Perlindungan Warga Sipil Jadi Kunci Keberlanjutan Pembangunan Papua

PAPUA - Pembangunan di Papua menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai program yang dijalankan pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan konektivitas antarwilayah.

Langkah tersebut dinilai menjadi bukti nyata komitmen negara dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua. Meski demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian fisik dan ekonomi semata.

Penggiat demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), Erik Fitriadi, dalam Diskusi Publik Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) bertema "Perlindungan Warga Sipil, Stigmatisasi Konflik, dan Tantangan Pembangunan Papua" yang berlangsung di Graha MPSI, Jakarta Timur, Jumat, 12 Juni 2026.

Baca juga: Bangun Pertanian di Papua, Pemerintah Gelontorkan Rp5 Triliun

Menurut Erik, pembangunan akan semakin kuat dan berkelanjutan apabila disertai dengan penguatan rasa aman, kepercayaan masyarakat, serta perlindungan terhadap warga sipil.

"Saya mengapresiasi berbagai langkah pemerintah yang terus berupaya mempercepat pembangunan Papua. Infrastruktur semakin berkembang, akses layanan publik semakin terbuka, dan perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia juga semakin besar," ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Erik, capaian tersebut merupakan modal penting untuk mendorong Papua menjadi kawasan yang semakin maju dan kompetitif. "Namun, pembangunan juga perlu memperhatikan aspek sosial yang menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas dan kemajuan jangka panjang," ujarnya.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan


Erik menilai kehadiran negara akan semakin dirasakan masyarakat apabila pembangunan berjalan beriringan dengan upaya memperkuat kepercayaan publik. Oleh karena itu, ruang dialog, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal perlu terus diperluas.

"Pembangunan yang berhasil bukan hanya yang terlihat secara fisik, tetapi juga yang mampu menghadirkan rasa aman, rasa memiliki, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara," katanya.

Erik juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam membuka komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan berbagai elemen masyarakat Papua. "Pendekatan kolaboratif dilakukan tersebut sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat", tegasnya.

Erik juga mengingatkan pentingnya menghindari berbagai bentuk stigmatisasi terhadap masyarakat Papua.

"Kita harus hindari stigmatisasi konflik Papua, sebab mayoritas masyarakat Papua menginginkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera sehingga pendekatan yang mengedepankan penghormatan, dialog, dan kebersamaan akan lebih efektif dalam memperkuat persatuan nasional", imbuhnya.

Menurut Erik, Papua memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan Indonesia di kawasan timur. Karena itu, seluruh pihak perlu menjaga suasana yang kondusif agar agenda pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Papua memiliki masa depan yang cerah. Dengan pembangunan yang terus berlanjut, perlindungan warga sipil yang semakin kuat, serta tumbuhnya kepercayaan antara masyarakat dan negara, saya optimistis Papua akan semakin maju, aman, dan sejahtera," tuturnya.

Erik menegaskan pembangunan Papua pada akhirnya bukan hanya tentang membangun jalan, jembatan, atau fasilitas publik, melainkan juga membangun harapan, kepercayaan, dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

"Ketika pembangunan fisik berjalan seiring dengan pembangunan sosialnya, maka fondasi kemajuan Papua akan menjadi semakin kokoh," ucapnya.