Kepala Bappeda dan Sekda, agar pinjaman daerah pemulihan ekonomi ini bermanfaat untuk warga Jabar yang terjun langsung dalam proyek infrastruktur," tegasnya. (Baca: Ridwan Kamil Buka Jasa Endorse Produk UMKM se-Indonesia Gratis, Ini Syaratnya)

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Mochamad Ardian Noervianto memuji kebijakan Gubernur Jabar yang meneruskan pinjaman daerah kepada kabupaten/kota.

"Pinjaman daerah itu biasanya hanya untuk kepentingan pemerintah daerah sendiri, berbeda dengan apa yang saat ini dilakukan di Jabar. Pak Gubernur (Ridwan Kamil) dengan kebijakannya meneruskan bantuan keuangan (kepada kabupaten/kota). Kami berharap bahwa kebijakan ini bisa dioptimalkan dalam pengembangan dan kebaikan ekonomi di Provinsi Jabar beserta kabupaten/kota di Jabar," tutur Ardian.

Pihaknya pun akan mendorong Pemprov Jabar dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jabar untuk mengoptimalkan bank bjb sebagai partner perbankan untuk membangun sinergi daerah di pemerintah masing-masing. "Semoga upaya kita semua dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi daerah bisa meningkatkan pendapatan ekonomi daerah juga," katanya.