Hotel Sultan Tercatat sebagai Barang Milik Negara, Pengelolaan Aset Ikuti PMK
Kamis, 18 Juni 2026 - 13:36 WIB
loading...
Sejumlah karyawan dan simpatisan Hotel Sultan mengikuti aksi penolakan eksekusi lahan di depan lobi hotel, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Foto/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan menegaskan pihaknya telah mencatatkan Hotel Sultan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Ia berkata, aset itu telah dilaporkan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kami ingin menegaskan saja, kami dari Kementerian Keuangan , Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ingin menegaskan bahwa aset ini merupakan BMN, Barang Milik Negara, sudah dicatat, sudah dilaporkan, dan sudah diaudit oleh BPK ," ujar Encep saat ditemui di kawasan GBK, Kamis (18/6/2026).
Lebih lanjut, Encep menyampaikan, pengelolaan aset Hotel Sultan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 mengenai pemanfaatan barang milik negara. "Kami akan bekerja sama dengan pengguna barang, dalam hal ini Setneg dan PPKGBK," kata Encep.
Baca Juga: Eksekusi Hotel Sultan Ricuh, 27 Petugas Luka Ringan Kena Lemparan Batu
Sementara itu, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rakhmadi Afif Kusumo menambahkan, pihaknya akan menjalankan PMK untuk memanfaatkan aset tersebut. Ia berkata, pengelolaan aset ditujukan agar masyarakat merasakan manfaatnya.
"Kita wajib secara PPKGBK dan Setneg untuk mengoptimalisasikannya dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat, termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini," jelas Rakhmadi.
Jadi, kata dia, pihaknya bersama pemerintah ingin memberikan yang terbaik. "Baik dampak finansialnya maupun juga kepada dampak kehidupan yang lebih positif di area Senayan," pungkasnya.
"Kami ingin menegaskan saja, kami dari Kementerian Keuangan , Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ingin menegaskan bahwa aset ini merupakan BMN, Barang Milik Negara, sudah dicatat, sudah dilaporkan, dan sudah diaudit oleh BPK ," ujar Encep saat ditemui di kawasan GBK, Kamis (18/6/2026).
Lebih lanjut, Encep menyampaikan, pengelolaan aset Hotel Sultan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 mengenai pemanfaatan barang milik negara. "Kami akan bekerja sama dengan pengguna barang, dalam hal ini Setneg dan PPKGBK," kata Encep.
Baca Juga: Eksekusi Hotel Sultan Ricuh, 27 Petugas Luka Ringan Kena Lemparan Batu
Sementara itu, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rakhmadi Afif Kusumo menambahkan, pihaknya akan menjalankan PMK untuk memanfaatkan aset tersebut. Ia berkata, pengelolaan aset ditujukan agar masyarakat merasakan manfaatnya.
"Kita wajib secara PPKGBK dan Setneg untuk mengoptimalisasikannya dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat, termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini," jelas Rakhmadi.
Jadi, kata dia, pihaknya bersama pemerintah ingin memberikan yang terbaik. "Baik dampak finansialnya maupun juga kepada dampak kehidupan yang lebih positif di area Senayan," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
