Kebakaran TPA Jatiwaringin Dinilai Alarm Keras Tata Kelola Sampah, DPR: Open Dumping Tak Bisa Ditoleransi
Sabtu, 04 Juli 2026 - 22:36 WIB
loading...
TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang kebakaran. Foto: Dok Penindakan Gakkum Kehutanan
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna menilai kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin menjadi alarm nasional bagi seluruh pemerintah daerah untuk segera memperbaiki tata kelola persampahan. Menurutnya, pengelolaan sampah dengan metode open dumping sudah tidak bisa ditoleransi.
Ateng menilai, kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi gambaran rapuhnya sistem pengelolaan sampah nasional yang masih didominasi praktik open dumping. Ia meminta, pemerintah tidak boleh menganggap kebakaran TPA sebagai persoalan operasional semata, tetapi sebagai ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat, kesehatan publik, dan lingkungan.
“Jatiwaringin adalah alarm keras bahwa open dumping sudah tidak bisa ditoleransi. Dalam kondisi El-Nino kuat, TPA yang dibiarkan terbuka bisa berubah menjadi tungku api raksasa yang mengancam kesehatan warga dan mencemari udara,” ujar Ateng dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).
Baca juga: 154 Warga Terjangkit ISPA Imbas Kebakaran TPA Jatiwaringin, Mayoritas Balita-Ibu Hamil
Menurutnya, potensi kebakaran TPA tinggi di tengah potensi El-Nino yang melanda Indonesia. Menurutnya, kombinasi El-Nino dan musim kemarau, meningkatkan suhu udara, serta memperbesar risiko kebakaran di berbagai TPA yang masih menggunakan sistem penimbunan terbuka.
Ia mengingatkan bahwa pengalaman siklus El-Nino sebelumnya menunjukkan ancaman tersebut bukan sekadar prediksi. Ateng berkata, puluhan TPA di berbagai daerah pernah mengalami kebakaran, sementara hingga kini masih terdapat jutaan ton sampah nasional yang dikelola menggunakan metode open dumping.
Lsgislator dari Fraksi PKS ini mengatakan, ancaman kebakaran tidak selalu berasal dari sumber api di luar. Menurutnya, proses pembusukan sampah organik juga bisa menjadi penyebab kebakaran.
Apalagi, kata dia, proses pembusukan sampah organik secara alami menghasilkan panas dan gas metana. Ketika musim kemarau, panas akan terperangkap di dalam timbunan hingga memunculkan bara api bawah permukaan yang sangat sulit dipadamkan.
“Api di TPA berbeda dengan api di bangunan biasa. Yang terlihat di permukaan sering kali hanya gejalanya. Bara sebenarnya berada jauh di dalam gunungan sampah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak kebakaran ini jauh lebih kompleks dibandingkan kebakaran biasa. Pembakaran sampah campuran menghasilkan karbon monoksida, partikulat halus (PM2.5 dan PM) hingga potensi dioksin dan furan dari pembakaran plastik yang membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya balita, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan.
Baginya, peristiwa di Jatiwaringin telah memperlihatkan besarnya dampak sosial yang ditimbulkan. “Karena itu, mitigasi kebakaran TPA harus menjadi agenda perlindungan kesehatan masyarakat, bukan hanya urusan teknis dinas lingkungan hidup,” tutur Ateng.
Ateng pun mendesak pemerintah pusat dan daerah segera melakukan audit risiko kebakaran terhadap seluruh TPA aktif. Audit tersebut, harus diikuti rencana aksi nyata, bukan sekadar laporan semata.
Ia mendorong enam langkah prioritas yakni penghentian praktik open dumping menuju sistem controlled landfill maupun sanitary landfill, membangun sistem pemantauan suhu dan titik panas menggunakan sensor termal, maupun drone thermal imaging.
Selanjutnya, TPA harus memiliki sistem pengendalian gas melalui flare system, memperkuat pengelolaan air lindi melalui pengolahan yang memadai, Pemda bersama BPBD harus memiliki protokol kedaruratan kebakaran, serta percepatan program pengurangan sampah.
