7 Tahun Warga Mengungsi, Leri Gwijangge Desak Pemerintah Akhiri Krisis Kemanusiaan di Nduga

JAKARTA - Sebanyak 10.272 warga Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan masih hidup dalam pengungsian sejak pecahnya konflik pada 2 Desember 2018. Setelah lebih dari tujuh tahun, para pengungsi belum mendapat penanganan serius, sementara upaya pemulangan dan pemulihan kehidupan mereka belum juga terwujud.

Anggota DPRD Kabupaten Nduga dari Partai Perindo, Leri Gwijangge, mendesak pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat segera menyusun langkah terpadu untuk mengakhiri krisis kemanusiaan yang berkepanjangan tersebut.

Data yang dihimpun menunjukkan para pengungsi asal Nduga saat ini berada di Wamena dan Kwiyawagi. Sementara total pengungsi internal di seluruh Tanah Papua mencapai 122.931 jiwa. Persoalan tersebut kembali disorot Leri bertepatan dengan momentum Hari Pengungsi Sedunia yang diperingati setiap 20 Juni.

Baca juga: Partai Perindo Perkuat Akar Rumput di Yalimo, Kader Didorong Turun ke Masyarakat

“Selamat Hari Pengungsi Sedunia bagi masyarakat yang terdampak konflik bersenjata di Kabupaten Nduga dan kabupaten-kabupaten lain di Tanah Papua. Sejak 2 Desember 2018 hingga kini, masyarakat saya, keluarga saya, orang tua, saudara-saudara, anak-anak, masih hidup dalam pengungsian,” ujar Leri Gwijangge, Senin (22/6/2026).

Leri menilai penanganan pengungsi selama ini belum menyentuh akar persoalan. Pemerintah masih berfokus pada bantuan jangka pendek, sementara kebutuhan mendasar pengungsi di bidang pendidikan, kesehatan dan pemulangan ke kampung halaman belum tertangani secara serius.

Lihat video: PENUH KASIH! Inilah Perayaan Natal Masyarakat Papua Pegunungan dan Yonif 400 Banteng Raiders


“Mereka hidup sangat susah, banyak yang meninggal di tempat pengungsian. Anak-anak, ibu-ibu, orang tua tidak diurus dengan baik. Pemerintah hanya memberi bantuan sembako dari tahun ke tahun, tetapi tidak pernah berpikir solusi permanen agar mereka bisa kembali ke kampung halaman,” ungkapnya.

Dia juga menyoroti lemahnya pendataan pengungsi yang dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Akibatnya, berbagai persoalan yang dihadapi pengungsi dinilai tidak tertangani secara tepat.

“Kesehatan anak-anak dan ibu-ibu tidak diurus, pendidikan mereka tidak diperhatikan. Pemerintah tidak pernah berpikir bagaimana mengembalikan mereka ke tempat tinggal agar bisa beraktivitas seperti biasa,” tegas Leri.

Sarjana Administrasi Publik lulusan Universitas Yapis Papua ini turut mengkritisi pernyataan pemerintah provinsi yang menyebut masyarakat enggan kembali ke Nduga karena anak-anak mereka telah bersekolah di lokasi pengungsian.

“Itu bukan alasan. Pemerintah wajib mencari jalan agar masyarakat bisa kembali. Kabupaten dan provinsi ada karena ada masyarakat. Kalau masyarakat terus keluar, akar Kabupaten Nduga bisa hilang,” tuturnya.

Karena itu, dia menilai persoalan pengungsi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk merumuskan langkah penyelesaian yang berkelanjutan.

Leri juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi turut memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang masih hidup di pengungsian. “Bangunan fisik boleh megah, tetapi kalau manusianya tidak diurus, anggaran itu tidak bermanfaat. Banyak distrik kosong, masyarakat harus dikembalikan,” katanya.

Dia menambahkan, dana Otonomi Khusus (Otsus) semestinya dapat dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian persoalan pengungsi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Anggaran Otsus harus dipakai untuk mengatasi nasib pengungsi. Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Pertahanan perlu mengevaluasi penanganan konflik di Papua, khususnya Nduga. Mobilisasi militer harus dikaji apakah menolong masyarakat sipil atau justru menambah trauma,” ungkapnya