Tak Kunjung Terbitkan Perppu, Nasib Penundaan Pilkada Serentak 2020 Dipertaruhkan
Selasa, 05 Mei 2020 - 10:07 WIB
loading...
Presiden Jokowi diminta segera menerbitkan Perppu tentang perubahan atas UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Usulan agar Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang perubahan atas UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada tak kunjung direspons.
Padahal, perppu ini sangat penting untuk menjadi landasan hukum penundaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19.
Hingga pekan pertama Mei, Presiden Jokowi masih belum menerbitkan perppu tersebut. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut nasib penundaan Pilkada 2020 akan dipertaruhkan.
“Tidak begitu jelas, apa sesugguhnya alasan Presiden, sehingga belum juga menerbitkan perppu yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah ini. Padahal, jika dilihat kondisi ihwal kegentingan memaksa yang menjadi latar belakang Presiden mengeluarkan Perppu sudah sangat terpenuhi,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Senin, 4 Mei 2020.
Titi menguraikan, syarat-syarat kegentingan memaksa untuk menerbitkan perppu pilkada ini sudah terpenuhi. Pertama, ada kebutuhan hukum yang sangat mendesak di level UU untuk mengatur sistem penundaan Pilkada 2020 sebagai akibat pandemi Covid-19.
Kedua, memang UU Pilkada saat ini sudah ada, tetapi setelah diperiksa dan diteliti, ketentuan di dalam UU Pilkada yang saat ini belum cukup untuk mengatur pelaksanaan Pilkada 2020 ditengah pandemi Corona.
Padahal, perppu ini sangat penting untuk menjadi landasan hukum penundaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19.
Hingga pekan pertama Mei, Presiden Jokowi masih belum menerbitkan perppu tersebut. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut nasib penundaan Pilkada 2020 akan dipertaruhkan.
“Tidak begitu jelas, apa sesugguhnya alasan Presiden, sehingga belum juga menerbitkan perppu yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah ini. Padahal, jika dilihat kondisi ihwal kegentingan memaksa yang menjadi latar belakang Presiden mengeluarkan Perppu sudah sangat terpenuhi,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Senin, 4 Mei 2020.
Titi menguraikan, syarat-syarat kegentingan memaksa untuk menerbitkan perppu pilkada ini sudah terpenuhi. Pertama, ada kebutuhan hukum yang sangat mendesak di level UU untuk mengatur sistem penundaan Pilkada 2020 sebagai akibat pandemi Covid-19.
Kedua, memang UU Pilkada saat ini sudah ada, tetapi setelah diperiksa dan diteliti, ketentuan di dalam UU Pilkada yang saat ini belum cukup untuk mengatur pelaksanaan Pilkada 2020 ditengah pandemi Corona.
Lihat Juga :