“Godzilla El-Nino harus dijawab dengan tata kelola sampah yang serius. Kalau sampah masih dibiarkan menumpuk terbuka, tanpa pemilahan, tanpa pengelolaan gas, tanpa pengendalian lindi, dan tanpa sistem deteksi dini, maka kita sedang memelihara bencana. Negara harus hadir sebelum TPA-TPA lain menjadi Jatiwaringin berikutnya,” pungkasnya.
Ateng menilai, kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi gambaran rapuhnya sistem pengelolaan sampah nasional yang masih didominasi praktik open dumping. Ia meminta, pemerintah tidak boleh menganggap kebakaran TPA sebagai persoalan operasional semata, tetapi sebagai ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat, kesehatan publik, dan lingkungan.
“Jatiwaringin adalah alarm keras bahwa open dumping sudah tidak bisa ditoleransi. Dalam kondisi El-Nino kuat, TPA yang dibiarkan terbuka bisa berubah menjadi tungku api raksasa yang mengancam kesehatan warga dan mencemari udara,” ujar Ateng dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).
Baca juga: 154 Warga Terjangkit ISPA Imbas Kebakaran TPA Jatiwaringin, Mayoritas Balita-Ibu Hamil
Menurutnya, potensi kebakaran TPA tinggi di tengah potensi El-Nino yang melanda Indonesia. Menurutnya, kombinasi El-Nino dan musim kemarau, meningkatkan suhu udara, serta memperbesar risiko kebakaran di berbagai TPA yang masih menggunakan sistem penimbunan terbuka.
Ia mengingatkan bahwa pengalaman siklus El-Nino sebelumnya menunjukkan ancaman tersebut bukan sekadar prediksi. Ateng berkata, puluhan TPA di berbagai daerah pernah mengalami kebakaran, sementara hingga kini masih terdapat jutaan ton sampah nasional yang dikelola menggunakan metode open dumping.
Lsgislator dari Fraksi PKS ini mengatakan, ancaman kebakaran tidak selalu berasal dari sumber api di luar. Menurutnya, proses pembusukan sampah organik juga bisa menjadi penyebab kebakaran.
Apalagi, kata dia, proses pembusukan sampah organik secara alami menghasilkan panas dan gas metana. Ketika musim kemarau, panas akan terperangkap di dalam timbunan hingga memunculkan bara api bawah permukaan yang sangat sulit dipadamkan.
“Api di TPA berbeda dengan api di bangunan biasa. Yang terlihat di permukaan sering kali hanya gejalanya. Bara sebenarnya berada jauh di dalam gunungan sampah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak kebakaran ini jauh lebih kompleks dibandingkan kebakaran biasa. Pembakaran sampah campuran menghasilkan karbon monoksida, partikulat halus (PM2.5 dan PM) hingga potensi dioksin dan furan dari pembakaran plastik yang membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya balita, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan.
Baginya, peristiwa di Jatiwaringin telah memperlihatkan besarnya dampak sosial yang ditimbulkan. “Karena itu, mitigasi kebakaran TPA harus menjadi agenda perlindungan kesehatan masyarakat, bukan hanya urusan teknis dinas lingkungan hidup,” tutur Ateng.
Ateng pun mendesak pemerintah pusat dan daerah segera melakukan audit risiko kebakaran terhadap seluruh TPA aktif. Audit tersebut, harus diikuti rencana aksi nyata, bukan sekadar laporan semata.
Ia mendorong enam langkah prioritas yakni penghentian praktik open dumping menuju sistem controlled landfill maupun sanitary landfill, membangun sistem pemantauan suhu dan titik panas menggunakan sensor termal, maupun drone thermal imaging.
Selanjutnya, TPA harus memiliki sistem pengendalian gas melalui flare system, memperkuat pengelolaan air lindi melalui pengolahan yang memadai, Pemda bersama BPBD harus memiliki protokol kedaruratan kebakaran, serta percepatan program pengurangan sampah.
“Godzilla El-Nino harus dijawab dengan tata kelola sampah yang serius. Kalau sampah masih dibiarkan menumpuk terbuka, tanpa pemilahan, tanpa pengelolaan gas, tanpa pengendalian lindi, dan tanpa sistem deteksi dini, maka kita sedang memelihara bencana. Negara harus hadir sebelum TPA-TPA lain menjadi Jatiwaringin berikutnya,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
