Amnesty International Desak TNI Tak Dilibatkan Jaga Demo Mahasiswa Hari Ini
Jum'at, 12 Juni 2026 - 16:19 WIB
loading...
Para mahasiswa di Kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Foto: Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Amnesty International Indonesia mendesak agar prajurit TNI ditarik dari pengawalan aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di wilayah Jabodetabek, Jumat (12/6/2026). Pengerahan aparat dalam jumlah masif itu dinilai menciptakan efek intimidasi terhadap masyarakat sipil.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berkumpul serta melakukan unjuk rasa dijamin oleh konstitusi di Indonesia.
"Kami mendesak penarikan pasukan militer dalam menangani unjuk rasa. Kami mendesak polisi untuk persuasif dan tidak represif. Negara wajib dengarkan aspirasi mereka dengan mengoreksi kebijakan," ujar Usman dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
![Amnesty International Desak TNI Tak Dilibatkan Jaga Demo Mahasiswa Hari Ini]()
Baca juga: Polisi Imbau Mahasiswa Waspadai Demo Hari Ini Ditunggangi
Usman menjelaskan keterlibatan prajurit TNI dalam penanganan aksi unjuk rasa merupakan langkah yang problematis lantaran TNI dilatih untuk melawan musuh bukan mengendalikan massa. Kata Usman, terlibatnya prajurit TNI tidak sesuai dengan tugas dan fungsi TNI yang berfokus mengurusi pertahanan negara dari ancaman musuh.
"Peserta aksi bukanlah musuh melainkan warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai melalui demonstrasi," tegas Usman.
Usman meminta agar Pemerintah tidak tutup mata terhadap memori kelam tragedi Demo Agustus 2025 yang juga mengerahkan banyak aparat dalam pengendalian unjuk rasa. Pengerahan aparat yang berlebihan, tambah dia, berpotensi berujung pada penangkapan massal.
"Tragedi Agustus 2025 adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak boleh terulang. Aparat keamanan wajib tunduk pada Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api, yang mengharuskan setiap tindakan bersifat proporsional, legal, dan merupakan jalan terakhir," tutur dia.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berkumpul serta melakukan unjuk rasa dijamin oleh konstitusi di Indonesia.
"Kami mendesak penarikan pasukan militer dalam menangani unjuk rasa. Kami mendesak polisi untuk persuasif dan tidak represif. Negara wajib dengarkan aspirasi mereka dengan mengoreksi kebijakan," ujar Usman dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Baca juga: Polisi Imbau Mahasiswa Waspadai Demo Hari Ini Ditunggangi
Usman menjelaskan keterlibatan prajurit TNI dalam penanganan aksi unjuk rasa merupakan langkah yang problematis lantaran TNI dilatih untuk melawan musuh bukan mengendalikan massa. Kata Usman, terlibatnya prajurit TNI tidak sesuai dengan tugas dan fungsi TNI yang berfokus mengurusi pertahanan negara dari ancaman musuh.
"Peserta aksi bukanlah musuh melainkan warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai melalui demonstrasi," tegas Usman.
Usman meminta agar Pemerintah tidak tutup mata terhadap memori kelam tragedi Demo Agustus 2025 yang juga mengerahkan banyak aparat dalam pengendalian unjuk rasa. Pengerahan aparat yang berlebihan, tambah dia, berpotensi berujung pada penangkapan massal.
"Tragedi Agustus 2025 adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak boleh terulang. Aparat keamanan wajib tunduk pada Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api, yang mengharuskan setiap tindakan bersifat proporsional, legal, dan merupakan jalan terakhir," tutur dia.
(rca)
Lihat Juga :
