Pemotongan Dana Bagi Hasil, Anggaran Renovasi 22 Sekolah di Jakarta Dipangkas
Sabtu, 25 Juli 2026 - 13:52 WIB
loading...
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) berdampak pada anggaran perbaikan bangunan sekolah. Foto: Danandaya
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) berdampak pada anggaran perbaikan bangunan sekolah. Sebab, dari 22 sekolah yang direncanakan direnovasi, anggaran hanya mampu membiayai 7 sekolah saja.
Hal tersebut disampaikan Pramono usai meninjau SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan pada Sabtu (25/7/2026). Diketahui sekolah tersebut telah roboh selama dua tahun hingga viral di media sosial.
Baca juga: Perkuat Ekonomi Daerah, Dana Bagi Hasil Tambang Perlu Dievaluasi
"Kemarin saya mengadakan rapat, hadir Ibu Kepala Dinas Pendidikan, dari 22 yang direncanakan untuk dibangun di tahun 2026 ini, hanya 7 yang kemudian sudah teralokasi anggarannya. Kenapa terjadi ini? Karena ada pemotongan DBH, efisiensi, dan sebagainya," ujar Pramono.
Saat ini pihaknya memprioritaskan pembangunan terhadap empat sekolah yang kondisinya sangat memprihatikan, seperti di SDN Kebayoran Lama Selatan 09. SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 akan menyedot biaya sebesar Rp48,1 miliar. Kemudian SMA Negeri 102 Jakarta sebesar Rp67,5 miliar.
Selanjutnya, SDN Cempaka Putih Barat 03 sebesar Rp48,4 miliar, serta SDN Papanggo 01 dan TK Negeri Papanggo 01 dengan anggaran Rp74,1 miliar.
"Sehingga total anggaran mencapai Rp249 miliar, di empat ini yang kemudian kita akan memulai pembangunan saat ini," katanya.
Dia menjelaskan proses pembangunan fisik ini tidak bisa langsung dikerjakan karena harus dimulai dengan penghapusan gedung yang rusak agar tidak menjadi temuan dalam pemeriksaan. Setelah admistrasi rampung barulah proses pengerjaan bisa dimulai.
"Paling lama September harus segera dimulai. Jadi Agustus persiapan penghapus bukuan, menunjuk pelaksana kontraktornya, dan bulan September harus mulai dibangun di tempat ini," ujar Pramono.
Pembangunan fisik ditargetkan rampung selama 10 bulan, sejak dimulainya proses pengerjaan. Biaya ratusan miliar untuk pembangunan sekolah ini akan menggunakan anggaran dari APBD perubahan dan dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
"Targetnya di tempat ini 10 bulan. Jadi kalau 10 bulan dari September ya tinggal dihitung saja," ucapnya.
Hal tersebut disampaikan Pramono usai meninjau SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan pada Sabtu (25/7/2026). Diketahui sekolah tersebut telah roboh selama dua tahun hingga viral di media sosial.
Baca juga: Perkuat Ekonomi Daerah, Dana Bagi Hasil Tambang Perlu Dievaluasi
"Kemarin saya mengadakan rapat, hadir Ibu Kepala Dinas Pendidikan, dari 22 yang direncanakan untuk dibangun di tahun 2026 ini, hanya 7 yang kemudian sudah teralokasi anggarannya. Kenapa terjadi ini? Karena ada pemotongan DBH, efisiensi, dan sebagainya," ujar Pramono.
Saat ini pihaknya memprioritaskan pembangunan terhadap empat sekolah yang kondisinya sangat memprihatikan, seperti di SDN Kebayoran Lama Selatan 09. SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 akan menyedot biaya sebesar Rp48,1 miliar. Kemudian SMA Negeri 102 Jakarta sebesar Rp67,5 miliar.
Selanjutnya, SDN Cempaka Putih Barat 03 sebesar Rp48,4 miliar, serta SDN Papanggo 01 dan TK Negeri Papanggo 01 dengan anggaran Rp74,1 miliar.
"Sehingga total anggaran mencapai Rp249 miliar, di empat ini yang kemudian kita akan memulai pembangunan saat ini," katanya.
Dia menjelaskan proses pembangunan fisik ini tidak bisa langsung dikerjakan karena harus dimulai dengan penghapusan gedung yang rusak agar tidak menjadi temuan dalam pemeriksaan. Setelah admistrasi rampung barulah proses pengerjaan bisa dimulai.
"Paling lama September harus segera dimulai. Jadi Agustus persiapan penghapus bukuan, menunjuk pelaksana kontraktornya, dan bulan September harus mulai dibangun di tempat ini," ujar Pramono.
Pembangunan fisik ditargetkan rampung selama 10 bulan, sejak dimulainya proses pengerjaan. Biaya ratusan miliar untuk pembangunan sekolah ini akan menggunakan anggaran dari APBD perubahan dan dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
"Targetnya di tempat ini 10 bulan. Jadi kalau 10 bulan dari September ya tinggal dihitung saja," ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
